DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi kearifan lokal Sad Kerthi dan Tri Hita Karana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penataan ruang wilayah secara terpadu meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan struktur ruang, pola ruang, dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Gerokgak yang dilaksanakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 jdih.bulelengkab.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap rencana tata ruang wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gerokgak Tahun 2024-2044;

3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); jdih.bulelengkab.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 7. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
9.Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata jdih.bulelengkab.go.id Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana jdih.bulelengkab.go.id dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Bali.
3.Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi.
4.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
5.Bupati adalah Bupati Buleleng.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13.Pengendalian Tata Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata
15.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16.Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau Kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang bersangkutan.
17.Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. Ruang.
14.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten. jdih.bulelengkab.go.id
18.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kabupaten.
19.Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita Persatuan Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
20.Cathus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat), dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa.
21.Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
22.Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri dari Utama Mandala, Madya Mandala dan Nista Mandala.
23.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
24.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25.Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26.Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Kelurahan/Desa.
27.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
28.Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, jdih.bulelengkab.go.id antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29.Jalan Lokal Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31.Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
32.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
33.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
34.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35.Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36.Gardu Distribusi adalah Gardu Distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
37.Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan Kota/Kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
38.Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
39.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, jdih.bulelengkab.go.id bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
40.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
41.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
42.Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
43.Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
44.Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
45.Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
46.Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
47.Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48.Jaringan Distribusi Air Minum adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
49.Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disingkat IPAL adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
50.Pipa Retikulasi adalah pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik. jdih.bulelengkab.go.id
51.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
52.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
53.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan penerima.
54.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
55.Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
56.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
57.Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
58.Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
59.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
60.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
61.Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
62.Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. jdih.bulelengkab.go.id
63.Zona Badan Air yang selanjutnya disebut dengan Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
64.Zona Hutan Lindung yang selanjutnya disebut dengan Zona HL adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
65.Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut dengan Zona PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber- sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
66.Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut dengan Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
67.Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
68.Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
69.Sub-Zona Taman RW yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
70.Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah jdih.bulelengkab.go.id resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat sekitar dan sebagai sumber pendapatan.
71.Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
72.Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
73.Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut dengan Zona BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
74.Zona Hutan Produksi yang selanjutnya disebut dengan Zona KHP adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
75.Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Sub- Zona HPT adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
76.Sub-Zona Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut dengan Sub- Zona HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
77.Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut dengan Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
78.Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan Zona W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. jdih.bulelengkab.go.id
79.Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut dengan Zona K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
80.Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona K-1 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
81.Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
82.Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut dengan Zona KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
83.Zona Pertanian yang selanjutnya disebut dengan Zona P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
84.Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona P- 1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85.Sub-zona Perkebunan yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86.Zona Perumahan yang selanjutnya disebut dengan Zona R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. jdih.bulelengkab.go.id
87.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi yang yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona R-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan dengan luas lahan.
89.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
91.Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut dengan Zona SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
92.Sub-Zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona SPU- 1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
93.Sub-Zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Sub- Zona SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
94.Sub-Zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
95.Sub-Zona SPU Skala RW yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona SPU- 4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
96.Sub-Zona Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk jdih.bulelengkab.go.id budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta prasarana sarana umum yang ada.
97.Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut dengan Zona HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instansi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
98.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
99.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
100.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
101.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
102.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
103.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
104.Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan.
105.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar jdih.bulelengkab.go.id muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
106.Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
107.Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
108.Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
109.Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
110.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
111.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin untuk upaya mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
112.Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
113.Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

a.Ruang lingkup Peraturan Bupati; dan jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 3

