DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buleleng

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Penetapan 3. Ketentuan Peralihan 4. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); jdih.bulelengkab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); jdih.bulelengkab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6.Desa adalah desa atau yang disebut dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), media sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. jdih.bulelengkab.go.id

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 129 (seratus dua puluh sembilan) Desa di Daerah.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode dan nama Desa.
(3)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perubahan nama Desa Tista yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Busungbiu menjadi Desa Dapdap Putih.
(4)Ketentuan mengenai kode dan nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan penetapan dan penegasan Batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Batas Desa yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 2 Nopember 2021 BUPATI BULELENG, PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 2 Nopember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, GEDE SUYASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : ( 5, 57 / 2021 ) jdih.bulelengkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DESA I. UMUM. Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya dan menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah. II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6. jdih.bulelengkab.go.id LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DESA KODE DAN NAMA DESA KODE KECAMATAN NAMA DESA 51.08.01 Gerokgak 51.08.01.2001 Sumberklampok 51.08.01.2002 Pejarakan 51.08.01.2003 Sumberkima 51.08.01.2004 Pemuteran 51.08.01.2005 Banyupoh 51.08.01.2006 Penyabangan 51.08.01.2007 Musi 51.08.01.2008 Sanggalangit 51.08.01.2009 Gerokgak 51.08.01.2010 Patas 51.08.01.2011 Pengulon 51.08.01.2012 Tinga-tinga 51.08.01.2013 Celukanbawang 51.08.01.2014 Tukadsumaga 51.08.02 Seririt 51.08.02.2001 Unggahan 51.08.02.2002 Ularan 51.08.02.2003 Ringdikit 51.08.02.2004 Rangdu 51.08.02.2005 Mayong 51.08.02.2006 Gunungsari 51.08.02.2007 Munduk Bestala 51.08.02.2008 Bestala 51.08.02.2009 Kalianget 51.08.02.2010 Joanyar jdih.bulelengkab.go.id 51.08.02.2011 Tangguwisia 51.08.02.2012 Sulanyah 51.08.02.2013 Bubunan 51.08.02.2014 Patemon 51.08.02.2016 Pengastulan 51.08.02.2017 Lokapaksa 51.08.02.2018 Pangkungparuk 51.08.02.2019 Banjarasem 51.08.02.2020 Kalisada 51.08.02.2021 Umeanyar 51.08.03 Busungbiu 51.08.03.2001 Sepang 51.08.03.2002 Dapdap Putih. Keterangan : sebelumnya bernama Desa Tista, diubah sesuai dengan Peraturan Desa Tista Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Desa Tista menjadi Desa Dapdap Putih 51.08.03.2003 Bongancina 51.08.03.2004 Pucaksari 51.08.03.2005 Telaga 51.08.03.2006 Titab 51.08.03.2007 Subuk 51.08.03.2008 Tinggarsari 51.08.03.2009 Kedis 51.08.03.2010 Kekeran 51.08.03.2011 Busungbiu 51.08.03.2012 Pelapuan 51.08.03.2013 Bengkel 51.08.03.2014 Umejero 51.08.03.2015 Sepang Kelod 51.08.04 Banjar 51.08.04.2001 Banyuseri 51.08.04.2002 Tirtasari jdih.bulelengkab.go.id 51.08.04.2003 Kayuputih 51.08.04.2004 Banyuatis 51.08.04.2005 Gesing 51.08.04.2006 Munduk 51.08.04.2007 Gobleg 51.08.04.2008 Pedawa 51.08.04.2009 Cempaga 51.08.04.2010 Sidetapa 51.08.04.2011 Tampekan 51.08.04.2012 Banjar Tegeha 51.08.04.2013 Banjar 51.08.04.2014 Dencarik 51.08.04.2015 Temukus 51.08.04.2016 Tigawasa 51.08.04.2017 Kaliasem 51.08.05 Sukasada 51.08.05.2001 Pancasari 51.08.05.2002 Wanagiri 51.08.05.2003 Ambengan 51.08.05.2004 Gitgit 51.08.05.2005 Pegayaman 51.08.05.2006 Silangjana 51.08.05.2007 Pegadungan 51.08.05.2008 Padangbulia 51.08.05.2010 Sambangan 51.08.05.2011 Panji 51.08.05.2012 Panji Anom 51.08.05.2013 Tegalinggah 51.08.05.2014 Selat 51.08.05.2015 Kayuputih 51.08.06 Buleleng 51.08.06.2001 Kalibukbuk 51.08.06.2002 Anturan 51.08.06.2003 Tukadmungga 51.08.06.2004 Pemaron 51.08.06.2005 Baktiseraga jdih.bulelengkab.go.id 51.08.06.2013 Sarimekar 51.08.06.2014 Nagasepaha 51.08.06.2015 Petandakan 51.08.06.2016 Alasangker 51.08.06.2017 Poh Bergong 51.08.06.2018 Jinengdalem 51.08.06.2028 Penglatan 51.08.07 Sawan 51.08.07.2001 Lemukih 51.08.07.2002 Galungan 51.08.07.2003 Sekumpul 51.08.07.2004 Bebetin 51.08.07.2005 Sudaji 51.08.07.2006 Sawan 51.08.07.2007 Menyali 51.08.07.2008 Suwug 51.08.07.2009 Jagaraga 51.08.07.2010 Sinabun 51.08.07.2011 Kerobokan 51.08.07.2012 Sangsit 51.08.07.2013 Bungkulan 51.08.07.2014 Giri Emas 51.08.08 Kubutambahan 51.08.08.2001 Tambakan 51.08.08.2002 Pakisan 51.08.08.2003 Bontihing 51.08.08.2004 Tajun 51.08.08.2005 Tunjung 51.08.08.2006 Depeha 51.08.08.2007 Tamblang 51.08.08.2008 Bulian 51.08.08.2009 Bila 51.08.08.2010 Bengkala 51.08.08.2011 Kubutambahan 51.08.08.2012 Bukti 51.08.08.2013 Mengening jdih.bulelengkab.go.id 51.08.09 Tejakula 51.08.09.2001 Sembiran 51.08.09.2002 Pacung 51.08.09.2003 Julah 51.08.09.2004 Madenan 51.08.09.2005 Bondalem 51.08.09.2006 Tejakula 51.08.09.2007 Les 51.08.09.2008 Penuktukan 51.08.09.2009 Sambirenteng 51.08.09.2010 Tembok BUPATI BULELENG, PUTU AGUS SURADNYANA Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ttd Made Bayu Waringin,SH Nip. 19810716 2000803 1.001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…