DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penataan Kecamatan Bab III Penggabungan Kecamatan Bab IV Penyesuaian Kecamatan Bab V Perencanaan Kecamatan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kecamatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
3.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
4.Bupati adalah Bupati Brebes.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7.Pemekaran kecamatan adalah pemecahan 1 (satu) wilayah kecamatan menjadi 2 (dua) atau lebih kecamatan.
8.Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Daerah.
9.Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain di Daerah.
10.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II

PENATAAN KECAMATAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penataan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pembentukan Kecamatan;
2. b.Penggabungan Kecamatan; dan
3. c.Penyesuaian Kecamatan.
(3)Penataan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.nama kecamatan;
2. b.nama ibukota kecamatan;
3. c.batas wilayah kecamatan; dan nama kelurahan.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri peta kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat.

Pasal 4

(1)Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
1. a.pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih;
2. b.penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu Daerah menjadi Kecamatan baru.
(2)Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Pasal 5

(1)Persyaratan Dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
1. a.jumlah penduduk minimal;
2. b.luas wilayah minimal;
3. c.usia minimal Kecamatan; dan
4. d.jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan.
(2)Jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) KK dan paling sedikit setiap Kelurahan 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) KK.
(3)Luas wilayah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah paling sedikit 7,5 km 2 (tujuh koma lima kilometer persegi).
(4)Usia minimal Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah paling sedikit 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan adalah paling sedikit 10 (sepuluh) desa/kelurahan.

Pasal 6

(1)Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
1. a.kemampuan keuangan daerah;
2. b.sarana dan prasarana pemerintahan; dan
3. c.persyaratan teknis lainnya.
(2)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
(3)Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
(4)Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.nama Kecamatan yang akan dibentuk;
3. c.lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
4. d.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

(1)Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
(2)Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa.
(3)Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

BAB III

PENGGABUNGAN KECAMATAN

Pasal 8

(1)Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah.
(2)Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
1. a.terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
2. b.terdapat kepentingan strategis nasional ; atau
3. c.tercapai kesepakatan antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil kesepakatan seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung.
(3)Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
(4)Persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku untuk penggabungan Kecamatan.

Pasal 9

Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYESUAIAN KECAMATAN

Pasal 10

(1)Penyesuaian Kecamatan berupa:
1. a.perubahan batas wilayah Kecamatan;
2. b.perubahan nama Kecamatan;
3. c.pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
4. d.perubahan nama ibu kota Kecamatan.
(2)Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
(3)Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
(4)Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
(5)Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…