DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum; asas dan tujuan; hak-hak korban; perlindungan perempuan dan anak; kerjasama dan koordinasi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; partisipasi masyarakat dan dunia usaha; standar pelayanan minimal; pembinaan dan pengawasan; sistem informasi dan pelaporan; pembiayaan; penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintah wajib bagi pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingakat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN jdih.bulelengkab.go.id Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor jdih.bulelengkab.go.id 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Taun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Taun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14.PeraturanMenteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15.PeraturanMenteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu; jdih.bulelengkab.go.id
17.PeraturanMenteri NegaraPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan jdih.bulelengkab.go.id anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
12.Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
13.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
14.Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
17.Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
18.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban. jdih.bulelengkab.go.id
19.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
20.Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.
21.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan Bantuan Hukum.
22.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/ pengaduan, pelayanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dilaksanakanberdasarkan asas:

a.penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban tindak kekerasan;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.non diskriminasi;
d.kepentingan terbaik bagi korban tindak kekerasan; dan
e.kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan bertujuan:

a.mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b.melindungi Perempuan dan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
c.pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BAB III

HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berhak:

a.untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia; jdih.bulelengkab.go.id
b.untuk mendapatkan Perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan;
c.atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan;
d.atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban;
e.atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.atas pelayanan bimbingan rohani; dan
g.atas penyelesaian melalui mediasi, jika merupakan penyelesaian terbaik bagi kepentingan korban; dan
h.menentukan sendiri keputusannya.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari perbuatan tindak kekerasan dalam bentuk:

a.kekerasan fisik;
b.kekerasan seksual;
c.kekerasan ekonomi;
d.kekerasan sosial;
e.kekerasan psikis;
f.penelantaran rumah tangga;
g.pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
h.ancaman tindakan tertentu.

Pasal 6

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk:

a.mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b.memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
c.memberikan pertolongan darurat;dan /atau
d.membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 7

Perlindungan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan dengan cara:

a.merumuskan kebijakan pencegahan, Pengurangan resiko rentan, Penanganan korban dan sistem data dan informasi anak;
b.menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
c.menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar; dan
d.menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara:
1. a.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
2. b.memberikan konseling/bimbingan;
3. c.memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
4. d.melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
5. e.membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
6. f.melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
7. g.membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan;dan
8. h.meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berprilaku yang sesuai dengan norma agama.
(2)Selain melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencegahan tindak kekerasan terhadap anak juga dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas keluarga dalam perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak.
(3)Selain Pemerintah Daerah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkewajiban dilaksanakan oleh:
1. a.keluarga dan/atau kerabat terdekat;
2. b.masyarakat;
3. c.lembaga pendidikan;
4. d.lembaga kesehatan;
5. e.lembaga sosial kemasyarakatan;
6. f.Desa pakraman; dan jdih.bulelengkab.go.id
7. g.dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah;
(2)Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan dapat bekerjasama dengan Instansi vertikal.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…