DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 3. MUTASI PERANGKAT DESA 4. LARANGAN PERANGKAT DESA 5. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 6. KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA 7. SANKSI PERANGKAT DESA 8. UNSUR STAF PERANGKAT DESA 9. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA 10. PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA 11. KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA 12. KETENTUAN PERALIHAN 13. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masayarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Nilai Tertinggi adalah nilai dengan jumlah angka paling tinggi yang diperoleh oleh calon perangkat desa dalam proses penyaringan.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur jdih.bulelengkab.go.id pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
12.Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas- tugas kewilayahan di Banjar Dinas.
13.Mutasi perangkat desa atau yang selanjutnya disebut mutasi adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh Perbekel sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Perbekel dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 3

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu mengetahui, memahami, dan mampu melaksanakan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul yang dimiliki desa.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf d, antara lain terdiri atas:
1. a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal dari Perbekel;
2. b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang jdih.bulelengkab.go.id Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Perbekel;
6. f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Aparat Kesehatan yang berwenang;
7. g.Berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
8. h.Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau pejabat yang berwenang.
9. i.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 5

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Perbekel dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing posisi jabatan perangkat desa yang kosong dikonsultasikan oleh Perbekel kepada Camat;
5. e.Dalam hal calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi lebih dari satu orang, Perbekel atau tim yang dibentuk melakukan penyaringan kembali terhadap calon yang memperoleh nilai tertingi tersebut sampai diperoleh nilai yang berbeda;
6. f.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usul pengangkatan perangkat desa oleh Perbekel diterima; jdih.bulelengkab.go.id
7. g.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan nilai tertinggi yang diperoleh calon perangkat desa dari hasil penyaringan;
8. h.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Perbekel menerbitkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
9. i.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
(2)Dalam hal Perbekel tidak membentuk Tim sebagaimana pada ayat (1) huruf a, Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dibantu oleh perangkat desa dan/atau unsur staf perangkat desa yang ada.
(3)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Perbekel.

Pasal 6

(1)Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

(1)Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah pengumuman persyaratan dan penerimaan pendaftaran bakal calon perangkat desa yang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari.
(2)Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yaitu seleksi calon perangkat desa, dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes wawancara, tes kemampuan mengoperasikan komputer, dan/atau cara lain sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

(1)Dalam hal hanya ada satu orang yang melakukan pendaftaran pada satu posisi jabatan perangkat desa yang kosong selama waktu penjaringan, Perbekel atau tim yang dibentuk memperpanjang waktu penjaringan selama 5 (lima) hari.
(2)Apabila dalam perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada lagi yang melakukan pendaftaran, Perbekel atau tim yang dibentuk menetapkan bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan. jdih.bulelengkab.go.id
(3)Perbekel menetapkan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(4)Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persyaratan yang ditentukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usul pengangkatan oleh Perbekel diterima.

BAB III

MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 9

(1)Perbekel dapat melakukan mutasi perangkat desa sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa, peningkatan kinerja perangkat desa, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di desa.
(2)Mutasi tidak dapat dilakukan untuk :
1. a.Jabatan Kelian Banjar Dinas;
2. b.Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong;
(3)Mutasi hanya dapat dilakukan apabila Perangkat Desa yang akan dimutasi telah menjabat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada jabatan semula

Pasal 10

(1)Mutasi perangkat desa ditetapkan dengan keputusan Perbekel.
(2)Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(3)Tata cara mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Desa

BAB IV

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat Desa dilarang :

a.Merugikan kepentingan umum;
b.Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; jdih.bulelengkab.go.id
f.Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.Menjadi pengurus partai politik;
h.Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
j.Ikut serta dan/atau teribat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l.Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…