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

(1)Ruang lingkup WP Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi seluruh wilayah berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas 3.941,13 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu koma satu tiga) hektare beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
(2)Batas administrasi Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan sebagian Desa Patas, Kecamatan Gerokgak;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Desa Banyupoh, sebagian Desa Gerokgak, sebagian Desa Musi, sebagian Desa Patas, sebagian Desa Penyabangan, dan sebagian Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak;
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak.
(3)Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi meliputi:
1. a.Sebagian Desa Banyupoh dengan luas 590,50 (lima ratus sembilan puluh koma lima nol) hektare;
2. b.Ruang lingkup WP. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
3. a.Tujuan penataan WP;
4. b.Rencana struktur ruang;
5. c.Rencana pola ruang;
6. d.Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
7. e.Peraturan zonasi. jdih.bulelengkab.go.id
8. b.Sebagian Desa Penyabangan dengan luas 769,78 (tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh delapan) hektare;
9. c.Sebagian Desa Musi dengan luas 787,99 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma sembilan sembilan) hektare;
10. d.Sebagian Desa Sanggalangit dengan luas 906,98 (sembilan ratus enam koma sembilan delapan) hektare;
11. e.Sebagian Desa Gerokgak dengan luas 783,61 (tujuh ratus delapan puluh tiga koma enam satu) hektare; dan
12. f.Sebagian Desa Patas dengan luas 102,29 (seratus dua koma dua sembilan) hektare.
(4)Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, meliputi:
1. a.SWP I.A, meliputi wilayah Desa Banyupoh dan Desa Penyabangan seluas 1.204,39 (seribu dua ratus empat koma tiga sembilan) hektare;
2. b.SWP I.B meliputi meliputi wilayah Desa Gerokgak, Desa Musi, Desa Penyabangan, dan Desa Sanggalangit seluas 787,76 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma tujuh enam) hektare; dan
3. c.SWP I.C meliputi meliputi wilayah Desa Gerokgak, Desa Musi, Desa Patas dan Desa Sanggalangit seluas 1.948,97 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan koma sembilan tujuh) hektare.
(5)SWP I.A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibagi menjadi 11 (sebelas) blok, meliputi:
1. a.Blok I.A.1, seluas 23,19 (dua puluh tiga koma satu sembilan) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
2. b.Blok I.A.2, seluas 31,92 (tiga puluh satu koma sembilan dua) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
3. c.Blok I.A.3, seluas 30,37 (tiga puluh koma tiga tujuh) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
4. d.Blok I.A.4, seluas 59,05 (lima puluh sembilan koma nol lima) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
5. e.Blok I.A.5, seluas 31,48 (tiga puluh satu koma empat delapan) di sebagian Desa Penyabangan;
6. f.Blok I.A.6, seluas 67,00 (enam puluh tujuh koma nol nol) hektare di sebagian Desa Penyabangan;
7. g.Blok I.A.7, seluas 113,75 (seratus tiga belas koma tujuh lima) hektare di sebagian Desa Penyabangan; jdih.bulelengkab.go.id
