DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buleleng

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); SALINAN jdih.bulelengkab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); jdih.bulelengkab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 6 (enam) angka yaitu angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Nilai Tertinggi adalah nilai dengan jumlah angka paling tinggi yang diperoleh oleh calon perangkat desa dalam proses penyaringan.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. jdih.bulelengkab.go.id
8.Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas- batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
12.Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas-tugas kewilayahan di Banjar Dinas.
13.Mutasi perangkat desa atau yang selanjutnya disebut mutasi adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh Perbekel sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa, dan/atau dalam rangka mengisi jabatan perangkat desa yang kosong.
14.Hari adalah hari kerja.
15.Penjaringan adalah pengumuman persyaratan dan penerimaan pendaftaran bakal calon perangkat desa.
16.Penyaringan adalah seleksi kemampuan diri calon perangkat desa, yang dapat dilakukan melalui seleksi tertulis, seleksi wawancara, seleksi kemampuan mengoperasikan komputer, dan/atau seleksi kemampuan diri lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
18.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
20.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. jdih.bulelengkab.go.id
2.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat

(5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Perbekel dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.Memenuhi kelengkapan administrasi.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengetahui, memahami, dan mampu melaksanakan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa setempat berdasarkan hak asal usul yang dimiliki.
(5)Ketentuan lebih lanjut terkait dengan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

3.Ketentuan Pasal 3 dihapus :

Pasal 3

Dihapus

4.Ketentuan huruf a Pasal 4 diubah, dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan tanda penduduk dari pejabat yang berwenang;
b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik jdih.bulelengkab.go.id Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Perbekel;
f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Aparat Kesehatan yang berwenang;
g.Berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
h.Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau pejabat yang berwenang;
i.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
j.Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah banjar dinas setempat selama menjadi Kelian Banjar Dinas bagi bakal calon Kelian Banjar Dinas.
1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pengangkatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Perbekel dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sudah selesai dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing posisi jabatan perangkat desa yang kosong dikonsultasikan oleh Perbekel kepada Camat paling lama 5 (lima) hari setelah selesai dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh Perbekel, atau paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil penjaringan dan penyaringan dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a; jdih.bulelengkab.go.id
5. e.Dalam hal calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi lebih dari satu orang, Perbekel atau tim yang dibentuk melakukan penyaringan kembali terhadap calon yang memperoleh nilai tertingi tersebut sampai diperoleh nilai yang berbeda;
6. f.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usul pengangkatan perangkat desa oleh Perbekel diterima;
7. g.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan nilai tertinggi yang diperoleh calon perangkat desa dari hasil penyaringan;
8. h.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Perbekel menerbitkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
9. i.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
(2)Dalam hal Perbekel tidak membentuk Tim sebagaimana pada ayat (1) huruf a, Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dibantu oleh perangkat desa dan/atau unsur staf perangkat desa yang ada.
(3)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Perbekel.

6.Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Selama menjadi perangkat desa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih salah satu penghasilan yang diterimanya, yaitu menerima penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa atau gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil. jdih.bulelengkab.go.id
(4)Selain penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan, tunjangan kesehatan, dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) yaitu ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Penjaringan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.
(2)Dalam waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel atau tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mengumumkan setiap posisi jabatan perangkat desa yang kosong.
(3)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) posisi jabatan perangkat desa yang kosong dan proses penjaringan dan penyaringannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar hanya dapat mengajukan pendaftaran pada salah satu posisi jabatan perangkat desa yang kosong.

8.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1)Penyaringan mulai dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah waktu penjaringan berakhir.
(2)Bakal calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan merupakan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 4.
(3)Penyaringan dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari.
(4)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melaporkan secara tertulis hasil penjaringan dan penyaringan kepada Perbekel paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai dilakukan penjaringan dan penyaringan.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan Berita Acara hasil penjaringan dan penyaringan. jdih.bulelengkab.go.id

9.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 8 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Dalam hal hanya ada satu orang bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan pada satu posisi jabatan perangkat desa yang kosong selama waktu penjaringan, Perbekel atau tim yang dibentuk memperpanjang waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari.
(2)Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada lagi yang melakukan pendaftaran, atau tetap hanya ada satu orang bakal calon yang memenuhi persyaratan, Perbekel atau tim yang dibentuk menetapkan bakal calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai calon perangkat desa.
(2a)Penetapan bakal calon menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya waktu perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2b)Penetapan bakal calon menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dituangkan dalam suatu berita acara penjaringan dan penyaringan.
(3)Perbekel menetapkan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi perangkat desa setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
(3a)Pengajuan usulan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa oleh Perbekel kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
(4)Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persyaratan yang ditentukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usul pengangkatan oleh Perbekel diterima.

