DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Perencanaan dan Penetapan 3. Pengembangan 4. Penelitian 5. Pemanfaatan 6. Pengendalian 7. Sistem Informasi 8. Partisipasi Masyarakat 9. Pembinaan dan Pengawasan 10. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan untuk menjamin lahan sebagai penyangga fungsi sosial dan lingkungan secara maksimal serta untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat petani pada khususnya dan penduduk pada umumnya;
c.bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.bulelengkab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun jdih.bulelengkab.go.id 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
5.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6.Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan jdih.bulelengkab.go.id pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
8.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13.Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang jdih.bulelengkab.go.id secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
15.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati (beras dan non beras) maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
16.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
17.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.
18.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
19.Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan Irigasi meliputi sawah beirigasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.
20.Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
21.Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
22.Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
23.Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan jdih.bulelengkab.go.id Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggung jawab Daerah;
l.keragaman; dan
m.sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, Ketahanan Pangan dan jdih.bulelengkab.go.id Kedaulatan Pangan;
d.melindungi kepemilikan Lahan Pertanian pangan milik Petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
g.mempertahankan keseimbangan ekologis;
h.mewujudkan revitalisasi pertanian; dan
i.meningkatkan lapangan pekerjaan bagi kesejahteraan masyarakat

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan dan penetapan;
b.pengembangan;
c.penelitian;
d.pemanfaatan;
e.pengendalian;
f.sistem informasi;
g.pembiayaan;
h.partisipasi masyarakat; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 6

(1)Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.
(2)Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan di dalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 7

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat Lahan Pertanian Pangan, Lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 8

(1)Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan.
(2)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Kawasan Pertanian Lahan Kering.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jdih.bulelengkab.go.id didasarkan pada:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan pangan Daerah;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian pangan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. f.kesepakatan yang ditetapkan dalam paruman subak.
(5)Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(6)Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria:
1. a.ketersediaan Lahan;
2. b.ketersediaan infrastruktur;
3. c.penggunaan Lahan;
4. d.potensi teknis Lahan; dan/atau
5. e.luasan kesatuan hamparan Lahan.
(7)Pemilik Lahan yang berada di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengusulkan Lahan yang dimiliki menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 9

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku Lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
(2)Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode jdih.bulelengkab.go.id waktu tertentu di Daerah.
(3)Perencanaan luas baku Lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan mengenai luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas Lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di Daerah.

Pasal 10

(1)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas:
1. a.perencanaan jangka panjang;
2. b.perencanaan jangka menengah; dan
3. c.perencanaan tahunan.
(2)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas Lahan cadangan dan luas Lahan baku.
(3)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…