8. h.Blok I.A.8, seluas 139,90 (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan nol) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
9. i.Blok I.A.9, seluas 150,41 (seratus lima puluh koma empat satu) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
10. j.Blok I.A.10 seluas 155,66 (seratus lima puluh lima koma enam enam) hektare di sebagian Desa Banyupoh; dan
11. k.Blok I.A.11 seluas 401,66 (empat ratus satu koma enam enam) hektare di sebagian Desa Penyabangan.
(6)SWP I.B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibagi menjadi 10 sepuluh) Blok, meliputi:
1. a.Blok I.B.1, seluas 89,08 (delapan puluh sembilan koma nol delapan) hektare di sebagian Desa Penyabangan;
2. b.Blok I.B.2, seluas 66,81 (enam puluh enam koma delapan satu) hektare di sebagian Desa Penyabangan;
3. c.Blok I.B.3, seluas 59,25 (lima puluh sembilan koma dua lima) hektare di sebagian Desa Musi;
4. d.Blok I.B.4, seluas 81,26 (delapan puluh satu koma dua enam) hektare di sebagian Desa Musi;
5. e.Blok I.B.5, seluas 67,51 (enam puluh tujuh koma lima satu) hektare di sebagian Desa Sanggalangit;
6. f.Blok I.B.6, seluas 117,57 (seratus tujuh belas koma lima tujuh) hektare di sebagian Desa Sanggalangit;
7. g.Blok I.B.7, seluas 66,62 (enam puluh enam koma enam dua) hektare di sebagian Desa Sanggalangit;
8. h.Blok I.B.8 seluas 74,11 (tujuh puluh empat koma satu satu) hektare di sebagian Desa Gerokgak dan sebagian Desa Sanggalangit;
9. i.Blok I.B.9 seluas 72,23 (tujuh puluh dua koma dua tiga) hektare di sebagian Desa Gerokgak; dan
10. j.Blok I.B.10, seluas 93,32 (sembilan puluh tiga koma tiga dua) hektare di sebagian Desa Gerokgak.
(7)SWP I.C, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibagi menjadi 10 (sepuluh) Blok, meliputi:
1. a.Blok I.C.1, seluas 97,34 (sembilan puluh tujuh koma tiga empat) hektare di sebagian Desa Musi;
2. b.Blok I.C.2, seluas 112,77 (seratus dua belas koma tujuh tujuh) hektare di sebagian Desa Musi; jdih.bulelengkab.go.id
3. c.Blok I.C.3, seluas 437,36 (empat ratus tiga puluh tujuh koma tiga enam) hektare di sebagian Desa Musi;
4. d.Blok I.C.4, seluas 168,97 (seratus enam puluh delapan koma sembilan tujuh) hektare di sebagian Desa Sanggalangit;
5. e.Blok I.C.5, seluas 205,30 (dua ratus lima koma tiga nol) hektare di sebagian Desa Sanggalangit;
6. f.Blok I.C.6, seluas 194,93 (seratus sembilan puluh empat koma sembilan tiga) hektare di sebagian Desa Sanggalangit, sebagian Desa Gerokgak;
7. g.Blok I.C.7, seluas 85,05 (delapan puluh lima koma nol lima) hektare di sebagian Desa Gerokgak, sebagian Desa Sanggalangit;
8. h.Blok I.C.8, seluas 185,28 (seratus delapan puluh lima koma dua delapan) hektare di sebagian Desa Gerokgak;
9. i.Blok I.C.9, seluas 203,55 (dua ratus tiga koma lima lima) hektare di sebagian Desa Gerokgak; dan
10. j.Blok I.C.10, seluas 258,42 (dua ratus lima puluh delapan koma empat dua) hektare di sebagian Desa Gerokgak dan sebagian Desa Patas.
(8)Delineasi RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana, tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang didukung sebagai pusat pelayanan pemerintah kecamatan, perdagangan dan jasa, riset dan teknologi dan perikanan yang berjati diri budaya Bali berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. jdih.bulelengkab.go.id

