DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3), diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
9.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Perikanan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN.KP/2014 tentang Usaha Budidaya Perikanan;
12.Keputusan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN. Pasal I Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
(2)Dihapus.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan Izin usaha pembudidayaan ikan.
(2)Wajib Retribusi Izin Usah Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

3.Ketentuan Huruf a Pasal 8 diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan izin usaha Budidaya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 14 Maret 2016 BUPATI BULELENG, ttd PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 14 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, ttd DEWA KETUT PUSPAKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 1. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI (1,12/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BAGUS GEDE BERATA,SH Pembina IV/a NIP. 19630218 198503 1 011 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG. NOMOR : 1 TAHUN 2016. TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN. A. IZIN USAHA BUDIDAYA. NO. URAIAN UKURAN BESARNYA TARIF (Rp) LAMA/WAKTU

1.Tambak Udang kapasitas produksi 1,5 ton /Hektar 300.000 / tahun
2.Hetchery udang kapasitas produksi 1.000.000 ekor /Hektar 400.000 / tahun
3.Hetchery Bandeng Lengkap

a.Bak Induk
b.Bak Larva /M2 /M2 2.000 8.000 /tahun /tahun 4. Hatchery Bandeng Skala Rumah Tangga /M2 2.000 /Tahun
1. 5.Hetchery Kerapu Lengkap
a.Bak Induk
b.Bak Larva /M2 /M2 5.000 50.000 /Tahun /Tahun
1. 6.Hatchery Kerapu Skala Rumah Tangga /M2 16.000 /Tahun 7. Hatchery Mutiara /M2 50.000 / Tahun 8. Budidaya Tiram Mutiara /Hektar 1.000.000 /Tahun
2. 9.Budidaya Kerapu di Laut /Hektar 750.000 /Tahun
3. 10.Budidaya Rumput Laut /Hektar 100.000 / Tahun
4. 11.Budidaya Laut / biota laut lainnya /Hektar 750.000 / Tahun
5. 12.Budidaya Ikan Air Tawar /Hektar 250.000 / Tahun
6. 13.Peneluran Bandeng di tambak (tebaran 1.000 s.d 1.500 ekor 1 Bak Induk) /Hektar 750.000 /Tahun
7. 14.Budidaya areal/ lahan terumbu karang /Hektar 750.000 / Tahun
8. 15.Hetchery kakap putih skala rumah tangga (bak) /M2 10.000 / Tahun
9. 16.Hetchery Bawal skala rumah tangga (bak) /M2 8.000 / Tahun
10. 17.Hatchery Bawal Lengkap
a.Bak Induk
b.Bak Larva /M2 /M2 2.000 8.000 / Tahun / Tahun
1. 18.Hetchery Kakap Putih Lengkap
a.Bak Induk
b.Bak Larva /M2 /M2 4.000 10.000 /Tahun /Tahun
1. 19.Budidaya ikan lainnya
a.Bak Induk
b.Bak Larva /M2 /M2 2.000 8.000 /Tahun /Tahun
b.Dihapus. BUPATI BULELENG, ttd PUTU AGUS SURADNYANA

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012