ayat
(6)Undang- Un dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara 5, Tambahan Lembaran R blik Indonesia Negara epu Nomor 4355); d u dang Nomor 32 4. Un ang- n Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor T b han Lembaran 125, am a Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 2 3 5. Undang-Undang Nomor 33 Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Tahun 2004 Perimbangan ten tang Keuangan Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);Nomorl30,2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nasional Sosial . Jaminan 4 5 6 Layanan (Lembaran 7 Nomor dan Dae rah Antara Pemerintahan Urusan Provinsi Republik Indonesia 4737);PemerintahanKebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Dae rah PembagianPemerintahanPemerintah,Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang f Bad an ten tang Pera tu ran Lembaran 2011 Tambahan PembentukanTahun53Penyusunanan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 12
11.Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 9 Kabupaten Tahun 2005 DaerahBulukumbatentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Daerah Ka bu paten Bulukumba Nomor 04 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Ka bu paten Bulukumba (Lembaran 15.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor582/Men.Kes/SK/XI/ 1997 tentang Pola Tarif RumahSakit Pemerintah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
I 8 Dae rah Menteri Dalam Keuangan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 11 Publik Retribusi ten tang Partisipasi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 12). 2012 .. (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7);dan 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi 10 2008 2010 PemerintahKabupaten(LembaranKa bu paten Tahun Tahun KewenanganDae rah BulukumbaDae rah BulukumbaNomor 4);
BulukumbaNomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dengan Persetujuan Bersama yangyang Masyarakat Bulukumba Pasal 1 Kesehatan Kabu patenselanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan .. menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. 13 14. Pengelola pelayanan kesehatan adalah pejabat struktural di RSUD dan Puskesmas beserta jaringannya (Pustu, Puskeslu, Puskesdes dan tempat pelayanan kesehatanlain yang dimiliki dan / atau dikelola Pemerintah Daerah). 12. Pusat 1. Ketentuan angka 12 dan angka 14 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 23 dan angka 24 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pas al MEMUTUSKAN: PERATURAN DAE RAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAE RAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. dan BUPATI BULUKUMBA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA Menetapkan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daer Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 201 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembar Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Norn 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupat Buiukumba Nomor 1) diubah sebagai berikut: 23a. Poliklinik adalah balai pengobatan urm, (tidak untuk perawatan atau pasi menginap). 2. Ketentuan