DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 9A, dan Pasal 1 ditambah 2 angka yakni angka 18 dan angka 19 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulukumba.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai pemerintah daerah yang diberi tugas di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku;
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8.Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
9.Kekayaan daerah adalah barang milik pemerintah kabupaten. 9a. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
11.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
12.Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besdarnya jumlah retribusi yang terutang.
13.Surat Ketetapan Retribsui Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15.Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen yang dipersamakan dalam SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17.Penyidik tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 4
18.Kawasan Dalam Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19.Kawasan Luar Kota adalah kawasan pedesaan dengan fungsi utama pada sektor pertanian dimana wilayahnya berdekatan dengan kota yang kegiatan ekonominya sangat bergantung pada kawasan dalam kota.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah.
(2)Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemakaian Tanah;
2. b.pemakaian ruangan/gedung,
3. c.pemakaian kendaraan;
4. d.pemakaian laboratorium; dan
5. e.pemakaian alat kantor/rumah tangga.
(3)Dikecualikan dari kewajiban membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

3.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.Lampiran Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: A. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH Pemakaian Tanah yang digunakan untuk Usaha kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang: 1) Kawasan Dalam Kota…………………………… Rp 5.000/hari 2) Kawasan Luar Kota……………………………… Rp 4.000/hari 5 B. RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANGAN/BANGUNAN C. RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN No Jenis Kendaraan Ukuran Tarif Satuan Keteranga n
1.Mobil Tinja 3.000 ltr Rp. 500.000 Unit/ Layanan Layanan/ rate
2.Mobil Tangki 3.000 ltr Rp. 300.000 Unit/hari D. RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM No PERALATAN DAN MESIN Tarif Satuan Keterangan A Jasa Layanan Laboratorium Bahan Bangunan Layanan Jasa Pengujian Laboratorium
1.Batako - Kuat Tekan Rp. 60.000 Per sampel
2.Agregat Halus/Pasir  Analisa Ayak Rp. 75.000 Per sampel  Berat Jenis Rp. 75.000 Per sampel  Bobot Isi Rp. 75.000 Per sampel  Kadar Air Rp. 75.000 Per sampel  Kadar Lumpur Rp. 75.000 Per sampel  Kadar Zat Organik Rp. 75.000 Per sampel  Penyerapan Air Rp. 75.000 Per sampel  Kekekalan Rp. 100.000 Per sampel
3.Agregat Kasar/Kerikil  Analisa Ayak Rp. 75.000 Per sampel  Berat Jenis Rp. 75.000 Per sampel  Bobot Isi Rp. 75.000 Per sampel  Kadar Air Rp. 75.000 Per sampel  Kadar Lumpur Rp. 75.000 Per sampel  Kekekalan Rp. 100.000 Per sampel No Jenis Barang Kekayaan Daerah Kelas Tarif Satuan Keterangan
1.Mess Pemda Bira Kelas A Rp. 200.000 Kamar/Hari Rp. 750.000 Mess/Hari Rombongan
2.Mess Pemda Bira Kelas B Rp. 100.000 Kamar/Hari Rp. 500.000 Mess/Hari Rombongan
3.Pesanggrahan Tanete Kelas I Rp. 50.000 Kamar/Hari
4.Mess Pemda Bulukumba di Jakarta Kelas I Rp. 175.000 Orang/Hari Masyarakat UmumKelas II Rp. 150.000 Orang/Hari Kelas III Rp. 60.000 Orang/Hari Biasa Rp. 75.000 Orang/Hari Kelas I Rp. 150.000 Orang/Hari PNS /Pejabat Pemda Bulukumba Kelas II Rp. 125.000 Orang/Hari Kelas III Rp. 50.000 Kamar/Hari Biasa Rp. 50.000 Kamar/Hari
8.Aula UPT-LLK Rp. 500.000 Per hari
9.Sanggar Kegiatan Belajar Aula Rp 500.000 Per hari Kamar Rp 50.000 Per hari 6  Kekerasan/Abrasi Rp. 70.000 Per sampel  Penyerapan Air Rp. 75.000 Per sampel
4.Beton Beton Segar  Analisa Ayak Rp. 75.000 Per sampel  Berat Jenis Rp. 70.000 Per sampel  Job Mix Rp. 40.000 Per sampel  Mix Design Rp. 750.000 Per sampel  Slump Test Rp. 40.000 Per sampel Beton Keras  Core Drill Rp. 400.000 Per sampel  Hammer Test Rp. 80.000 Per titik  Kuat Tekan Rp. 60.000 Per sampel
5.Paving Block  Kuat Tekan Rp. 40.000 Per sampel B Jasa Layanan Laboratorium Struktur & Konstruksi Bangunan
1.Laboratorium Mekanika Tanah - Konsolidasi Rp. 100.000 Per sampel  Sondir Rp. 175.000 Per sampel  CBR Laboratorium Rp. 150.000 Per sampel  Sand Cone Rp. 100.000 Per sampel  Analisa Butiran
1.Ayakan Rp. 20.000 Per sampel
2.Hydrometer Rp. 85.000 Per sampel  Klasifikasi Tanah
1.Berat Jenis Tanah Rp. 25.000 Per sampel
