DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomer 21 Tahun 2021 Ketentuan huruf g pasal 3 dihapus diantara pasal 6 dan pasal 7 ditambahkan 2 (dua) pasal ,yaitu pasal 6A dan Pasal 6B Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu cara untuk menjamin persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan yang beroperasi di jalan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.bulelengkab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. jdih.bulelengkab.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Buleleng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
8.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. jdih.bulelengkab.go.id
9.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
10.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11.Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12.Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkut orang yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, termasuk tempat duduk pengemudi dan/atau memiliki berat kosong kendaraan tidak lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
13.Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor angkut orang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, dan/atau memiliki berat kosong kendaraan lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
14.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
17.Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain daripada Kendaraan Bermotor untuk penumpang dan Kendaraan Bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus.
18.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
19.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
20.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. jdih.bulelengkab.go.id
22.Pengujian Berkala Awal adalah pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan baru yang akan dioperasikan di jalan untuk pertama kali dan atau bagi kendaraan yang belum pernah diuji sebelumnya.
23.Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaran Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
24.Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan Kendaraan Bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan Bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
25.Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
26.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan huruf g Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.mobil penumpang umum;
2. b.mobil bus;
3. c.mobil barang;
4. d.kereta gandengan;
5. e.kereta tempelan; dan
6. f.kendaraan khusus.
7. g.dihapus. jdih.bulelengkab.go.id
  1. 3.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
(2)Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengujian Berkala Awal dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
(3)Pengujian Berkala Awal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali dan 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Registrasi Uji Tipe untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
(4)Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 6 (enam) bulan setelah Pengujian Berkala Awal Kendaraan Bermotor dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6B

(1)Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
(2)Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dalam bentuk:
1. a.Kartu Uji; dan
2. b.Tanda Uji.
(3)Bukti Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. jdih.bulelengkab.go.id

5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 25 Januari 2022 BUPATI BULELENG, ttd PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 25 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, ttd GEDE SUYASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 1. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : ( 1 , 4 / 2022 ) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ttd Made Bayu Waringin,SH Nip. 19810716 2000803 1.001 jdih.bulelengkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I. UMUM Sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, Pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, Barang dan Jasa yang muaranya meningkatkan daya saing nasional. Sebagai urat nadi kehidupan politik ekonomi, sosial budaya dan peran transportasi memiliki peranan vital dalam memperkokoh ketahanan nasional. Sebagai pendukung pembangunan sektor-sektor lain, pembangunan sektor transportasi berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang dan jasa. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi yang mencakup transportasi darat harus diselenggarakan secara efisien handal dan berkualitas melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari sistem transportasi darat yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan yang beroperasi di jalan. Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu cara untuk menjamin persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan yang beroperasi di jalan. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan menggunakan alat uji mekanis untuk mengetahui kondisi teknis dan mengukur kelaikan kendaraan tersebut. Pengujian menggunakan alat uji mekanis dapat dilaksanakan dengan adanya suatu sistem yang saling berkaitan untuk mempermudah kegiatan dari proses pendaftaran, proses pengujian, dan proses penyerahan hasil uji kendaraan berupa Bukti Lulus Uji Kendaraan. Berdasarkan hal tersebut diatas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah. jdih.bulelengkab.go.id II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1. jdih.bulelengkab.go.id LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1.Pengujian Berkala Awal Kendaraan Bermotor per sekali pengujian No Jenis Kendaraan Bermotor Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Mobil Penumpang a) 0 - 2500 Kg 80.000 b) 2501 – ke atas 85.000 2 Kereta Tempelan / Kereta Gandengan 102.000 3 Mobil Bus / Mobil Barang a) 0 - 2500 Kg 90.000 b) 2501 - 7500 Kg 95.000 c) 7501 - 14.030 Kg 100.000 d) 14031 ke atas 110.000
2.Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor per sekali pengujian No Jenis Kendaraan Bermotor Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Mobil Penumpang a) 0 - 2500 Kg 70.000 b) 2501 – ke atas 75.000 2 Kereta Tempelan / Kereta Gandengan 100.000 jdih.bulelengkab.go.id 3 Mobil Bus / Mobil Barang a) 0 - 2500 Kg 85.000 b) 2501 - 7500 Kg 85.000 c) 7501 - 14.030 Kg 95.000 d) 14031 ke atas 100.000 3.Numpang Uji Berkala Masuk Kendaraan Bermotor per sekali pengujian : NO. Jenis Kendaraan Bermotor Besaran Tarif Retribusi Numpang Uji Masuk Kendaraan Bermotor 1 Mobil Penumpang a) 0 - 2500 Kg 70.000 b) 2501 – ke atas 75.000 2 Kereta Tempelan / Kereta Gandengan 100.000 3 Mobil Bus / Mobil Barang a) 0 - 2500 Kg 85.000 b) 2501 - 7500 Kg 85.000 c) 7501 - 14.030 Kg 95.000 d) 14031 ke atas 100.000 BUPATI BULELENG, ttd PUTU AGUS SURADNYANA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011