Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masayarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Nilai Tertinggi adalah nilai dengan jumlah angka paling tinggi yang diperoleh oleh calon perangkat desa dalam proses penyaringan.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur jdih.bulelengkab.go.id pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
12.Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas- tugas kewilayahan di Banjar Dinas.
13.Mutasi perangkat desa atau yang selanjutnya disebut mutasi adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh Perbekel sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa.
14.Hari adalah hari kerja.
BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan