DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
5.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 3.161.048.134.894,00 (Tiga Triliun Seratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) berkurang sejumlah Rp (10.140.011.013,00) (Sepuluh Milyar Seratus Empat Puluh Juta Sebelas Ribu Tiga Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp 3.150.908.123.881,00 (Tiga Triliun Seratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan

a.Semula Rp 3.024.875.744.487,00
b.Bertambah Rp 77.732.116.521,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 3.102.607.861.008,00
1. 2.Belanja
a.Semula Rp 3.161.048.134.894,00
b.(Berkurang) Rp (10.140.011.013,00) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 3.150.908.123.881,00 (Defisit) setelah Perubahan Rp (48.300.262.873,00)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1). Semula Rp 162.172.390.407,00 2). (Berkurang) Rp (91.372.127.534,00) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 70.800.262.873,00
b.Pengeluaran 1). Semula Rp 26.000.000.000,00 2). (Berkurang) Rp (3.500.000.000,00) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 22.500.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 48.300.262.873,00 setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1). Semula Rp 475.833.194.873,00 2). Bertambah Rp 16.218.194.135,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 492.051.389.008,00
2. b.Pendapatan Transfer 1). Semula Rp 2.535.542.549.614,00 2). Bertambah Rp 61.513.922.386,00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp 2.597.056.472.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1). Semula Rp 13.500.000.000,00 2). Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 13.500.000.000,00 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
4. a.Pajak Daerah 1). Semula Rp 175.250.000.000,00 2). Bertambah Rp 7.600.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 182.850.000.000,00
5. b.Retribusi Daerah 1). Semula Rp 25.590.424.500,00 2). Bertambah Rp 2.085.000.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 27.675.424.500,00
6. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1). Semula Rp 11.176.082.128,00 2). Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Rp 11.176.082.128,00 Perubahan
7. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1). Semula Rp 263.816.688.245,00 2). Bertambah Rp 6.533.194.135,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 270.349.882.380,00
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat 1). Semula Rp 2.298.823.413.614,00 2). Bertambah Rp 13.851.555.386,00 Jumlah Pendapatan transfer Rp 2.312.674.969.000,00 pemerintah pusat setelah Perubahan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah 1). Semula Rp 236.719.136.000,00 2). Bertambah Rp 47.662.367.000,00 Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah Perubahan Rp 284.381.503.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Pendapatan Hibah 1). Semula Rp 13.500.000.000,00 2). Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 13.500.000.000,00

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Belanja Operasi 1). Semula Rp 2.243.387.957.055,00 2). Bertambah Rp 11.544.503.600,00 Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp 2.254.932.460.655,00
2. b.Belanja Modal 1). Semula Rp 408.441.580.886,00 2). (Berkurang) Rp (30.880.844.676,00) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 377.560.736.210,00
3. c.Belanja Tidak Terduga 1). Semula Rp 8.000.000.000,00 2). (Berkurang) Rp (1.804.500.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 6.195.500.000,00
4. d.Belanja Transfer 1). Semula Rp 501.218.596.953,00 2). Bertambah Rp 10.769.087.063,00 Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp 511.987.684.016,00
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1). Semula Rp 1.193.541.610.920,00 2). Bertambah Rp 19.367.424.157,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 1.212.909.035.077,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1). Semula Rp 899.620.713.335,00 2). (Berkurang) Rp (17.965.521.457,00) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 881.655.191.878,00
3. c.Belanja Hibah 1). Semula Rp 141.939.992.800,00 2). Bertambah Rp 10.912.345.400,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 152.852.338.200,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial 1). Semula Rp 8.285.640.000,00 2). (Berkurang) Rp (769.744.500,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 7.515.895.500,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Modal Tanah 1). Semula Rp 250.000.000,00 2). Bertambah Rp 10.000.000,00 Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp 260.000.000,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1). Semula Rp 95.808.939.571,00 2). Bertambah Rp 6.261.597.945,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp 102.070.537.516,00
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1). Semula Rp 79.542.713.241,00 2). (Berkurang) Rp (24.661.904.521,00) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan Rp 54.880.808.720,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1). Semula Rp 211.128.247.223,00 2). (Berkurang) Rp (15.694.806.500,00) Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan Rp 195.433.440.723,00
5. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1). Semula Rp 17.456.680.851,00 2). Bertambah Rp 3.385.623.044,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp 20.842.303.895,00
6. e.Belanja Modal Aset Lainnya 1). Semula Rp 4.255.000.000,00 2). Bertambah Rp 50.388.356,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp 4.305.388.356,00
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c : 1). Semula Rp 8.000.000.000,00 2). (Berkurang) Rp (1.804.500.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 6.195.500.000,00
(5)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Bagi Hasil 1). Semula Rp 19.699.034.353,00 2). Bertambah Rp 3.989.057.063,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 23.688.091.416,00
2. b.Belanja Bantuan Keuangan 1). Semula Rp 481.519.562.600,00 2). Bertambah Rp 6.780.030.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 488.299.592.600,00

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. a.Penerimaan 1). Semula Rp 162.172.390.407,00 2). (Berkurang) Rp (91.372.127.534,00) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 70.800.262.873,00
2. b.Pengeluaran 1). Semula Rp 26.000.000.000,00 2). (Berkurang) Rp (3.500.000.000,00) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 22.500.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) 1). Semula Rp 162.162.390.407,00 2). (Berkurang) Rp (91.372.127.534,00) Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 70.790.262.873,00
2. b.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1). Semula Rp 10.000.000,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 10.000.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal Daerah 1). Semula Rp 26.000.000.000,00 2). (Berkurang) Rp (3.500.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan Rp 22.500.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; dan
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 18 oktober 2023 Pj. BUPATI BREBES, ttd URIP SIHABUDIN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH : (5-262/2023) Diundangkan di Brebes Pada tanggal 18 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19650903 198903 1 010 LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES NOMOR 5 TAHUN 2023

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…