DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : APBD Tahun Anggaran 2024 dengan defisit sebesar Rp.122.168.534.454,00, yang diantisipasi melalui pembiayaan netto sejumlah itu. Anggaran tersebut terinci dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan rincian yang jelas dan terperinci, serta mencakup berbagai sumber dan penggunaan dana sesuai ketentuan perundang-undangan. Lampiran Peraturan Daerah ini memuat ringkasan dan rincian lengkap APBD 2024, termasuk kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta sinkronisasi program-program dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3.Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 3.398.219.063.636,00
2.Belanja Daerah Rp. 3.520.387.598.090,00 Defisit Rp. (122.168.534.454,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 123.668.534.454,00
b.Pengeluaran Rp. 1.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 122.168.534.454,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (0,00)

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.3.398.219.063.636,00 (Tiga triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp.562.882.016.636,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.231.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.451.770.000,00 (empat puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.176.082.128,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.279.754.164.508,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan Rp.2.835.237.047.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.570.739.965.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.264.497.082.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah;
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.3.520.387.598.090,00 (tiga triliun lima ratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.523.792.072.777,00 (dua triliun lima ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.401.227.596.688,00 (satu triliun empat ratus satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.937.630.584.789,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.170.375.291.300,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.558.600.000,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.438.665.563.191,00 (empat ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.87.577.576.578,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 92.267.259.596,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.230.294.923.669,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp.21.259.671.348,00 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.249.632.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.362.000.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.552.567.962.122,00 (lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.423.702.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.526.144.260.122,00 (lima ratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu seratus dua puluh rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…