DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan angka 2, angka 7, angka 9, angka 10, angka 14, angka 15 Pasal 1 diubah, angka 4, dan angka 8 dihapus; 2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 8 diubah, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus; 3. Ketentuan Pasal 10 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu untuk melakukan penyesuaian tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.bulelengkab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); jdih.bulelengkab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 2, angka 7, angka 9, angka 10, angka 14, angka 15 Pasal 1 diubah, angka 4, dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. jdih.bulelengkab.go.id
5.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6.Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menara telekomunikasi.
9.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. jdih.bulelengkab.go.id
11.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
13.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. jdih.bulelengkab.go.id
2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 8 diubah, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tarif Retribusi menggunakan tarif tunggal dengan perhitungan biaya operasional dibagi jumlah Menara Telekomunikasi.
(2)Tarif retribusi digunakan adalah tarif tunggal dengan memperhitungkan dari biaya operasional pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
(3)Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Penghitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(8)Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di wilayah Daerah. jdih.bulelengkab.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 25 Januari 2022 BUPATI BULELENG, ttd PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 25 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, ttd GEDE SUYASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: ( 2 , 5 / 2022 ) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ttd Made Bayu Waringin,SH Nip. 19810716 2000803 1.001 jdih.bulelengkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM. Bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang cukup potensial sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dari sektor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2. jdih.bulelengkab.go.id LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PERHITUNGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BULELENG Rumus Perhitungan TDt= Bot PDt Keterangan : TDt : Tarif Retribusi Menara per Tahun BOt : Biaya Operasional per Tahun PDt : Jumlah Menara Telekomunikasi Jumlah kunjungan ke menara pertahun adalah 260 x 2 kali kunjungan = 520 kunjungan. Jika dalam 1 hari melakukan 2 kunjungan menara maka untuk 520 kunjungan dibutuhkan 260 hari kerja. NO KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL SATUAN BANYAK BIAYA JUMLAH 1 TRANSPORT/ SEWA KENDARAAN Per unit 260 682,000 177,320,000 2 HONOR TIM PENGENDALIAN DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI Per Bulan 12 11,250,000 135,000,000 3 UANG HARIAN (5 org/tim) OH 1300 190,000 247,000,000 4 ATK Tahun 1 29,708,000 29,708,000 5 HOLOGRAM Stiker 520 50,000 26,000,000 6 MAKAN MINUM RAPAT Kotak 130 68,000 8,840,000 BOt 623,868,000 PDt 260 2,399,492 TDt PEMBULATAN 2,400,000 BUPATI BULELENG, ttd PUTU AGUS SURADNYANA jdih.bulelengkab.go.id Penjelasan : A. Rumus Perhitungan Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya retribusi yang dikenakan untuk setiap menara telekomunikasi adalah dengan menentukan tarif dasar, tarif dasar diperoleh dari Jumlah Biaya operasional yang dikeluarkan berupa : Honor Tim pengawasan, Biaya Transportasi, Uang Makan, Biaya Maka Minum Rapat, cetak stiker hologram dan Alat tulis kantor, dibagi dengan jumlah menara yang diawasi, sebanyak 2 kali pengawasan dalam 1 tahunnya. B. Perhitungan Tarif Retribusi Rincian perhitungan Tarif retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.Honor Tim Pengawasan dan retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp11.250.000,00 per bulan, SKPD terkait yaitu Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai anggota teknis.
2.Transportasi berupa sewa kendaraan sebesar Rp682.000,00 per unit.
3.Cetak Stiker Hologram ukuran A5, untuk mengetahui wajib retribusi sudah melunasi retribusinya yang ditempel pada menara yang sudah lunas sebesar Rp25.000,00 dikali 260 menara dikalikan dengan 2 kali kunjungan pengawasan pertahunnya. Total sebesar Rp26.000.000,00
4.Alat Tulis kantor dihitung Rp31.29.708.000,00 per tahun dengan pertimbangan sebesar 5% dari total biaya operasional diluar ATK.
5.Biaya makan minum rapat sebesar Rp8.840.000,00 pertahun dengan asumsi rapat sebanyak 4 kali Jadi total biaya operasional yang dikeluarkan adalah sebesar Rp623.868.000,00 pertahun, dengan jumlah menara yang diawasi sebanyak 260 menara. Sehingga besaran tarif retribusi menara pertahunnya setelah dibulatkan adalah sebesar Rp2.400.000,00.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019