DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan dan Sumber Dana, Modal Dasar, Besaran Penyertaan Modal, Fasilitasi dan Koordinasi, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi Dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan Kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, danlatau manfaat lainnya.

Pasal 2

Asas dalam Penyertaan modal ini adalah:

a.Asas transparansi;
b.Asas akuntabilitas;
c.Asas responsibilitas;
d.Asas independensi;
e.Asas kewajaran dan kesetaraan;
f.Asas profesionalisme; dan
g.Asas kehati-hatian.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk:
1. a.penguatan kelembagaan dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
2. b.meningkatkan persentase saham daerah dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. c.meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial; dan
4. d.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Manfaat ekonomi dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis untuk:

a.menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah;
b.meningkatkan kinerja dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
c.Memperkuat permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis sesuai yang ditetapkan Rapat KPM; dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis dilakukan melalui penempatan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis.
(2)Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

MODAL DASAR

Pasal 6

Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Daerah ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Dalam hal penambahan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Tirta Baribis Daerah Direksi membuat rencana bisnis perusahaan.

Pasal 8

(1)Besaran Penyertaan modal daerah yang telah disetor pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Daerah sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp94.274.393.640,00 (sembilan puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah).
(2)Besaran Penyertaan modal dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp26.227.070.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) berupa:
1. a.uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.tahun 2024 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
  2. 2.tahun 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
  3. 3.tahun 2026 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
  4. 4.tahun 2027 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah); dan
  5. 5.tahun 2028 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
2. b.tahun 2024 berupa barang dalam bentuk tanah dengan nilai sebesar Rp11.227.070.000,00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) seluas 7.151 m² dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.tanah, Hak Pakai Nomor 00415 / Kelurahan Brebes, Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Luas 4.410 m²; dan
  2. 2.tanah, Hak Pakai Nomor 00146 / Kelurahan Brebes, Luas 2.741 m².
(3)Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan setoran tunai yang bersumber dari APBD dan/atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemenuhan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 10

(1)Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka Penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau mengkoordinasikan usaha Penyertaan modal daerah.
(2)Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017