DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Perturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan dan Sumber Dana Bab III Besaran Penyertaan Modal Bab IV Hak dan Kewajiban Bab V Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pertanggungjawaban Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Bupati adalah Bupati Brebes.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah lembaga perbankan yang modal disetornya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan BUMD/BUMN atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

a.Asas transparansi;
b.Asas akuntabilitas;
c.Asas responsibilitas;
d.Asas independensi;
e.Asas kewajaran dan kesetaraan;
f.Asas profesionalisme; dan
g.Asas kehati-hatian.

Pasal 3

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk :
1. a.penguatan kelembagaan dan memperkuat struktur permodalan Bank Jateng;
2. b.meningkatkan persentase saham Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. c.meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial; dan
4. d.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Manfaat ekonomi dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada Bank Jateng adalah:

a.menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang perbankan;
b.meningkatkan kinerja dan pengembangan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di bidang perbankan;
c.memperkuat permodalan Bank Jateng sesuai yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng dilakukan melalui penempatan modal pada Bank Jateng.
(2)Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng bersumber dari keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Besaran Penyertaan Modal Daerah yang diterimakan pada Bank Jateng sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 51.602.000.000,00 (lima puluh satu milyar enam ratus dua juta rupiah), terdiri atas setoran tunai.
(2)Kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut:

1.tahun 2022 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
2.tahun 2023 sebesarRp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
3.tahun 2024 sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
4.tahun 2025 sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
5.tahun 2026 sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana diatur pasal 6 ayat (2) dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian dividen dan/ atau bunga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jateng.
(3)Bank Jateng berhak atas penempatan modal daerah sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan.

Pasal 9

(1)Bank Jateng setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Bupati.
(2)Bank Jateng berkewajiban menerbitkan sertifikat saham atas penyertaan modal yang diterima.
(3)Bank Jateng wajib memberikan dividen dan/ atau bunga dan/ atau bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada kas Daerah.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan, pegawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng.
(2)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
(3)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019