DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Maksud dan Tujuan,Ruang Lingkup,Pelaksanaan,Antisipasi Dini,Pasal 39 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di masyarakat semakin meningkat, sehingga perlu adanya peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah SALINAN jdih.bulelengkab.go.id satu bentuk fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkortika;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); jdih.bulelengkab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan jdih.bulelengkab.go.id Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Lurah adalah kepala pemerintahan di tingkat kelurahan dan bertanggungjawab kepada Camat.
8.Desa adalah Desa di Daerah.
9.Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, di wilayah Daerah. jdih.bulelengkab.go.id
10.Perbekel adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
12.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
13.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
14.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15.Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16.Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. jdih.bulelengkab.go.id
18.Penyalahgunaan adalah menggunakan Narkotika tanpa hak dan/atau melawan hukum.
19.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
20.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data Penyalahgunaan yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya Penyalahgunaan.
21.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Penyalah Guna yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari Penyalah Guna yang belum cukup umur.
22.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
23.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalah Guna dari ketergantungan Narkotika.
24.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan Penyalah Guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
25.Pasca Rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, dan korban Penyalah Guna Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis jdih.bulelengkab.go.id dan/atau Rehabilitasi Sosial, yang merupakan bagian integral dalam rangkaian rehabilitasi.
26.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan P4GN.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program nasional P4GN;
2. b.mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.melindungi seluruh masyarakat dari ancaman resiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. d.mewujudkan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna memperlancar pelaksanaan P4GN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelaksanaan;
b.antisipasi dini;
c.pencegahan pemberantasan dan rehabilitasi; jdih.bulelengkab.go.id
d.kerjasama;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.partisipasi masyarakat;
g.pendanaan;
h.penghargaan;
i.pelaporan; dan
j.sanksi.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Bupati melaksanakan P4GN.
(2)Pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, lembaga/instansi vertikal terkait, pemerintah Desa, dan Desa Adat.
(3)Pelaksana P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

(1)Untuk meningkatkan pelaksanaan P4GN Bupati membentuk tim terpadu di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa.
(2)Tim terpadu tingkat Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim terpadu tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 6

(1)Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)paling sedikit terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua; jdih.bulelengkab.go.id
3. c.wakil ketua II;
4. d.sekretaris/ketua pelaksana harian; dan
5. e.anggota.
(2)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas:
1. a.menyusun rencana aksi Daerah P4GN;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN di Daerah; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan P4GN di Daerah.

Pasal 7

(1)Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua/pelaksana harian; dan
3. c.anggota.
(2)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun rencana aksi Daerah P4GN di Kecamatan;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN di Kecamatan; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan P4GN di Kecamatan.

Pasal 8

(1)Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua/pelaksana harian; dan
3. c.anggota. jdih.bulelengkab.go.id
(2)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun rencana aksi Daerah P4GN di Desa;
2. b.mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN di Desa; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan P4GN di Desa.

Pasal 9

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaaan P4GN Bupati, Camat, dan Perbekel menyusun rencana aksi Daerah baik di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa setiap tahun.
(2)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi atasan secara berjenjang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 10

(1)Bupati melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.mengidentifikasi situs internet dan/atau lainnya yang menjadi sumber didapatkannya Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
2. b.memasang papan pengumuman yang memuat larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi secara dalam jaringan dan luar jaringan mengenai bahaya Penyalahgunaan jdih.bulelengkab.go.id dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. d.mewajibkan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah menandatangani surat pernyataan tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
5. e.memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya Narkotika;
6. f.melaksanakan pembangunan berwawasan anti Narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang P4GN;
7. g.melaksanakan tes urine Narkotika secara berkala di lingkungan kerja Pemerintah Daerah, lingkungan pendidikan, masyarakat, dan swasta; dan/atau
8. h.melibatkan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…