DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 5 ayat (1), perubahan pada Pasal 15, perubahan pada Pasal 17 ayat (3), penyisipan Pasal 18 A, perubahan Pasal 22, peruabhan Pasal 24, dan penyisipan huruf e pada Pasal 25.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 001 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12.Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 256);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 001 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 001 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BREBES. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 001 Tahun 2014 tentang tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
(2)Pendirian Pasar Tradisional wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(3)Pendirian Toko Modern harus memenuhi ketentuan :
1. a.jarak lokasi pendirian Toko Modern dengan Pasar Tradisional paling dekat 1.000 m (seribu meter); dan
2. b.memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
(4)Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memenuhi ketentuan :
1. a.jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Tradisional paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
2. b.memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
  1. 2.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Jam kerja pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern ditetapkan sebagai berikut :
1. a.untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
2. b.untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
(2)Jam Kerja pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
(3)Toko Modern yang akan beroperasi 24 (duapuluh empat) jam harus mengajukan permohonan ijin operasional 24 (duapuluh empat) jam kepada Bupati, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. a.berada dalam kawasan pariwisata, kawasan industri, akses jalan arteri, serta tempat umum; dan
2. b.Melampirkan rekomendasi dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.
  1. 3.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan ijin baru.
(2)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku :
1. a.hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
2. b.selama masih melakukan kegiatan usaha pada loaksi yang sama.
(3)Dihapus

4.Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1(satu) pasal yaitu Pasal 18A, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1)Penyelenggara usaha Pusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility).
(2)Besaran tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 3% (tiga perseratus) dari keuntungan yang diperoleh.
(3)Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan melibatkan masyarakat di sekitar tempat usaha.
(4)Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari penggunaan dana CSR.

5.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Setiap penyelenggara usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 18A ayat (1), dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan izin usaha; dan
3. c.pencabutan izin usaha.
(2)Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(3)Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Tata cara dan pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 24

Setiap penyelenggara usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 25 di sisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

a.Pasar Tradisional yang ada saat ini yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa diakui keberadaannya;
b.Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang belum melaksanakan program kemitraan wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
c.Izin usaha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku dan didaftarkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Oline Single Submission. Pasal II
1. 1.Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka istilah pasar tradisional dibaca menjadi pasar rakyat dan istilah toko modern dibaca menjadi toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. 2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 8 Desember 2020 BUPATI BREBES, Ttd IDZA PRIYANTI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH : (7-318/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 001 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BREBES I. UMUM Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, dilakukan pemberdayaan pembangunan ekonomi di daerah-daerah secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Pembangunan Kabupaten Brebes dalam jangka menengah ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan- kebersamaan. Kabupaten Brebes yang Unggul dan Sejahtera maksudnya bahwa wilayah Kabupaten Brebes memiliki sumber-sumber daya yang lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakatnya yang aman sentosa. Menciptakan Kabupaten Brebes yang Unggul dan Sejahtera berarti berusaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Perkembangan sangat pesat yang di tandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan dan tuntutan terhadap barang dan jasa, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Pusat perbelanjaan dan Toko Modern seperti Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan yang dalam perkembangannya belum tertata dan terkoordinasi dengan baik, sehingga dapat mengakibatkan tergusurnya Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, serta Pasar Tradisional. Untuk menciptakan sinergi antara pelaku usaha dan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Brebes. Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 001 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Brebes. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas Angka 2

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan : - tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan sesuatu kegiatan baik secara sementara maupun terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar. - jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Huruf b Cukup jelas Angka 3

Pasal 17

Cukup jelas Angka 4

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…