DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 KETENTUAN UMUM Pasal 2 ) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan SALINAN jdih.bulelengkab.go.id Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); jdih.bulelengkab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Bupati adalah Bupati Buleleng.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
7.Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. jdih.bulelengkab.go.id

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan yang menjadi Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
1. a.Urusan Konkuren; dan
2. b.Urusan Pemerintahan Umum.
(2)Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(3)Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(4)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan
2. b.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. d.penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; jdih.bulelengkab.go.id
6. f.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. g.pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
(2)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
(3)Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berkoordinasi dengan instansi vertikal.

Pasal 4

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olahraga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan. jdih.bulelengkab.go.id
(3)Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.perdagangan;
5. e.perindustrian; dan
6. f.transmigrasi.

Pasal 5

(1)Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Perubahan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

(1)Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bupati dan Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. jdih.bulelengkab.go.id
(2)Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
(3)Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 17 Juni 2022 BUPATI BULELENG, ttd PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 17 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, ttd GEDE SUYASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (5 , 39 /2022) jdih.bulelengkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I.UMUM Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah Urusan Pemerintahan Absolut dan ada Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Buleleng mencakup 6 bidang Urusan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan Wajib tidak Pelayanan Dasar mencakup 18 bidang Urusan Pemerintahan sedangkan Urusan Pilihan mencakup 6 bidang Urusan Pemerintahan. Penentuan Urusan Pilihan disesuaikan dengan akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Perubahan terhadap Urusan Pemerintahan kabupaten dapat dilaksanakan terhadap Urusan yang tidak berakibat terhadap pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain dan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. jdih.bulelengkab.go.id

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022