DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buleleng

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum,Besaran Penyertaan Modal Daerah,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Provinsi Bali merupakan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi di Kabupaten Buleleng;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara; SALINAN jdih.bulelengkab.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); jdih.bulelengkab.go.id
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Kepada Perseroaan Terbatas Lembaga Penjaminan Kredit Provinsi Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI. jdih.bulelengkab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Bupati adalah Bupati Buleleng.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
6.Penyertaan Modal adalah penambahan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

BAB II

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berupa uang.
(2)Jumlah penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2026.

Pasal 4

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sampai dengan tahun anggaran 2026 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Kepada Perseroaan Terbatas Lembaga Penjaminan Kredit Provinsi Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 9 Mei 2023 PENJABAT BUPATI BULELENG, ttd KETUT LIHADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 9 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, ttd GEDE SUYASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: ( 2 , 5/ 2023 ) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd Made Bayu Waringin, S.H., M.H. NIP. 19810716 200803 1 001 jdih.bulelengkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI I. UMUM. Sebagai upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah di Daerah, salah satu sektor yang mempunyai peran penting adalah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Sementara disisi lain eksistensi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menghadapi berbagai kendala terutama dari segi permodalan, disamping kendala lainnya seperti manajemen/sumber daya manusia dan teknologi. Dalam rangka memperoleh dan mendapatkan akses permodalan dari sumber- sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank sangat diperlukan jaminan dari lembaga penjamin yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali. Dalam rangka meningkatkan kemampuan penjaminan oleh Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan peningkatan pendapatan Daerah dari deviden, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah sudah menyertakan modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sejak tahun 2014 sampai tahun 2021 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan rincian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Kepada Perseroaan Terbatas Lembaga Penjaminan Kredit Provinsi Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2); dan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Buleleng dan DPRD Kabupaten Buleleng Nomor 900/3358/SETDA/2021 dan Nomor jdih.bulelengkab.go.id 900/1643/DPRD/2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buleleng Kepada Perseroan Terbatas Lembaga Jaminan Kredit Bali Mandara Provinsi Bali, tertanggal 19 November 2021 dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/584/HK/2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Pada Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Bali Mandara tertanggal 25 Nopember 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi Daerah berupa kekayaan Daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan Daerah tersebut, perlu didukung dengan sumber pembiayaan Daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan Daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan Daerah atau investasi melalui Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Daerah perlu menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali. Jumlah penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sampai dengan tahun 2026, sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…