DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 154

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Pendirian 3. Nama, Lambang, Kedudukan dan Jangka Waktu 4. Kegiatan Usaha 5. Maksud dan Tujuan 6. Tugas Pokok dan Fungsi 7. Sumber Penerimaan 8. Modal Dasar dan Sumber Modal 9. Organ Perusahaan Umum Daerah Swatantra 10. Penggunaan Laba 11. Tata Kelola 12. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya 13. Laporan 14. Penugasan Pemerintah Daerah 15. Pembinaan dan Pengawasan 16. Pembubaran 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Umum Daerah Swatantra merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk guna memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi hajat hidup masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.bulelengkab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); jdih.bulelengkab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Swatantra yang selanjutnya disebut Perumda Swatantra adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Swatantra, sebagai organ Perumda Swatantra yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Swatantra dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Direksi adalah organ Perumda Swatantra yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Swatantra untuk kepentingan dan tujuan Perumda Swatantra serta mewakili Perumda Swatantra baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. jdih.bulelengkab.go.id
10.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Swatantra yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Swatantra.
11.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Swatantra agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Perumda Swatantra dalam Peraturan Daerah ini merupakan BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2/DPRGR/A/Per./15 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Swatantra.

BAB III

NAMA, LAMBANG, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya bernama Perumda Swatantra.

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lambang Perumda Swatantra.
(2)Lambang dan arti Lambang Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Perumda Swatantra merupakan badan hukum yang diperoleh pada saat pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. jdih.bulelengkab.go.id
(2)Perumda Swatantra berdiri selama melakukan kegiatan usaha.
(3)Perumda Swatantra berkedudukan di wilayah Daerah.
(4)Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Swatantra.

Pasal 6

Wilayah kerja Perumda Swatantra berada di Daerah dan dapat berusaha diluar wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan- undangan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha Perumda Swatantra diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum pada bidang usaha sebagai berikut:
1. a.bidang usaha yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
2. b.bidang usaha jasa;
3. c.bidang usaha perdagangan; dan/atau
4. d.bidang industri.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha Perumda Swatantra dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian Daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional serta pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat.
(2)Kegiatan usaha Perumda Swatantra bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
3. c.memperoleh laba atau keuntungan. jdih.bulelengkab.go.id

BAB VI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

Tugas pokok Perumda Swatantra yaitu:

a.melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pertanian, peternakan, jasa, perdagangan, dan perindustrian;
b.melakukan pengembangan tugas lain yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja Perumda Swatantra;
c.sebagai agen pembangunan dibidang pertanian dalam arti luas; dan
d.meningkatkan pendapatan Perumda Swatantra melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk setoran tunai dan/atau saham.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perumda Swatantra mempunyai fungsi:

a.melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan aset usaha milik Perumda Swatantra;
b.melakukan pengelolaan fasilitas milik Perumda Swatantra;
c.melakukan pembinaan pedagang;
d.memfasilitasi kebutuhan barang dan/atau jasa bagi para pedagang;
e.melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
f.mengendalikan keamanan dan ketertiban.

Isi peraturan

Teks154PDFHirarki

Memuat teks peraturan…