DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buleleng

regulasi_utama

Ringkasan

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penguatan kemampuan badan usaha milik daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang usahanya serta mampu berkontribusi optimal terhadap pendapatan daerah, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah; SALINAN jdih.bulelengkab.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011); jdih.bulelengkab.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 (Pereroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1); jdih.bulelengkab.go.id Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal adalah Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Pasal 2

Penyertaan modal Daerah kepada BUMD dalam Peraturan Daerah ini, meliputi Penyertaan Modal kepada: jdih.bulelengkab.go.id

a.Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama;
b.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;
c.Perusahaan Umum Daerah Swatantra; dan
d.PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

BAB II

PENYERTAAN MODAL YANG TELAH DILAKSANAKAN

Pasal 3

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Daerah telah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada:
1. a.Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama sebesar Rp43.549.191.549,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
2. b.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng sebesar Rp61.950.554.367,66 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen);
3. c.Perusahaan Umum Daerah Swatantra sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah); dan
4. d.PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebesar Rp21.825.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyertaan Modal berupa uang dan barang milik Daerah.

BAB III

BENTUK, BESARAN, DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah.
(2)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(2)Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.900.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 6

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama sampai dengan tahun anggaran 2029 sebesar Rp52.449.191.549,00 (lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah). jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(2)Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp67.779.500.000,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng sampai dengan tahun anggaran 2029 sebesar Rp129.730.054.367,66 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen).

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Swatantra berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(2)Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp17.400.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah). jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 10

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Swatantra sampai dengan tahun anggaran 2029 sebesar Rp19.450.000.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penguatan kemampuan badan usaha milik daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang usahanya serta mampu berkontribusi optimal terhadap pendapatan daerah, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah; SALINAN jdih.bulelengkab.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011); jdih.bulelengkab.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 (Pereroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1); jdih.bulelengkab.go.id Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal adalah Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Pasal 2

Penyertaan modal Daerah kepada BUMD dalam Peraturan Daerah ini, meliputi Penyertaan Modal kepada: jdih.bulelengkab.go.id

a.Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama;
b.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;
c.Perusahaan Umum Daerah Swatantra; dan
d.PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

BAB II

PENYERTAAN MODAL YANG TELAH DILAKSANAKAN

Pasal 3

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Daerah telah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada:
1. a.Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama sebesar Rp43.549.191.549,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
2. b.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng sebesar Rp61.950.554.367,66 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen);
3. c.Perusahaan Umum Daerah Swatantra sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah); dan
4. d.PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebesar Rp21.825.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyertaan Modal berupa uang dan barang milik Daerah.

BAB III

BENTUK, BESARAN, DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah.
(2)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(2)Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.900.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 6

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(2)Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp67.779.500.000,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Swatantra berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(2)Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp17.400.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah). jdih.bulelengkab.go.id