(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4) jdih.bulelengkab.go.id sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 11); dan
b.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 17 Juni 2022 BUPATI BULELENG, ttd PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 17 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, ttd GEDE SUYASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (4, 38 / 2022) jdih.bulelengkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Penataan Perangkat Daerah merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan Daerah dalam lingkup tugasnya. Hal ini dapat juga diartikan bahwa penataan Perangkat Daerah ini merupakan salah satu fungsi mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah taat azas, taat norma dalam melakukan penataan Perangkat Daerah. Evaluasi dan pengendalian dilakukan pada saat pelaksanaan Penataan Perangkat Daerah dan Penataan Perangkat Daerah telah ditetapkan. Dengan semakin cepatnya perkembangan dan perubahan Peraturan Perundang- undangan yang ada, terlebih dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Penyederhanaan Birokrasi yang baru saja selesai ditindak lanjuti, kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada pola tata kerja Perangkat Daerah yang ada, sehingga wajib dilakukan penyesuaian/penataan kembali. Dalam melakukan penataan kelembagaan, sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/6078/OTDA tanggal 21 September 2021 pada poin 5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan efektifitas, profesionalisme, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu disesuaikan dengan situasi dan perkembangan hukum saat ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5