DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buleleng

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance); SALINAN jdih.bulelengkab.go.id
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); jdih.bulelengkab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 jdih.bulelengkab.go.id Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9.Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921); jdih.bulelengkab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BULELENG 45 (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. jdih.bulelengkab.go.id
7.Perusahaan Perseroda yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BPR yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
8.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) adalah Perseroda yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan.
9.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
10.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12.Komisaris Utama adalah salah satu anggota komisaris PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang ditunjuk/diangkat menjadi Komisaris Utama dalam hal anggota komisaris lebih dari 1 (satu) orang anggota komisaris.
13.Komisaris adalah organ PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) milik Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
14.Direksi adalah organ PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan BPR serta mewakili BPR di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau anggaran dasar. jdih.bulelengkab.go.id
15.Direktur Utama adalah salah satu anggota Direksi PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), yang ditunjuk atau diangkat oleh RUPS sebagai Direktur Utama yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dan program perusahaan dalam hal pengurusan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sesuai dengan batas wewenangnya.
16.Direktur adalah anggota Direksi PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) pada masing-masing jabatannya membantu Direktur Utama menjalankan tugas pengurusan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
17.Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
18.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
19.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
20.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
21.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
22.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang pendiriannya untuk meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 3

(1)PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) telah berdiri sejak tahun 1962 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Buleleng Nomor 12/DPRDGR/62 dengan nama Bank Pasar 45 dan telah disesuaikan status badan hukumnya melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Prekreditan Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda).
(2)Perseroan Terbatas Bank Prekreditan Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah nomenklaturnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda).

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernama PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda). jdih.bulelengkab.go.id
(2)PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Singaraja.
(3)PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya diluar Kota Singaraja dengan membentuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan/atau sistem layanan (payment point).
(4)Pembentukan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan/atau
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang. jdih.bulelengkab.go.id
(2)PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat:
1. a.menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa di wilayah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
4. d.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dapat melakukan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3), harus mendapatkan persetujuan OJK.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu selama kegiatan usahanya berjalan.

BAB VI

MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BULELENG 45 (PERSERODA)

Pasal 7

(1)Sumber modal PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(3)Sumber modal PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Modal PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dilakukan untuk:
1. a.pendirian; dan
2. b.penambahan modal.
(2)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(3)Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 10

(1)Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipergunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah yang berkenaan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…