DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan dan Sumber Dana, Modal Dasar, Besaran Penyertaan Modal, Pembinaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki dasar hukum dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN BANJARHARJO , PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut PT BPR BANK BREBES (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal Daerah meliputi:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.responsibilitas;
d.independensi;
e.kewajaran dan kesetaraan;
f.profesionalisme; dan
g.kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) untuk penguatan kelembagaan dan memperkuat struktur permodalan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) meliputi :

a.memperkuat struktur permodalan;
b.pemenuhan/pencukupan modal dasar;
c.pengembangan dan peningkatan kinerja;
d.meningkatkan pelayanan masyarakat;
e.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
f.meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) bersumber dari APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MODAL DASAR

Pasal 6

(1)Modal Dasar PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) Kabupaten Brebes ditetapkan sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), proporsi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp23.520.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).
(2)Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah), proporsi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp30.940.000.00,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah ).
(3)Modal Dasar PT BPR BANK BREBES (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) menjadi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar).

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Dalam hal pemenuhan/pencukupan modal dasar PT BPR BKK BANJARHARJO (Perseroda) dan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Direksi harus membuat Rencana Bisnis Bank.

Pasal 8

(1)Besaran Penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 7.820.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
(2)Besaran Penyertaan modal dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.tahun 2026 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. b.tahun 2027 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. c.tahun 2028 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. d.tahun 2029 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
5. e.tahun 2030 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4)Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e termasuk deviden yang diterima Daerah pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai Penyertaan modal.

Pasal 9

(1)Besaran Penyertaan modal Daerah yang telah disetor pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 14.070.000.000,00 (empat belas miliar tujuh puluh juta rupiah).
(2)Besaran Penyertaan modal dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.tahun 2026 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. b.tahun 2027 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. c.tahun 2028 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. d.tahun 2029 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
5. e.tahun 2030 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3)Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk deviden yang diterima Daerah pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai Penyertaan modal.

Pasal 10

(1)Besaran Penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PT BPR Bank Brebes (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Besaran Penyertaan modal dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(3)Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.tahun 2026 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. b.tahun 2027 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. c.tahun 2028 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. d.tahun 2029 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
5. e.tahun 2030 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4)Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk deviden yang diterima Daerah pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai Penyertaan modal.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…