DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Asas Penyertaan Modal; Maksud dan Tujuan; Bentuk dan Sumber Dana; Modal Dasar; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Fasilitas dan Koordinasi; pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pemilik Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes Kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES Dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indoneisa sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Brebes.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.
7.Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

a.Asas transparansi;
b.Asas fungsional;
c.Asas kepastian hukum;
d.Asas efisiensi;
e.Asas akuntabilitas;
f.Asas kepastian nilai.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes adalah menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, sebagai berikut :

a.memperkuat struktur permodalan;
b.menambah modal dasar;
c.pengembangan dan peningkatan kinerja;
d.meningkatkan pelayanan masyarakat;
e.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
f.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB IV

BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Penyertaan modal daerah pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
(2)Penyertaan modal daerah pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes bersumber dari APBD.
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 6

Modal dasar Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes ditetapkan sebesar Rp6.185.000.000,00 (enam miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah).

BAB VI

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Dalam hal penambahan modal dasar Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Direksi wajib membuat rencana bisnis perusahaan.

Pasal 8

(1)Besaran penyertaan modal daerah yang diterimakan pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dengan tahun 2018 adalah Rp1.185.000.000 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta rupiah).
(2)Besaran kebutuhan penyertaan modal pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, sebagai berikut :
1. a.tahun 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
2. b.tahun 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
3. c.tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
4. d.tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah); dan
5. e.tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pasal 9

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 10

(1)Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau mengkoordinasikan usaha- usaha penyertaan modal daerah.
(2)Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…