DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal dan Saham, Struktur Organisasi dan Organ, Kepegawaian, Unit Usaha, Pembagian Laba, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Pembinaan dan Pengawasan, Kerja Sama dan Sinergitas, Pembubaran, Sanksi, Restrukturisasi BUMD, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kondisi iklim usaha, sebagai upaya pengembangan perekonomian Daerah dan peningkatan pendapatan asli Daerah, selain perubahan bentuk hukum dan nama dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, terdapat penyesuaian modal dasar dan bidang usaha;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum badan usaha milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA BREBES BERES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres yang selanjutnya disebut PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang percetakan, pangan, perdagangan umum, dan Kegiatan usaha lain yang diberikan dan/atau mendapatkan persetujuan pemegang saham, yang kepemilikan saham sebesar paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perusahaan Perseroan Daerah.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Brebes.
11.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
12.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
13.Komisaris adalah Komisaris PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
14.Direksi adalah Direksi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
15.Pegawai adalah Pegawai PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
16.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
18.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengaturan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes menjadi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat :

a.nama dan tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri;
e.modal dan saham;
f.struktur organisasi dan organ;
g.kepegawaian;
h.unit usaha;
i.pembagian laba;
j.tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.kerjasama dan sinergitas;
m.pembubaran;
n.sanksi; dan
o.restrukturisasi BUMD.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes berubah bentuk hukum dan nama menjadi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
(2)Perubahan bentuk hukum dan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
(3)Dengan perubahan bentuk hukum dan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
1. a.kekayaan;
2. b.usaha-usaha perusahaan;
3. c.perizinan;
4. d.hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
5. e.pegawai; yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dialihkan kepada PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah dan untuk kepentingan pengembangan usaha perseroan dapat membuka kantor di kabupaten/kota lain sesuai potensi, keunggulan dan manfaat yang diperoleh dari tempat tersebut.
(5)Dalam hal dapat membuka kantor di kabupaten /kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan rencana bisnis dan potensi pengembangan usaha.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes menjadi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes menjadi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi Perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. c.mengembangan kegiatan usaha bidang percetakan, pangan, dan perdagangan umum;
4. d.meningkatkan permodalan;
5. e.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
6. f.penyesuaian status badan hukum; dan
7. g.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang:
1. a.percetakan;
2. b.pangan;
3. c.perdagangan umum; dan
4. d.kegiatan usaha lain yang diberikan dan/atau mendapatkan persetujuan pemegang saham.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 6

(1)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
(3)Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial, PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dapat bermitra dengan:
1. a.badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
2. b.badan usaha swasta yang berbadan hukum indonesia.
(2)Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
1. a.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
2. b.perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
3. c.memiliki kompetensi dibidangnya; dan
4. d.perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
(3)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.disetujui oleh RUPS;
2. b.minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
3. c.laporan keuangan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
4. d.memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
5. e.tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
(4)Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

Pasal 9

Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

(1)PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
(3)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdirinya;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…