DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang azas, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sasaran, kebijakan penyelenggaraan, tanggung jawab pemerintah daerah dan strategi penanggulangan, kegiatan upaya penanggulangan, kelembagaan, peran dunia usaha dan masyarakat, pembiayaan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerahKabupatendalamLingkunganPropinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967):
12.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Udang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2004 Nomor 2/E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES DAN BUPATI BREBES MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUSDANACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROMEKABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Brebes.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati danDPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
8.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS, yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
9.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
10.Komisi Penanggulangan AIDS Daerah selanjutnya disingkat KPA Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Brebes.
11.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
12.Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
13.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
14.Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat anti HIV yang dapat menekan jumlah dan aktivitas HIV dalam tubuh.
15.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
16.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
17.Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
18.Kelompok Resiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain orang yang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja seks Komersial, Pelanggan Penjaja Seks Komersial, pelaku seks bebas dan pemakai Narkotika suntik.
19.Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
20.Intervensi Struktural adalah intervensi terhadap lingkungan/tatanan fisik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS sehingga lebih efektif.
21.Kurikulum Pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
22.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
23.Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif untuk penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan NAPZA Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan napza dengan cara suntik.
24.Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat disemua lapisan, sektor dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat dibidang kesehatan.
25.Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana test HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
26.Pemilik Tempat Hiburan adalah seseorang yang memiliki usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/ rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotik, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijatdan usaha karaoke.
27.Pengelola Tempat Hiburan adalah seseorang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotik, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
28.Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukumyang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
1. 29.Perusahaan adalah :
a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakanorang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 30.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatifyang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
2. 31.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. 32.Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV dan dinyatakan mampu.
4. 33.Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah forum partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran kritis tentang HIV dan AIDS untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera ditingkat kelurahan/desa.
5. 34.Pelajar Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat PPA adalah sekelompok pelajar sebagai upaya memberi edukasi informasi dan pencegahan kepada remaja sedini mungkin tentang seks bebas, napsa dan HIV AIDS.
6. 35.Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah dukungan oleh dan untuk ODHA/OHIDHA.
7. 36.Perawatan,DukungandanPengobatanadalahperawatanyangmeliba tkansuatu jejaringsumberdayadanpelayanan,dukungansecara holistik komprehensif dan luas untuk ODHA dan keluarganya.
8. 37.Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV dan AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.
9. 38.Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada ODHA, agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas, dan memiliki aktivitas sosial dan ekonomi secara normal seperti masyarakat lainnya.
10. 39.Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
11. 40.Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
12. 41.Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
13. 42.Pengguna Napza Suntik adalah pengguna narkotika dengan cara disuntikkan ke tubuh.
14. 43.Tempat hiburan adalah kegiatan usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotik, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
15. 44.Pekerja sosial adalah orang yang melakukan kegiatan secara professional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi social serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.
16. 45.Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan, meliputi orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual berisiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik tidak steril, serta orangorang yang rentan karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV serta ODHA.
17. 46.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi adalah upayayang dilakukan agar setiap orang dapat melindungi dirinya tidak tertular HIV dan tidak menularkannya kepada orang lain melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku.
18. 47.Pemulasaraan Jenazah adalah tata cara perawatan jenazah yang positif penyakit HIV/AIDS.
19. 48.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalm hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. 49.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan dengan berasaskan :

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.perikemanusiaan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
f.keadilan; dan
g.nondiskriminasi.

Pasal 3

Maksud dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS untuk menekan laju penularan HIV dan AIDS, serta meningkatkan kualitas hidup ODHA melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi serta menciptakan suasana kondusif, menyediakan pelayanan, perawatan, dukungan dan pengobatan kepada ODHA secara komprehensif dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraan didaerah.

Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS untuk melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS melalui :

a.pengaturan strategi penanggulangan HIV dan AIDS;
b.peningkatan upaya pencegahan pada masyarakat dan di pelayanan kesehatan;
c.peningkatan penyediaan pelayanan konseling dan tes HIV dan AIDS;
d.peningkatan kualitas hidup ODHA melalui perawatan, dukungan dan pengobatan;
e.peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS, pengurangan dampak HIV dan AIDS pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV dan AIDS;
f.penurunan dan peniadaan infeksi HIV dan AIDS baru;
g.penurunan hingga peniadaan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan HIV dan AIDS;
h.peniadaan diskriminasi terhadap ODHA;
i.peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
j.peningkatan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan;
b.peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
c.kelembagaan, kerjasama dan kemitraan.

Pasal 6

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di Daerah melaui :

a.peningkatan program penanggulangan HIV dan AIDS pada masyarakat;
b.perlindungan terhadap masyarakat yang rentan penularan HIV dan AIDS akibat pekerjaan dan lingkungan;
c.peningkatan kesadaran masyarakat terutama pada kelompok umur 15 sampai dengan 24 tahun untuk mengetahui tentang pencegahan dan penularan HIV dan AIDS; dan
d.peningkatan kesadaran ODHA untuk melakukan penanggulangan resiko penularan secara mandiri.

BAB IV

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN STRATEGI PENANGGULANGAN

Pasal 7

Penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan memperhatikan :

a.nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
b.integrasi program-program penanggulangan HIV dan AIDS dengan pembangunan ditingkat nasional, provinsi dan daerah;
c.pelaksanaan secara sistematik, terpadu dan komprehensif mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA orang-orang yang berdampakHIV dan AIDS;
d.peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta secara bersama berdasarkan prinsip kemitraan;
e.kelompok resiko tinggi, rentan, ODHA, OHIDHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS harus berperan aktif secara bermakna dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
f.dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS;
g.peraturan perundang-undangan yang mendukung dan selaras dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di semua tingkatan.

Pasal 8

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

a.memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS.
b.menetapkan situasi epidemik HIV dan AIDS.
c.menyediakan fasilitas pendukung, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
d.memperkuat sistem kesehatan, meliputi :
1. 1.upaya kesehatan;
2. 2.pembiayaan kesehatan terutama pada awal pemeriksaan;
3. 3.sumber daya kesehatan;
4. 4.sediaan farmasi;
5. 5.alat kesehatan dan makanan;
6. 6.manajemen dan informasi kesehatan;
7. 7.pemberdayaan masyarakat;
8. 8.regulasi bidang kesehatan;
9. 9.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. 10.penelitian dan pengembangan kesehatan masyarakat; dan
11. 11.kerjasama dan kemitraan.
e.membina dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
f.mendorong dan meningkatkan peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
g.menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi.

Pasal 9

Strategi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS sebagai berikut :

a.meningkatkan dan mengembangkan promosi penanggulangan HIV dan AIDS;
b.meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan yang meliputi pencegahan penularan melalui alat suntik, pencegahan penularan melalui hubungan seksual tidak aman, dan pencegahan penularan melalui ibu ke bayi;
c.meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
d.mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan dukungan sosial, ekonomi dan psikologis;
e.menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat;
f.meningkatkan koordinasi dan peran serta para pemangku kepentingan (Stakeholders) dan mobilisasi sumber dana;
g.mengembangkan program secara komprehensif;
h.mengembangkan intervensi struktural;
i.menerapkan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data; dan
j.melakukan pendidikan perubahan perilaku dari perilaku berisiko tinggi tertular HIV dan AIDS menjadi perilaku sehat.

BAB V

KEGIATAN UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 10

(1)Langkah-langkah kegiatanpenanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui pendekatan:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan penularan HIV dan AIDS;
3. c.pemeriksaan diagnosis HIV dan AIDS;
4. d.perawatan, dukungan dan pengobatan;
5. e.rehabilitasi.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3)Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan.
(4)Layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya yang meliputi semua bentuk layanan HIV dan AIDS yang dilakukan secara paripurna mulai dari rumah, masyarakat sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…