DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 7 Produksi Pertanian Organik pasal 6 ayat (1) pasal 44 Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertanian organik di daerah, perlu pengaturan secara komprehensif mengenai Sistem Pertanian Organik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.bulelengkab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia jdih.bulelengkab.go.id Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pertanian, bidang ketahanan pangan dan bidang Perikanan. jdih.bulelengkab.go.id
5.Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
6.Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
7.Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
8.Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
9.Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
10.Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk Sistem Pertanian Organik.
11.Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
12.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional, yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
13.SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional tentang Sistem Pangan Organik dan revisinya.
14.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji/kalibrasi.
15.Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga Sertifikasi pemerintah atau lembaga Sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan jdih.bulelengkab.go.id tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
16.Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “Organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut SNI Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh KAN. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
17.Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
18.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi kompetensi kerja.
19.Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat LSP-PO adalah lembaga yang mendapat lisensi dari BNSP untuk melaksanakan Sertifikasi profesi Pertanian Organik.
20.Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP-PO untuk dapat melaksanakan Sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.
21.Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
22.Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
23.Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
24.Petani adalah setiap penduduk beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian.
25.Unit Usaha adalah petani, subak, Gabungan Kelompok Tani (gapoktan), kelompok tani, koperasi tani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Daerah.
26.Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran kepada Unit Usaha dalam memecahkan masalah. jdih.bulelengkab.go.id
27.Tanaman adalah tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, dan daun termasuk didalamnya jamur, lumut, dan Tanaman air yang dibudidayakan dan berfungsi sebagai bahan pangan, sandang, papan, bahan industri, dan obat-obatan.
28.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
29.Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan Organik yang berasal dari sisa Tanaman, hijauan Tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari factory farming, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara Tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh Tanaman.
30.Masa Konversi adalah peralihan dari sistem pertanian konvensional ke Sistem Pertanian Organik.

Pasal 2

Sistem Pertanian Organik berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.usaha bersama;
c.keadilan;
d.kelestarian lingkungan; dan
e.berkelanjutan yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.

Pasal 3

Sistem Pertanian Organik bertujuan:

a.memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
b.menambah jumlah Petani dan lahan Pertanian Organik;
c.mengatur pengawasan Produk Pertanian Organik;
d.memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan;
e.memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik;
f.membangun Sistem Pertanian Organik yang produknya dapat dipercaya;
g.memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;
h.meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Pertanian Organik; dan
i.Pengembangan Sistem Pertanian Organik lahan basah dan lahan kering yang berada di Daerah. j. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan Sistem Pertanian Organik;
b.penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;
c.penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
d.budidaya Pertanian Organik;
e.sarana produksi dan pengolahan;
f.kelembagaan Sistem Pertanian Organik;
g.Sertifikasi dan pelabelan;
h.pemberian insentif;
i.produk Pertanian Organik asal pemasukan;
j.pemasaran Produk Pertanian Organik;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik yang meliputi:
1. a.pengembangan Sistem Pertanian Organik untuk komoditas sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah, meliputi:
  1. 1.tanaman pangan;
  2. 2.tanaman hortikultura;
  3. 3.tanaman perkebunan;
  4. 4.peternakan; dan
  5. 5.perikanan.
2. b.wilayah pengembangan Sistem Pertanian Organik diprioritaskan pada daerah hulu, sekitar danau, daerah aliran sungai dan daerah sentra produksi serta daerah hilir; dan
3. c.produksi Sistem Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.
(2)Masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tata cara penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. jdih.bulelengkab.go.id

BAB III

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN ORGANIK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik.
(2)Untuk menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan.
(3)Rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Produk Pertanian Organik.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

a.alat pertanian;
b.benih bermutu;
c.pupuk Organik;
d.zat pengatur tumbuh;
e.pestisida hayati dan/atau pestisida nabati;
f.inokulan; dan
g.rumah kemas.

Pasal 8

(1)Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
1. a.alat dan mesin pra panen;
2. b.alat dan mesin panen dan pasca panen; dan
3. c.alat dan mesin pengolahan hasil.
(2)Alat dan mesin yang dipergunakan dalam Sistem Pertanian Organik diupayakan terpisah dengan alat dan mesin untuk pertanian konvensional.
(3)Dalam hal tidak tersedia alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mempergunakan alat yang sama setelah dilakukan upaya pembersihan/pencucian untuk meminimalisir residu bahan anorganik. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 9

(1)Benih bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk pengembangan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari dalam/luar negeri.
(2)Setiap Unit Usaha dalam melakukan perolehan Benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Benih transgenik.
(3)Benih Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Benih Tanaman; dan
2. b.Bibit.
(4)Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Benih yang diproduksi dari Sistem Pertanian Organik.
(5)Dalam hal tidak tersedia Benih Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mempergunakan Benih Konvensional, setelah dilakukan upaya pencucian untuk meminimalkan residu bahan anorganik.
(6)Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Bibit yang berasal dari pembibitan yang alami (kelahiran atau penetasan) dari penyelenggaraan unit produksi yang memenuhi standar Organik kecuali untuk pengembangan usaha, memperbaharui populasi akibat adanya wabah dan sebagai pejantan pada pemuliaan Ternak.

Pasal 10

(1)Zat pengatur tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, menggunakan zat alami atau biologi dan tidak menggunakan zat kimia sintetis.
(2)Inokulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, memanfaatkan tanaman yang mampu berinokulan dengan jamur atau bakteri tertentu pada bagian tanaman tertentu secara biologis.
(3)Rumah kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, harus bersih dari zat kimia sintetis.
(4)

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…