DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.833.982.985.665,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) berkurang Rp39.498.450.684,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.794.484.584.981,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). Uraian lebih lanjut Perubahan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.833.982.985.665,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) berkurang Rp39.498.450.684,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.794.484.584.981,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.pendapatan
1. 1.semula Rp 3.698.044.359.365,00
2. 2.berkurang Rp (76.828.971.059,00) jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 3.621.215.388.306,00
b.belanja
1. 1.semula Rp 3.833.982.985.665,00
2. 2.berkurang Rp (39.498.450.684,00) jumlah belanja setelah perubahan Rp 3.794.484.534.981,00 (defisit) setelah perubahan Rp (173.269.146.675,00)
c.pembiayaan
1. 1.penerimaan a). semula Rp 140.038.626.300,00 b). bertambah Rp 37.330.520.375,00 jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 177.369.146.675,00
2. 2.pengeluaran a). semula Rp 4.100.000.000,00 b). bertambah Rp 0,00 jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 4.100.000.000,00 jumlah pembiayaan netto Rp 173.269.146.675,00 setelah perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
1. a.pendapatan asli Daerah
  1. 1.semula Rp 791.930.764.365,00
  2. 2.bertambah Rp 19.588.837.621,00 jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp 811.519.601.986,00
2. b.pendapatan transfer
  1. 1.semula Rp 2.906.113.595.000,00
  2. 2.berkurang Rp (96.417.808.680,00) jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 2.809.695.786.320,00
(2)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.pajak Daerah
  1. 1.semula Rp 357.000.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp 0,00 jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp 357.000.000.000,00
2. b.retribusi Daerah
  1. 1.semula Rp 406.657.586.737,00
  2. 2.bertambah Rp 20.716.867.970,00 jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp 427.374.454.707,00
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  1. 1.semula Rp 22.764.275.046,00
  2. 2.bertambah Rp 0,00 jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Rp 22.764.275.046,00 perubahan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
  1. 1.semula Rp 5.508.902.582,00
  2. 2.berkurang Rp (1.128.030.349,00) jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 4.380.872.233,00
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat
  1. 1.semula Rp 2.735.211.936.000,00
  2. 2.(berkurang) Rp (112.320.187.344,00) jumlah pendapatan transfer Rp 2.622.891.748.656,00 pemerintah pusat setelah perubahan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah
  1. 1.semula Rp 170.901.659.000,00
  2. 2.bertambah Rp 15.902.378.664,00 jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan Rp 186.804.037.664,00

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :
1. a.belanja operasi
  1. 1.semula Rp 2.816.745.611.462,00
  2. 2.bertambah Rp 18.142.193.915,00 jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 2.834.887.805.377,00
2. b.belanja modal
  1. 1.semula Rp 441.230.444.203,00
  2. 2.(berkurang) Rp (74.164.107.599,00) jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 367.066.336.604,00
3. c.belanja tidak terduga
  1. 1.semula Rp 6.620.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp 1.500.000.000,00 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 8.120.000.000,00
4. d.belanja transfer
  1. 1.semula Rp 569.386.930.000,00
  2. 2.bertambah Rp 15.023.463.000,00 jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 584.410.393.000,00
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
1. a.belanja pegawai
  1. 1.semula Rp 1.637.738.263.963,00
  2. 2.(berkurang) Rp (23.023.107.392,00) jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 1.614.715.156.571,00
2. b.belanja barang dan jasa
  1. 1.semula Rp 1.048.136.566.499,00
  2. 2.bertambah Rp 40.408.791.307,00 jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 1.088.545.357.806,00
3. c.belanja hibah
  1. 1.semula Rp 118.801.671.000,00
  2. 2.bertambah Rp 1.497.270.000,00 jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 120.298.941.000,00
4. d.belanja bantuan sosial
  1. 1.semula Rp 12.069.110.000,00
  2. 2.berkurang Rp (740.760.000,00) jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 11.328.350.000,00
(3)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
1. a.belanja modal tanah
  1. 1.semula Rp 1.013.500.000,00
  2. 2.(berkurang) Rp (582.500.000,00) jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 431.000.000,00
2. b.belanja modal peralatan dan mesin
  1. 1.semula Rp 109.822.472.177,00
  2. 2.(berkurang) Rp (9.874.148.372,00) jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 99.948.323.805,00
3. c.belanja modal gedung dan bangunan
  1. 1.semula Rp 74.845.318.359,00
  2. 2.(berkurang) Rp (12.131.603.077,00) jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 62.713.715.282,00
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  1. 1.semula Rp 228.857.141.767,00
  2. 2.(berkurang) Rp (53.960.062.150,00) jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 174.897.079.617,00
5. d.belanja modal aset tetap lainnya
  1. 1.semula Rp 23.082.011.900,00
  2. 2.bertambah Rp 2.445.316.000,00 jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 25.527.327.900,00
6. e.belanja modal aset lainnya
  1. 1.semula Rp 3.610.000.000,00
  2. 2.(berkurang) Rp (61.110.000,00) jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 3.548.890.000,00
(4)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
1. a.semula Rp 6.620.000.000,00
2. b.bertambah Rp 1.500.000.000,00 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 8.120.000.000,00
(5)Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja :
1. a.belanja bagi hasil
  1. 1.semula Rp 38.213.667.000,00
  2. 2.bertambah Rp 4.851.463.000,00 jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 43.065.130.000,00
2. b.belanja bantuan keuangan
  1. 1.semula Rp 531.173.263.000,00
  2. 2.bertambah Rp 10.172.000.000,00 jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 541.345.263.000,00