2.Batas Cair (liquid limit) Rp. 45.000 Per sampel
3.Batas Plastis (plastis limit) Rp. 45.000 Per sampel
4.Kadar Air Rp. 10.000 Per sampel  Bor Tangan (Hand Bor) Rp. 75.000 Per titik C Jasa Layanan Pengujian Bahan Jalan Pengujian Bahan di Laboratorium
1.Aspal Keras  Destilasi Rp. 100.000 Per sampel  Penetrasi dengan Jalan Rp. 100.000 Per sampel  Ketahanan terhadap leleh Rp. 60.000 Per sampel  Titik Lembek Rp. 75.000 Per sampel  Titik Nyala Rp. 75.000 Per sampel  Dektilitas Rp. 130.000 Per sampel  Berat Jenis Rp. 70.000 Per sampel  Kadar Air Rp. 230.000 Per sampel  Viscositas Rp. 125.000 Per sampel  Perkiraan Suhu Pencampuran & Pemadatan Rp. 125.000 Per sampel
2.Aspal Cair  Kadar Air Rp. 230.000 Per sampel  Titik Nyala Rp. 75.000 Per sampel  Berat Jenis Rp. 70.000 Per sampel 7
3.Campuran Beraspal  Ekstraksi Rp. 200.000 Per sampel  Penetrasi Rp. 55.000 Per sampel  Titik Lembek Rp. 35.000 Per sampel  Dektilitas Rp. 60.000 Per sampel  Kadar Aspal Rp. 100.000 Per sampel  Analisa Saringan Rp. 40.000 Per sampel  Kadar Air Campuran Rp. 205.000 Per sampel
4.Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen  Analisa Saringan Rp. 95.000 Per sampel  Berat Jenis & Penyerapan Rp. 95.000 Per sampel  Berat Isi Rp. 95.000 Per set  Abrasi Rp. 105.000 Per set  Kepipihan Rp. 95.000 Per set  Lolos Saringan 200 Rp. 105.000 Per set  Soundness Agregat Kasar Rp. 730.000 Per set
5.Agregat Halus untuk Campuran Beton Aspal dan Semen  Analisa Saringan Rp. 100.000 Per set  Berat Jenis & Penyerapan Rp. 100.000 Per set  Berat Isi Rp. 45.000 Per set  Sand Equivlant Rp. 255.000 Per set  Atterberg Limit Rp. 35.000 Per set  Soundness Agregat Halus Rp. 730.000 Per set  Organik Impuritis Rp. 75.000 Per set
6.Agregat untuk Base & Sub Base  Analisa Saringan Rp. 50.000 Per sampel  Berat Jenis & Penyerapan Rp. 50.000 Per sampel  Berat Isi Rp. 45.000 Per sampel  Abrasi Rp. 100.000 Per sampel  Atterberg Limit Rp. 80.000 Per sampel  Pemadatan Rp. 195.000 Per set  CBR Rp. 265.000 Per set
7.Tanah untuk Sub Grade  Berat Jenis Rp. 80.000 Per sampel  Atterberg Limit Rp. 35.000 Per sampel  Analisa Saringan Rp. 75.000 Per sampel  Pemadatan Standar Rp. 95.000 Per set  CBR Rp. 265.000 Per set
8.Marshall Compection Machine Rp. 200.000 Per sampel Pengujian Perkerasan di Lapangan
1.Lendutan dengan Benkelman Beam Rp. 55.000 Per titik
2.CBR dan DCP Rp. 100.000 Per titik
3.Sand Cone Rp. 80.000 Per titik 8 D Jasa Layanan Bidang Geoteknik Jalan Pengujian Tanah di Laboratorium
1.Index Properties  Analisa saringan Rp. 80.000 Per sampel  Hidrometer Rp. 120.000 Per sampel  Atterberg Limit Rp. 70.000 Per sampel  Shrinkage Limit Rp. 40.000 Per sampel  Berat Isi Rp. 20.000 Per sampel  Berat Jenis Tanah Rp. 40.000 Per sampel  Kadar Air Rp. 15.000 Per sampel  Kadar Organik Rp. 40.000 Per sampel
2.Soil Compection  Pemadatan Standar Rp. 120.000 Per sampel  CBR Standar Rp. 235.000 Per sampel Pengujian Tanah & Batuan di Lapangan
1.CBR Rp. 165.000 Per titik
2.DCP Rp. 115.000 Per titik
3.Sand Cone Rp. 115.000 Per titik
4.Sondir Ringan Rp. 495.000 Per titik E Jasa Layanan Jembatan Bangunan Pelengkap Jalan Pengujian Bahan di Laboratorium
1.Agregat Kasar untuk Campuran Aspal & Semen  Analisa saringan Rp. 60.000 Per sampel  Berat Jenis & Penyerapan Rp. 100.000 Per sampel  Berat Isi Rp. 60.000 Per sampel  Abrasi Rp. 95.000 Per sampel  Kepipihan Rp. 75.000 Per sampel  Lolos Saringan No. 200 Rp. 95.000 Per sampel  Kadar Lempung Rp. 95.000 Per sampel  Soundness Rp. 580.000 Per sampel
2.Agregat Halus untuk Campuran Aspal & Semen  Analisa saringan Rp. 60.000 Per sampel  Berat Jenis & Penyerapan Rp. 95.000 Per sampel  Berat Isi Rp. 95.000 Per sampel  Soundness Rp. 580.000 Per sampel  Organik Impurities Rp. 110.000 Per sampel
3.Perencanaan Campuran Beton Rp. 750.000 Per sampel
4.Pengujian Mutu Beton  Kuat Tekan Kubus Rp. 50.000 Per sampel  Kuat Tekan Silinder Rp. 60.000 Per sampel 9 E. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT KANTOR/RUMAH TANGGA No Jenis Peralatan Ukura n Tarif Satuan Keterangan
1.Kursi Aluminium Rp. 1.500 Buah/hari Termasuk biaya operasional
2.Kursi Plastik Rp. 1.000 Buah/hari
3.Tenda untuk Pesta Besar Rp. 200.000 Petak/hari
4.Tenda untuk Pesta Kecil Rp. 100.000 Petak/hari Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 27 Oktober 2014 BUPATI BULUKUMBA, ZAINUDDIN H. Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 27 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, A. B. AMAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN : 14/2014 10

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…