DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 1 diubah Pasal 23 Ketentuan Pasal 23 diubah Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor SALINAN jdih.bulelengkab.go.id 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
b.Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9); jdih.bulelengkab.go.id diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Buleleng.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Buleleng.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
13.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
2.Ketentuan huruf c dan huruf v Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dinas Daerah, terdiri dari:

a.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
b.Dinas Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
c.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
d.Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
e.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata; jdih.bulelengkab.go.id
f.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
h.Dihapus;
i.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
j.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
k.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Perikanan;
l.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
m.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
o.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
p.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
q.Dihapus;
r.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelengarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
s.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
t.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
u.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
v.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Pemadam Kebakaran;
w.Dihapus; dan
x.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 8

(1)Badan Daerah terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. c.Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
4. d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. e.Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tipe B, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A, melaksanakan Fungsi Penunjang Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana.
(2)Selain Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dibentuk Badan Daerah lain untuk melaksanakan fungsi penunjang lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.Pasal 20 dihapus;
5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nomenklatur Perangkat Daerah, jabatan, dan pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah, jabatan, dan pejabat yang baru.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4) jdih.bulelengkab.go.id sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 11); dan
2. b.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 17 Juni 2022 BUPATI BULELENG, ttd PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 17 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, ttd GEDE SUYASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (4, 38 / 2022) jdih.bulelengkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Penataan Perangkat Daerah merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan Daerah dalam lingkup tugasnya. Hal ini dapat juga diartikan bahwa penataan Perangkat Daerah ini merupakan salah satu fungsi mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah taat azas, taat norma dalam melakukan penataan Perangkat Daerah. Evaluasi dan pengendalian dilakukan pada saat pelaksanaan Penataan Perangkat Daerah dan Penataan Perangkat Daerah telah ditetapkan. Dengan semakin cepatnya perkembangan dan perubahan Peraturan Perundang- undangan yang ada, terlebih dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Penyederhanaan Birokrasi yang baru saja selesai ditindak lanjuti, kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada pola tata kerja Perangkat Daerah yang ada, sehingga wajib dilakukan penyesuaian/penataan kembali. Dalam melakukan penataan kelembagaan, sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/6078/OTDA tanggal 21 September 2021 pada poin 5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan efektifitas, profesionalisme, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu disesuaikan dengan situasi dan perkembangan hukum saat ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…