DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Penetapan Cadangan Umum 3. Tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan 4. Penanggulangan Krisis Pangan 5. Sistem Informasi Cadangan Pangan 6. Peran Serta Masyarakat 7. Pengawasan dan Pelaporan 8. Penganggaran 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah SALINAN jdih.bulelengkab.go.id dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); jdih.bulelengkab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4.Bupati adalah Bupati Buleleng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
7.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. jdih.bulelengkab.go.id
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10.Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
11.Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12.Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di Daerah, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan Masyarakat.
13.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14.Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa. jdih.bulelengkab.go.id
15.Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
16.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
17.Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
18.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
19.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
20.Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
21.Gejolak Harga Pangan adalah gejolak harga Pangan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
22.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
23.Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, jdih.bulelengkab.go.id meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.ketahanan;
d.keamanan;
e.manfaat;
f.pemerataan;
g.berkelanjutan;
h.keadilan; dan
i.ketepatan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat;
b.meningkatkan akses pangan masyarakat; dan
c.memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.memenuhi kebutuhan pangan Pemerintah Daerah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; jdih.bulelengkab.go.id
b.menjamin pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan tepat sasaran; dan
c.mengantisipasi dan menanggulangi terjadi keadaan rawan Pangan Daerah.

Pasal 5

(1)Sasaran Penerima Cadangan Pangan merupakan seluruh masyarakat yang mengalami situasi kerawanan Pangan.
(2)Situasi rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan Cadangan Pangan;
b.Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
c.penanggulangan kerawanan Pangan;
d.sistem informasi Cadangan Pangan;
e.peran serta masyarakat;
f.pengawasan dan pelaporan; dan
g.penganggaran.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2)Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 8

(1)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan :
1. a.produksi Pangan Pokok Tertentu;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
3. c.kerawanan Pangan.
(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan :
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
2. b.potensi sumber daya Pangan Daerah.

Pasal 9

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:

a.kearifan lokal di masyarakat;
b.pola konsumsi;
c.tingkat konsumsi masyarakat;
d.pertimbangan terhadap penyusutan jumlah dan penurunan mutu Pangan; dan
e.jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 10

(1)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. jdih.bulelengkab.go.id

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:

a.pengadaan;
b.pengelolaan;
c.penyaluran;dan
d.pelepasan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…