DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buleleng

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan perubahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan obyek retribusi maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingakat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
4.Bupati adalah Bupati Buleleng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8.Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi Pemakaian Bangunan, Pemakaian Peralatan/alat- alat Berat, Pemakaian Kios/Fasilitas lain-lain dan yang disediakan dan/atau dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
12.Kekayaan Daerah adalah Semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Buleleng.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.
18.Kegiatan Komersil adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
19.Kegiatan Sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk tidak mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
2.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 26 Pebruari 2020 BUPATI BULELENG, PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 26 Pebruari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, DEWA KETUT PUSPAKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 1. NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : ( 1, 1 / 2020 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. PENJELASAN UMUM. Bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah . II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1. LAMPIRAN PERATURANDAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR : 1 TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. A. Pemakaian Bangunan. No Jenis Retribusi Standar Pemakaian Retribusi Keterangan 1 2 3 4 5

1.Gedung Kesenian Gde Manik.

a.Untuk kegiatan komersial.
b.Untuk kegiatan sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp.1.000.000,- Rp. 300.000,- -
1. 2.Sasana Budaya.
a.Untuk kegiatan komersial.
b.Untuk kegiatan sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 1.000.000,- Rp. 300.000,- -
1. 3.Museum Soenda Ketjil. Per Orang/ Wisman Rp. 25.000,-
2. 4.Gedung Laksmi Graha.
a.Untuk kegiatan komersial.
b.Untuk kegiatan sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 1.000.000,- Rp. 300.000,- -
1. 5.Gedung Mr. Igusti Ketut Pudja.
a.Untuk kegiatan komersial.
b.Untuk kegiatan sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 2.500.000,- Rp. 750.000,- -
1. 6.Halaman Monumen Tri Yuda Mandala Untuk Kegiatan Promosi dan / atau pariwisata.
a.Untuk Kegiatan Komersial.
b.Untuk Kegiatan Sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- -
1. 7.Halaman Monumen Tri Yuda Sakti Untuk Kegiatan Promosi dan / atau pariwisata.
a.Untuk Kegiatan Komersial.
b.Untuk Kegiatan Sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- -
1. 8.Halaman Monumen Bhuwana Kerta.
a.Untuk Kegiatan Komersial.
b.Untuk Kegiatan Sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- - B. Pemakaian Peralatan / Alat-alat Berat. I. UntukKegiatanKomersil. No JenisRetribusi Standar Pemakaian Retribusi Keterangan 1 2 3 4 5
1. 1.Mesin Gilas ( Sakai ) : 8 s/d 10 ton. Per hari Rp. 575.000,-
2. 2.Mesin Gilas ( road Rollers ) : 6 s/d 8 ton. Per hari Rp. 525.000,-
