DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi pemerintah desa, kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa, kedudukan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban perangkat desa, tata kerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan PemerintahanDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES Dan BUPATI BREBES

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Desa adalah adalah kesatuan masyarakathukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas- tugaskesekretariatan dan rumah tangga desa.
12.Staf PerangkatDesa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif diSekretariat Desa atau pelaksana teknis.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesaadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkanoleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final.
16.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dankehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
17.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilaidengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
18.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkankemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkanpengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran sertamemanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah danprioritas kebutuhan masyarakat.
19.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektivitas dan efisiensi;
i.kearifan lokal;
j.keberagaman; dan
k.partisipatif.

BAB III

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 3

(1)Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Teknis; dan
3. c.Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(3)huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umumdan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraandan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(4)Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
(2)Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3)Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(5)Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan desa pada profil desa.
(6)Penyusunan organisasi pemerintah desa yang mencakup jumlah bidang urusan, seksi dan unsur kewilayahan pada setiap desa, yang disesuaikan dengan :

1.kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
2.potensi dan ketersediaan sumber daya manusia;dan
3.kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(7)Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
(3)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat sebelum disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan masukan.
(4)Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
(5)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dibahas bersama Kepala Desa dengan BPD dalam rapat BPD, sesuai dengan peraturan tata tertib BPD, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 9

(1)Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dimintakan evaluasi kepada Bupati.
(2)Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat.
(3)Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah disepakati bersama dengan BPD.
(4)Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
(5)Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
(6)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan ditembuskan kepada Bupati.
(7)Apabila Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
(8)Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa.
(9)Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.
(10)Mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…