DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 3. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 4. TIPE-TIPE PERANGKAT DAERAH 5. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 6. PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 7. STAF AHLI 8. KEPEGAWAIAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN jdih.bulelengkab.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buleleng.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Buleleng.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Buleleng.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. jdih.bulelengkab.go.id
13.Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, berdasarkan asas:

a.urusan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
(2)Parangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah ; dan
6. f.Kecamatan. jdih.bulelengkab.go.id

BAB IV

TIPE-TIPE PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Pasal 5

Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.

Pasal 6

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;

Pasal 7

Dinas Daerah, terdiri dari :

a.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga;
b.Dinas Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
c.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
d.Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
e.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
f.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan; jdih.bulelengkab.go.id
h.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
i.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
j.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
k.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
l.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
m.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
o.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
p.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
q.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
r.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
s.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
t.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
u.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
v.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran;
w.Dinas Statistik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan
x.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 8

(1)Badan Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.
2. b.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;dan
3. c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Selain Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dibentuk Badan Daerah lain untuk melaksanakan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-perundangan.

Pasal 9

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f terdiri dari:

a.Kecamatan Tejakula dengan Tipe A;
b.Kecamatan Kubutambahan dengan Tipe A;
c.Kecamatan Sawan dengan Tipe A;
d.Kecamatan Sukasada dengan Tipe A;
e.Kecamatan Buleleng dengan Tipe A;
f.Kecamatan Banjar dengan Tipe A;
g.Kecamatan Seririt dengan Tipe A;
h.Kecamatan Gerokgak dengan Tipe A;
i.Kecamatan Busungbiu dengan Tipe A;

Pasal 10

(1)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(2)Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan. jdih.bulelengkab.go.id

BAB V

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 11

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…