3. 3.Mesin Gilas ( road Rollers ) : 2,5 s/d 5 ton. Per hari Rp. 475.000,-
4. 4.Bebby Roler : 1 ton. Per hari Rp. 425.000,-
5. 5.Tandem Roller : 6 s/d 8 ton. Per hari Rp. 525.000,-
6. 6.Whell Backhoe Loader : 1 ton. Per hari Rp. 1.500.000,-
7. 7.Truck Pemangkas. Per hari Rp. 100.000,-
8. 8.Dump Truck. Per hari Rp. 375.000,-
9. 9.Flat Bed Truck. Per hari Rp. 325.000,-
10. 10.Sondir. Pertitik Rp. 1.000.000,-
11. 11.Hamer Test. 1 x tes Rp. 60.000,-
12. 12.Excapator Type PC 100 s/d 2000. Per hari Rp. 1.725.000,-
13. 13.Mesin Gilas 12 Ton. Per hari Rp. 250.000,-
14. 14.Kursi Spon. Unit/Per hari Rp. 4.000,-
15. 15.Kursi Banquet+Cover. Unit/Per hari Rp. 15.000,-
16. 16.Meja Tamu. Unit/Per hari Rp. 37.000,-
17. 17.AC Floor Standing. Per hari Rp. 1.000.000,-
18. 18.Kipas Angin Embun. Per hari Rp. 200.000,- II. Untuk Kegiatan Sosial. No Jenis Retribusi Standar Pemakaian Retribusi Keterangan 1 2 3 4 5
19. 1.Mesin Gilas ( Sakai ) : 8 s/d 10 ton. Per hari Rp. 250.000,-
20. 2.Mesin Gilas ( road Rollers ) : 6 s/d 8 ton. Per hari Rp. 200.000,-
21. 3.Mesin Gilas (road Rollers) : 2,5 s/d 5 ton. Per hari Rp. 150.000,-
22. 4.Bebby Roler : 1 ton Per hari Rp. 100.000,-
23. 5.Tandem Roller : 6 s/d 8 ton. Per hari Rp. 200.000,-
24. 6.Whell Backhoe Loader : 1 ton. Per hari Rp. 1.000.000,-
25. 7.Truck Pemangkas. Per hari Rp. 100.000,-
26. 8.Dump Truck. Per hari Rp. 150.000,-
27. 9.Flat Bed Truck. Per hari Rp. 100.000,-
28. 10.Sondir. Per titik Rp. 250.000,-
29. 11.Hamer Test. 1 x tes Rp. 60.000,-
30. 12.Excapator Type PC 100 s/d 2000. Per hari Rp. 1.000.000,-
31. 13.Mesin Gilas 12 Ton. Per hari Rp. 575.000,-
32. 14.Kursi Spon. Unit/Per hari Rp. 4.000,-
33. 15.Kursi Banquet + Cover. Unit/Per hari Rp. 15.000,-
34. 16.Meja Tamu. Unit/Per hari Rp. 37.000,-
35. 17.AC Floor Standing. Per hari Rp. 1.000.000,-
36. 18.Kipas Angin Embun. Per hari Rp. 200.000,- III. Dihapus. C. PemakaianKios / Fasilitas lain-lain : No Jenis Retribusi Standar Pemakaian Retribusi Keterangan 1 2 3 4 5
37. 1.Obyek Wisata Kolam Renang Air Sanih. Per Tahun Rp.15.000.000,-
38. 2.Kios tempat Parkir Pura Meduwe Karang Kubutambahan. Per Tahun Rp. 2.000.000,- 3. Kios Terminal Penarukan. Perbulan/ Unit Rp. 50.000,- 4. Kios Pura Pulaki. Perbulan/ Unit Rp. 150.000,-
39. 5.Bangunan Fasilitas Kamar Mandi dan WC di 5 (lima) terminal di Kabupaten Buleleng. Per Tahun Rp.15.600.000,-
40. 6.Bangunan di atas air Dermaga eks Pelabuhan Buleleng. Per Tahun Rp. 7.500.000,-
41. 7.Kantin Sekolah.
a.Kelompok A (Kecamatan Buleleng).
1. 1.≥ 120 Orang.
2. 2.< 120 Orang.
b.Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng).
1. 1.≥ 120 Orang.
2. 2.< 120 Orang. Per bulan/M2 Rp. 20.000,- Rp. 12.500,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,-
3. 8.Kantin SKPD.
a.Kelompok A (Kecamatan Buleleng).
1. 1.≥ 100 Orang.
2. 2.< 100 Orang.
b.Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng).
1. 1.≥ 100 Orang.
2. 2.< 100 Orang. Per bulan/M2 Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 12.500,- Rp. 10.000,-
3. 9.Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
a.Kelompok A (Kecamatan Buleleng).
1. 1.Untuk Reklame.
2. 2.Untuk Instalasi.
b.Kelompok B (Di luar Kecamatan Buleleng).
1. 1.Untuk Reklame.
