DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK 3. KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA 4. PENDAFTARAN PENDUDUK 5. PENCATATAN SIPIL 6. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN 7. SANKSI ADMINISTRATIF 8. KETENTUAN PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); SALINAN jdih.bulelengkab.go.id
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; jdih.bulelengkab.go.id
10.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257 );
11.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2012 Nomor 177); jdih.bulelengkab.go.id
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 147);
17.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
22.Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN : jdih.bulelengkab.go.id Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
7.Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Buleleng.
8.Perbekel/Lurah adalah Perbekel/Lurah yang ada di Kabupaten Buleleng.
9.Menteri adalah menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
10.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di kabupaten buleleng.
11.Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah Orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang Bangsa Lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12.Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.
13.Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
14.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. jdih.bulelengkab.go.id
15.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut penduduk rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
16.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
17.Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang berstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
18.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
19.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang mempunyai kekuatan sebagi alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
20.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
22.Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instannsi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. jdih.bulelengkab.go.id
23.Data Pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya.
24.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistemik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
25.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
26.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
27.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
28.Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukaan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
29.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
30.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
31.Surat Keterangan Lapor Diri, selanjutnya disingkat SKLD adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap yang masa berlakunya selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penduduk non permanen. jdih.bulelengkab.go.id
32.Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah memiliki izin tinggal terbatas yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
33.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan pada Instansi Pelaksana Kabupaten Buleleng.
34.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
36.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami-istri.
38.Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir atau bagian akta yang memungkinkan ( di halaman / bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.
39.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buleleng yang di angkat sebagai penyidik.
40.Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. jdih.bulelengkab.go.id
41.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (dua) saksi.
42.Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat SKPWNI adalah surat pindah Warga Negara Indonesia yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a.dokumen Kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
c.perlindungan atas Data Pribadi;
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan dan mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana melalui Petugas Registrasi dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggujawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi: jdih.bulelengkab.go.id

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependuduk- an;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
f.penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
i.penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 5

(1)Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
1. a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
2. b.memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
3. c.memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
4. d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan; dan jdih.bulelengkab.go.id
5. e.Pendataan penduduk nonpermanen melalui pencatatan dan pengolahan data.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan, nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec.

Pasal 6

(1)Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
1. a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.
(3)Pelayanan Pencatatan Sipi pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk jdih.bulelengkab.go.id yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Petugas Registrasi yaitu petugas yang membantu Perbekel atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas Registrasi memiliki tugas :
1. a.membantu Perbekel atau Lurah dan Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. b.verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk ;
3. c.verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk;
4. d.pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk;
5. e.pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
6. f.membantu Perbekel atau Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Desa/Lurah.
(3)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Instansi Pelaksana diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 8

(1)Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
(2)NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit jdih.bulelengkab.go.id
(3)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(4)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili
(5)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di kabupaten buleleng wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Perbekel/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
(2)Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
(3)Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
(4)Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
(5)Penduduk wajib melaporkan perubahan elemen data biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana.
(6)Penerbitan Biodata tidak dipungut biaya.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, persyaratan,tata cara pencatatan dan penerbitan biodata penduduk diatur dengan Peraturan Bupati. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 10

(1)Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Perbekel /Lurah dan Camat.
(2)Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.
(4)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Pemegang Ijin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
(5)Penduduk yang memiliki istri lebih dari 1 (satu) dengan tempat tinggal yang berbeda hanya bisa tercatat dalam 1 (satu) KK sedangkan istri lainnya membentuk KK tersendiri.
(6)Penduduk wajib melaporkan perubahan susunan keluarga, perubahan biodata dalam kartu keluarga kepada Instansi Pelaksana untuk penerbitan KK yang baru.
(7)Pembetulan atau perbaikan KK dilakukan untuk KK yang mengalami kesalahan tulis redaksional oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan KK , baik atas inisiatif Instansi Pelaksana atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
(8)Pembetulan atau perbaikan KK yang diakibatkan karena terjadinya perubahan elemen data didasarkan pada penetapan pengadilan yang mem ili ki ke ku at an hu kum t et ap .
(9)Pembatalan KK dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan KK setelah diketahui ada pemalsuan data kependudukan.
(9)Penerbitan KK tidak dipungut biaya.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur dengan Peraturan Bupati. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 11

(1)Setiap anak penduduk Warga Negara Indonesia dan anak Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal tetap yang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng yang berusia 17 tahun kurang satu hari wajib memiliki KIA.
(2)KIA diterbitkan oleh Instansi Pelaksana untuk anak usia kurang dari 5 (lima) tahun dan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
(3)Penerbitan KIA dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
(4)Dalam hal anak sudah memiliki akta kelahiran, Instansi Pelaksana wajib menerbitkan KIA.
(5)Penerbitan KIA bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri didasarkan pada surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
(6)Penerbitan kembali KIA yang hilang, rusak, atau karena pindah datang dilakukan setelah pemohon mengajukan surat permohonan.
(7)Penerbitan KIA tidak dipungut biaya.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…