(2)Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
2. b.Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
3. c.Pusat Pelayanan Lingkungan.
(2)Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kantor Camat Gerokgak terdapat di SWP I.C Blok I.C.9.
(3)Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pasar Gondol terdapat di SWP I.A Blok I.A.6.
(4)Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa meliputi:
1. a.Kantor Perbekel Desa Banyupoh terdapat di SWP I.A Blok I.A.4;
2. b.Kantor Perbekel Desa Penyabangan terdapat di SWP I.A Blok I.A.7;
3. c.Kantor Perbekel Desa Musi terdapat di SWP I.B Blok I.B.3; dan

Pasal 6

(1)Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. b.rencana jaringan transportasi;
3. c.rencana jaringan energi;
4. d.rencana jaringan telekomunikasi;
5. e.rencana jaringan sumber daya air;
6. f.rencana jaringan air minum;
7. g.rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
8. h.rencana jaringan persampahan;
9. i.rencana jaringan drainase; dan
10. j.rencana jaringan prasarana lainnya. jdih.bulelengkab.go.id
11. d.Kantor Perbekel Desa Sanggalangit terdapat di SWP I.B Blok I.B.6.
(5)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b, meliputi:
1. a.Jalan Umum;
2. b.Jembatan; dan
3. c.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
(2)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Jalan Arteri Primer;
2. b.Jalan Kolektor Primer;
3. c.Jalan Lokal Primer;
4. d.Jalan Lingkungan Primer;
(3)Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Cekik-Seririt yang melintasi:
1. a.SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
2. b.SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan
3. c.SWP I.C Blok I.C.9.
(4)Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Puncak Manik melintasi SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.8;
2. b.Sp3. Jn. Gerokgak - Bendungan Gerokgak melintasi SWP I.B Blok I.B.8, SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10; dan
3. c.Sp3. Jn. Musi - Sp3. Jn. Musi (Jalan Lingkar Gerogak) (JKP-4) melintasi SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
(5)Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.Banyupoh (Bd. Kerta Kawat) - Pura Melanting melintasi SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9; jdih.bulelengkab.go.id
2. b.Gerokgak - Bd. Merta Sari melintasi SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8;
3. c.Gerokgak (Bd. Batu Agung Pidada) - Batas Desa Sanggalangit melintasi SWP I.B Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
4. d.Gerokgak (Bd. Batu Agung Pidada) - Pantai Pura Segara melintasi SWP I.B Blok I.B.8, Blok I.B.9;
5. e.Jln. Anggrek melintasi SWP I.B Blok I.B.3, SWP I.C Blok I.C.1;
6. f.Jln. Angsana melintasi SWP I.B Blok I.B.4;
7. g.Jln. Buah melintasi SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.2;
8. h.Jln. Camar melintasi SWP I.B Blok I.B.1;
9. i.Jln. Kutilang melintasi SWP I.B Blok I.B.1;
10. j.Jln. Mawar melintasi SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.1;
11. k.Jln. Melati melintasi SWP I.B Blok I.B.3;
12. l.Jln. Nelayan melintasi SWP I.B Blok I.B.3;
13. m.Jln. Pucak Sari melintasi SWP I.B Blok I.B.10, SWP I.C Blok I.C.9;
14. n.Jln. Pura Melanting melintasi SWP I.A Blok I.A.8;
15. o.Jln. Renon melintasi SWP I.C Blok I.C.10;
16. p.Jln. Sari Bunu melintasi SWP I.B Blok I.B.6, SWP I.C Blok I.C.4;
17. q.Jln. Sekartaji melintasi SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.6, SWP I.C Blok I.C.4;
18. r.Jln. Srikandi – Sanggalangit melintasi SWP I.B Blok I.B.5;
19. s.Sanggalangit – Musi (Bd. Tukad Pule) melintasi SWP I.B Blok I.B.4,Blok I.B.5;
20. t.Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Belatung melintasi SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10;
21. u.Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Puncak Manik melintasi SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9;
22. v.Sp3. Jn. Gerokgak (PDAM) - SDN 4 Gerokgak melintasi SWP I.B Blok I.B.8;
23. w.Sp3. Jn. Patas - Gerokgak (Bd. Renon) melintasi SWP I.C Blok I.C.9, Blok I.C.10;
24. x.Sp3. Jn. Penyabangan - SMPN 4 Gerokgak melintasi SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.1;
25. y.Sp3. Jn. Sanggalangit – Gerokgak (Bd. Taman Sari) melintasi SWP I.B Blok I.B.8, SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8
26. z.Sp3. Jn. Sanggalangit - Pura Segara melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7; aa. Sp3. Jn. Sanggalangit - SMAN 1 Gerokgak SWP I.B Blok I.B.6; jdih.bulelengkab.go.id bb. Sp3. Jn. Sanggalangit (Bd. Tukad Pule) - Bd. Kayu Putih melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan cc. Jalan lokal primer lainnya yang melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.
(6)Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tersebar di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.
(7)Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11;
2. b.SWP I.B Blok I.B.4; dan
3. c.SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.10.
(8)Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa rute Gilimanuk-Singaraja melalui Seririt (Gilimanuk – Denpasar – Padangbai – Singaraja) yang melintasi:
1. a.SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
2. b.SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.
(9)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
2. b.jaringan distribusi tenaga listrik; dan
3. c.gardu listrik.
(2)Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
1. a.SUTT 150 kV Celukan Bawang - Incomer (Gilimanuk - Pemaron) melintasi: 1) SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan jdih.bulelengkab.go.id 2) SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
2. b.SUTT 150 kV Gilimanuk - Celukan Bawang melintasi: 1) SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan 2) SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
(3)Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
2. b.Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
(4)Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melintasi:
1. a.SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
2. b.SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan
3. c.SWP I.C Blok I.C.9, Blok I.C.10.
(5)Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b melintasi:
1. a.SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
2. b.SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan
3. c.SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
(6)Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Gardu Distribusi terdapat di:
1. a.SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10;
2. b.SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan
3. c.SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.9.
(7)Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran jdih.bulelengkab.go.id II.3, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…