2. 2.Untuk Instalasi. Per bulan/m2 Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- BUPATI BULELENG, PUTU AGUS SURADNYANA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan obyek retribusi maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingakat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
4.Bupati adalah Bupati Buleleng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8.Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi Pemakaian Bangunan, Pemakaian Peralatan/alat- alat Berat, Pemakaian Kios/Fasilitas lain-lain dan yang disediakan dan/atau dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
12.Kekayaan Daerah adalah Semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Buleleng.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.
18.Kegiatan Komersil adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
19.Kegiatan Sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk tidak mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
2.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 26 Pebruari 2020 BUPATI BULELENG, PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 26 Pebruari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, DEWA KETUT PUSPAKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 1. NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : ( 1, 1 / 2020 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. PENJELASAN UMUM. Bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah . II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 8

1.Gedung Kesenian Gde Manik.

a.Untuk kegiatan komersial.
b.Untuk kegiatan sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp.1.000.000,- Rp. 300.000,- -
1. 2.Sasana Budaya.
a.Untuk kegiatan komersial.
b.Untuk kegiatan sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 1.000.000,- Rp. 300.000,- -
1. 3.Museum Soenda Ketjil. Per Orang/ Wisman Rp. 25.000,-
2. 4.Gedung Laksmi Graha.
a.Untuk kegiatan komersial.
b.Untuk kegiatan sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 1.000.000,- Rp. 300.000,- -
1. 5.Gedung Mr. Igusti Ketut Pudja.
a.Untuk kegiatan komersial.
b.Untuk kegiatan sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 2.500.000,- Rp. 750.000,- -
1. 6.Halaman Monumen Tri Yuda Mandala Untuk Kegiatan Promosi dan / atau pariwisata.
a.Untuk Kegiatan Komersial.
b.Untuk Kegiatan Sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- -
1. 7.Halaman Monumen Tri Yuda Sakti Untuk Kegiatan Promosi dan / atau pariwisata.
a.Untuk Kegiatan Komersial.
b.Untuk Kegiatan Sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- -
1. 8.Halaman Monumen Bhuwana Kerta.
a.Untuk Kegiatan Komersial.
b.Untuk Kegiatan Sosial.
c.Dihapus. Per hari Per hari - Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- - B. Pemakaian Peralatan / Alat-alat Berat. I. UntukKegiatanKomersil. No JenisRetribusi Standar Pemakaian Retribusi Keterangan 1 2 3 4 5
1. 1.Mesin Gilas ( Sakai ) : 8 s/d 10 ton. Per hari Rp. 575.000,-
2. 2.Mesin Gilas ( road Rollers ) : 6 s/d 8 ton. Per hari Rp. 525.000,-
3. 3.Mesin Gilas ( road Rollers ) : 2,5 s/d 5 ton. Per hari Rp. 475.000,-
4. 4.Bebby Roler : 1 ton. Per hari Rp. 425.000,-
5. 5.Tandem Roller : 6 s/d 8 ton. Per hari Rp. 525.000,-
