DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan angka 9 dan angka 10 Pasal 1, penyisipan Pasal 10A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah telah melaksanakan program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c.bahwa untuk mendukung upaya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes dalam melaksanaan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes perlu melakukan penyertaan modal;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspa Kencana dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes; Mengingat .: 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42)
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspa Kencana dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN : Menetapkan..:..PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN BANJARHARJO, PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN BREBES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSPA KENCANA DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspa Kencana dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 9 dan 10 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo disingkat PD. BPR BKK Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes disingkat PD BKK Brebes, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspa Kencana disingkat PD. BPR Puspa Kencana Brebes adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masing-masing usahanya bergerak pada jasa perbankan dan Lembaga Kredit Mikro.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7.Penyertaan modal daerahdalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8.Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.Masyarakat adalah masyarakat berpenghasilan rendah.
10.Hibah adalah hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang didanai Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2.Katentuan antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal 3 (tiga) ayat, yaitu Pasal 10A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1)Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Pemerintah Daerah menyertakan modal sebesar Rp27.000.000.000,00 sampai dengan Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00;
2. b.Tahun 2018 sebesar Rp11.975.000.000,00;
3. c.Tahun 2019 sebesar Rp10.025.000.000,00.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendukung Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapatkan hibah air minum, maka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes Pada tanggal BUPATI BREBES, IDZA PRIYANTI Diundangkan di Brebes Pada tanggal 24 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Cap ttd EMASTONI EZAM,SH.MH Pembina Utama Madya NIP.19590211 198703 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH : PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN BANJARHARJO, PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN BREBES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSPA KENCANA DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

1.PENJELASAN UMUM Bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspa Kencana dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 10. Penyertaan modal tersebut dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dalam pengaturannya. Pemerintah Kabupaten Brebes perlu menganggarkan penyertaan modal untuk mendukung Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program Hibah Air Minum adalah suatu strategi percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru melalui penerapan Output Based Aid (OBA) atau pemberian hibah berdasarkan kinerja yang terukur yang diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki daya listrik yang terpasang pada rumah tangga tersebut < 1.300 VA dan 50 % diantaranya target sasaran tersebut memiliki daya listrik < 900 VA, dan/atau tidak memiliki sambungan listrik. Bahwa penyertaan modal untuk Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten Brebes sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp27.000.000.000.00 diperuntukan untuk sambungan air minum masyarakat berpenghasilan rendah Tahun 2017 adalah 2.000 sambungan rumah, Tahun 2018 untuk 4.325 sambungan rumah dan untuk Tahun 2019 adalah 3.675 sambungan rumah. Mengingat Program Hibah Air Minum yang didanai Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksud baru dapat direalisasikan setelah pekerjaan selesai dikerjakan, maka ada kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menyiapkan sejumlah anggaran sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Air Minum yang nantinya akan digantikan dari anggaran Program Hibah Air Minum yang didanai Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2.PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2016 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…