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. a.penerimaan
  1. 1.semula Rp 140.038.626.300,00
  2. 2.bertambah Rp 37.330.520.375,00 jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 177.369.146.675,00
2. b.pengeluaran
  1. 1.semula Rp 4.100.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp 0,00 jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 4.100.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  1. 1.semula Rp 140.028.626.300,00
  2. 2.bertambah Rp 37.330.520.375,00 jumlah silpa setelah perubahan Rp 177.359.146.675,00
2. b.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
  1. 1.semula Rp 10.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp 0,00 jumlah penerimaan kembali Rp 10.000.000,00 pemberian pinjaman Daerah
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan : penyertaan modal Daerah
1. a.semula Rp 4.100.000.000,00
2. b.bertambah Rp 0,00 jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp 4.100.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a.lampiran I : ringkasan APBD perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b.lampiran ii : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c.lampiran iii : rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
d.lampiran iv : rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
e.lampiran v : rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.lampiran vi : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g.lampiran vii : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah /rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
h.lampiran viii : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
i.lampiran ix : sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten;
j.lampiran x : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025; dan
k.lampiran xi : daftar piutang Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 11 Agustus 2025 BUPATI BREBES, Ttd. PARAMITHA WIDYA KUSUMA Diundangkan di Brebes Pada tanggal 11 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Dr. Tahroni, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199802 1 001 LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES NOMOR 3 TAHUN 2025 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH. Penata Tk. I – III/d NIP. 198712142010012020 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-11 12:57:56 Halaman 1 Halaman 1 KABUPATEN BREBES Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2025 Tanggal : 11 Agustus 2025 RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 791.930.764.365,00 811.519.601.986,00 19.588.837.621,00 4.1.01 Pajak Daerah 357.000.000.000,00 357.000.000.000,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 406.657.586.737,00 427.374.454.707,00 20.716.867.970,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22.764.275.046,00 22.764.275.046,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.508.902.582,00 4.380.872.233,00 -1.128.030.349,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.906.113.595.000,00 2.809.695.786.320,00 -96.417.808.680,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.735.211.936.000,00 2.622.891.748.656,00 -112.320.187.344,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 170.901.659.000,00 186.804.037.664,00 15.902.378.664,00 Jumlah Pendapatan 3.698.044.359.365,00 3.621.215.388.306,00 -76.828.971.059,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 2.816.745.611.462,00 2.834.887.805.377,00 18.142.193.915,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.637.738.263.963,00 1.614.715.156.571,00 -23.023.107.392,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.048.136.566.499,00 1.088.545.357.806,00 40.408.791.307,00 5.1.05 Belanja Hibah 118.801.671.000,00 120.298.941.000,00 1.497.270.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 12.069.110.000,00 11.328.350.000,00 -740.760.000,00 5.2 BELANJA MODAL 441.230.444.203,00 367.066.336.604,00 -74.164.107.599,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.013.500.000,00 431.000.000,00 -582.500.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.822.472.177,00 99.948.323.805,00 -9.874.148.372,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.845.318.359,00 62.713.715.282,00 -12.131.603.077,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 228.857.141.767,00 174.897.079.617,00 -53.960.062.150,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.082.011.900,00 25.527.327.900,00 2.445.316.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 3.610.000.000,00 3.548.890.000,00 -61.110.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.620.000.000,00 8.120.000.000,00 1.500.000.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.620.000.000,00 8.120.000.000,00 1.500.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 569.386.930.000,00 584.410.393.000,00 15.023.463.000,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 38.213.667.000,00 43.065.130.000,00 4.851.463.000,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 531.173.263.000,00 541.345.263.000,00 10.172.000.000,00 Jumlah Belanja 3.833.982.985.665,00 3.794.484.534.981,00 -39.498.450.684,00 Total Surplus/(Defisit) -135.938.626.300,00 -173.269.146.675,00 -37.330.520.375,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 140.038.626.300,00 177.369.146.675,00 37.330.520.375,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 140.028.626.300,00 177.359.146.675,00 37.330.520.375,00 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-11 12:57:56 Halaman 1 Halaman 2 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 135.938.626.300,00 173.269.146.675,00 37.330.520.375,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Kab. Brebes, 11 Agustus 2025 Bupati Ttd. PARAMITHA WIDYA KUSUMA Bupati Brebes,

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…