6. 6.Whell Backhoe Loader : 1 ton. Per hari Rp. 1.500.000,-
7. 7.Truck Pemangkas. Per hari Rp. 100.000,-
8. 8.Dump Truck. Per hari Rp. 375.000,-
9. 9.Flat Bed Truck. Per hari Rp. 325.000,-
10. 10.Sondir. Pertitik Rp. 1.000.000,-
11. 11.Hamer Test. 1 x tes Rp. 60.000,-
12. 12.Excapator Type PC 100 s/d 2000. Per hari Rp. 1.725.000,-
13. 13.Mesin Gilas 12 Ton. Per hari Rp. 250.000,-
14. 14.Kursi Spon. Unit/Per hari Rp. 4.000,-
15. 15.Kursi Banquet+Cover. Unit/Per hari Rp. 15.000,-
16. 16.Meja Tamu. Unit/Per hari Rp. 37.000,-
17. 17.AC Floor Standing. Per hari Rp. 1.000.000,-
18. 18.Kipas Angin Embun. Per hari Rp. 200.000,- II. Untuk Kegiatan Sosial. No Jenis Retribusi Standar Pemakaian Retribusi Keterangan 1 2 3 4 5
19. 1.Mesin Gilas ( Sakai ) : 8 s/d 10 ton. Per hari Rp. 250.000,-
20. 2.Mesin Gilas ( road Rollers ) : 6 s/d 8 ton. Per hari Rp. 200.000,-
21. 3.Mesin Gilas (road Rollers) : 2,5 s/d 5 ton. Per hari Rp. 150.000,-
22. 4.Bebby Roler : 1 ton Per hari Rp. 100.000,-
23. 5.Tandem Roller : 6 s/d 8 ton. Per hari Rp. 200.000,-
24. 6.Whell Backhoe Loader : 1 ton. Per hari Rp. 1.000.000,-
25. 7.Truck Pemangkas. Per hari Rp. 100.000,-
26. 8.Dump Truck. Per hari Rp. 150.000,-
27. 9.Flat Bed Truck. Per hari Rp. 100.000,-
28. 10.Sondir. Per titik Rp. 250.000,-
29. 11.Hamer Test. 1 x tes Rp. 60.000,-
30. 12.Excapator Type PC 100 s/d 2000. Per hari Rp. 1.000.000,-
31. 13.Mesin Gilas 12 Ton. Per hari Rp. 575.000,-
32. 14.Kursi Spon. Unit/Per hari Rp. 4.000,-
33. 15.Kursi Banquet + Cover. Unit/Per hari Rp. 15.000,-
34. 16.Meja Tamu. Unit/Per hari Rp. 37.000,-
35. 17.AC Floor Standing. Per hari Rp. 1.000.000,-
36. 18.Kipas Angin Embun. Per hari Rp. 200.000,- III. Dihapus. C. PemakaianKios / Fasilitas lain-lain : No Jenis Retribusi Standar Pemakaian Retribusi Keterangan 1 2 3 4 5
37. 1.Obyek Wisata Kolam Renang Air Sanih. Per Tahun Rp.15.000.000,-
38. 2.Kios tempat Parkir Pura Meduwe Karang Kubutambahan. Per Tahun Rp. 2.000.000,- 3. Kios Terminal Penarukan. Perbulan/ Unit Rp. 50.000,- 4. Kios Pura Pulaki. Perbulan/ Unit Rp. 150.000,-
39. 5.Bangunan Fasilitas Kamar Mandi dan WC di 5 (lima) terminal di Kabupaten Buleleng. Per Tahun Rp.15.600.000,-
40. 6.Bangunan di atas air Dermaga eks Pelabuhan Buleleng. Per Tahun Rp. 7.500.000,-
41. 7.Kantin Sekolah.
a.Kelompok A (Kecamatan Buleleng).
1. 1.≥ 120 Orang.
2. 2.< 120 Orang.
b.Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng).
1. 1.≥ 120 Orang.
2. 2.< 120 Orang. Per bulan/M2 Rp. 20.000,- Rp. 12.500,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,-
3. 8.Kantin SKPD.
a.Kelompok A (Kecamatan Buleleng).
1. 1.≥ 100 Orang.
2. 2.< 100 Orang.
b.Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng).
1. 1.≥ 100 Orang.
2. 2.< 100 Orang. Per bulan/M2 Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 12.500,- Rp. 10.000,-
3. 9.Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
a.Kelompok A (Kecamatan Buleleng).
1. 1.Untuk Reklame.
2. 2.Untuk Instalasi.
b.Kelompok B (Di luar Kecamatan Buleleng).
1. 1.Untuk Reklame.
2. 2.Untuk Instalasi. Per bulan/m2 Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- BUPATI BULELENG, PUTU AGUS SURADNYANA

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011