10.Ketentuan ayat (1) dan huruf a ayat (2) Pasal 9 diubah, huruf b ayat (2) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Perbekel dapat melakukan mutasi perangkat desa sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa, peningkatan jdih.bulelengkab.go.id kinerja perangkat desa, kebutuhan pelayanan di desa, dan/atau dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang kosong.
(2)Mutasi tidak dapat dilakukan untuk :
1. a.Antar jabatan Kelian Banjar Dinas;
2. b.Dihapus.
(3)Mutasi hanya dapat dilakukan apabila Perangkat Desa yang akan dimutasi telah menjabat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada jabatan semula.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), dan ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); SALINAN jdih.bulelengkab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); jdih.bulelengkab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 6 (enam) angka yaitu angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Nilai Tertinggi adalah nilai dengan jumlah angka paling tinggi yang diperoleh oleh calon perangkat desa dalam proses penyaringan.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. jdih.bulelengkab.go.id
8.Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas- batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
12.Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas-tugas kewilayahan di Banjar Dinas.
13.Mutasi perangkat desa atau yang selanjutnya disebut mutasi adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh Perbekel sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa, dan/atau dalam rangka mengisi jabatan perangkat desa yang kosong.
14.Hari adalah hari kerja.
15.Penjaringan adalah pengumuman persyaratan dan penerimaan pendaftaran bakal calon perangkat desa.
16.Penyaringan adalah seleksi kemampuan diri calon perangkat desa, yang dapat dilakukan melalui seleksi tertulis, seleksi wawancara, seleksi kemampuan mengoperasikan komputer, dan/atau seleksi kemampuan diri lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
18.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
20.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. jdih.bulelengkab.go.id
2.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat

(5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Perbekel dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.Memenuhi kelengkapan administrasi.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengetahui, memahami, dan mampu melaksanakan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa setempat berdasarkan hak asal usul yang dimiliki.
(5)Ketentuan lebih lanjut terkait dengan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

3.Ketentuan Pasal 3 dihapus :

Pasal 3

Dihapus

4.Ketentuan huruf a Pasal 4 diubah, dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan tanda penduduk dari pejabat yang berwenang;
b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik jdih.bulelengkab.go.id Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Perbekel;
f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Aparat Kesehatan yang berwenang;
g.Berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
h.Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau pejabat yang berwenang;
i.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
j.Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah banjar dinas setempat selama menjadi Kelian Banjar Dinas bagi bakal calon Kelian Banjar Dinas.
1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pengangkatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Perbekel dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sudah selesai dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing posisi jabatan perangkat desa yang kosong dikonsultasikan oleh Perbekel kepada Camat paling lama 5 (lima) hari setelah selesai dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh Perbekel, atau paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil penjaringan dan penyaringan dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a; jdih.bulelengkab.go.id
5. e.Dalam hal calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi lebih dari satu orang, Perbekel atau tim yang dibentuk melakukan penyaringan kembali terhadap calon yang memperoleh nilai tertingi tersebut sampai diperoleh nilai yang berbeda;
6. f.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usul pengangkatan perangkat desa oleh Perbekel diterima;
7. g.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan nilai tertinggi yang diperoleh calon perangkat desa dari hasil penyaringan;
8. h.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Perbekel menerbitkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
9. i.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
(2)Dalam hal Perbekel tidak membentuk Tim sebagaimana pada ayat (1) huruf a, Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dibantu oleh perangkat desa dan/atau unsur staf perangkat desa yang ada.
(3)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Perbekel.

6.Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Selama menjadi perangkat desa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih salah satu penghasilan yang diterimanya, yaitu menerima penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa atau gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil. jdih.bulelengkab.go.id
(4)Selain penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan, tunjangan kesehatan, dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) yaitu ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Penjaringan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.
(2)Dalam waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel atau tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mengumumkan setiap posisi jabatan perangkat desa yang kosong.
(3)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) posisi jabatan perangkat desa yang kosong dan proses penjaringan dan penyaringannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar hanya dapat mengajukan pendaftaran pada salah satu posisi jabatan perangkat desa yang kosong.

8.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1)Penyaringan mulai dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah waktu penjaringan berakhir.
(2)Bakal calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan merupakan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 4.
(3)Penyaringan dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari.
(4)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melaporkan secara tertulis hasil penjaringan dan penyaringan kepada Perbekel paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai dilakukan penjaringan dan penyaringan.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan Berita Acara hasil penjaringan dan penyaringan. jdih.bulelengkab.go.id

9.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 8 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Dalam hal hanya ada satu orang bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan pada satu posisi jabatan perangkat desa yang kosong selama waktu penjaringan, Perbekel atau tim yang dibentuk memperpanjang waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari.
(2)Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada lagi yang melakukan pendaftaran, atau tetap hanya ada satu orang bakal calon yang memenuhi persyaratan, Perbekel atau tim yang dibentuk menetapkan bakal calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai calon perangkat desa.
(2a)Penetapan bakal calon menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya waktu perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2b)Penetapan bakal calon menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dituangkan dalam suatu berita acara penjaringan dan penyaringan.
(3)Perbekel menetapkan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi perangkat desa setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
(3a)Pengajuan usulan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa oleh Perbekel kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
(4)Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persyaratan yang ditentukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usul pengangkatan oleh Perbekel diterima.

10.Ketentuan ayat (1) dan huruf a ayat (2) Pasal 9 diubah, huruf b ayat (2) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Perbekel dapat melakukan mutasi perangkat desa sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa, peningkatan jdih.bulelengkab.go.id kinerja perangkat desa, kebutuhan pelayanan di desa, dan/atau dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang kosong.
(2)Mutasi tidak dapat dilakukan untuk :
1. a.Antar jabatan Kelian Banjar Dinas;
2. b.Dihapus.
(3)Mutasi hanya dapat dilakukan apabila Perangkat Desa yang akan dimutasi telah menjabat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada jabatan semula.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), dan ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :