DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemerintahan desa, pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa, pakaian dinas, atribut dan jam kerja, badan permusyawaratan desa, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

c.bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); dan
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558.
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja keCamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10.Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11.Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Pilkades Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
12.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17.Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

BAB II

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektivitas dan efisiensi;
i.kearifan lokal;
j.keberagaman; dan
k.partisipatif.

Pasal 5

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Pasal 6

Kewenangan Desa meliputi:

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b.kewenangan lokal berskala desa;
c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa.

Pasal 8

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d diurus oleh desa.

Pasal 9

(1)Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disertai biaya.

Pasal 10

(1)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
1. a.sistem organisasi masyarakat desa;
2. b.pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. c.pengelolaan tanah kas desa; dan
4. d.pengembangan peran masyarakat desa.
(2)Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
1. a.pengelolaan tambatan perahu;
2. b.pengelolaan pasar desa;
3. c.pengelolaan tempat pemandian umum;
4. d.pengelolaan jaringan irigasi;
5. e.pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
6. f.pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. g.pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. h.pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
9. i.pengelolaan embung desa;
10. j.pengelolaan air minum berskala desa;
11. k.pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
12. l.kewenangan skala desa lainnya yang masih hidup dan berkembang.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019