DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 01 Tahun 2014

Nomor: 01
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL I : BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN Pasal II : PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerahten tang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 3. Undang-UndangTahun 2004 Perbendaharaan Nomor 1 ten tang Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor Mengingat 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 1.

Pasal 18

ayat

(6)Undang- Un dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara 5, Tambahan Lembaran R blik Indonesia Negara epu Nomor 4355); d u dang Nomor 32 4. Un ang- n Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor T b han Lembaran 125, am a Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 2 3 5. Undang-Undang Nomor 33 Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Tahun 2004 Perimbangan ten tang Keuangan Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);Nomorl30,2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nasional Sosial . Jaminan 4 5 6 Layanan (Lembaran 7 Nomor dan Dae rah Antara Pemerintahan Urusan Provinsi Republik Indonesia 4737);PemerintahanKebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Dae rah PembagianPemerintahanPemerintah,Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang f Bad an ten tang Pera tu ran Lembaran 2011 Tambahan PembentukanTahun53Penyusunanan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 12
11.Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 9 Kabupaten Tahun 2005 DaerahBulukumbatentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Daerah Ka bu paten Bulukumba Nomor 04 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Ka bu paten Bulukumba (Lembaran 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor582/Men.Kes/SK/XI/ 1997 tentang Pola Tarif RumahSakit Pemerintah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; I 8 Dae rah Menteri Dalam Keuangan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Nomor 4 Seri D); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 11 Publik Retribusi ten tang Partisipasi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 12). 2012 .. (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7);dan 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi 10 2008 2010 PemerintahKabupaten(LembaranKa bu paten Tahun Tahun KewenanganDae rah BulukumbaDae rah BulukumbaNomor 4); BulukumbaNomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dengan Persetujuan Bersama yangyang Masyarakat Bulukumba Pasal 1 Kesehatan Kabu patenselanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan .. menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. 13 14. Pengelola pelayanan kesehatan adalah pejabat struktural di RSUD dan Puskesmas beserta jaringannya (Pustu, Puskeslu, Puskesdes dan tempat pelayanan kesehatanlain yang dimiliki dan / atau dikelola Pemerintah Daerah). 12. Pusat 1. Ketentuan angka 12 dan angka 14 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 23 dan angka 24 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pas al MEMUTUSKAN: PERATURAN DAE RAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAE RAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. dan BUPATI BULUKUMBA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA Menetapkan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daer Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 201 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembar Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Norn 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupat Buiukumba Nomor 1) diubah sebagai berikut: 23a. Poliklinik adalah balai pengobatan urm, (tidak untuk perawatan atau pasi menginap). 2. Ketentuan

Pasal 8

diubah, sehingga berbuni sebagai berikut:

Pasal 8

Pasal 8a ( 1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan ( 1) Struktur dan besarnya tarif retribu digolongkan berdasarkan jenis pe!ayan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempa perawatan.
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan unit cost masing-masin pelayanan sebagaimana tercantum dal lampiran I dan lampiran II Peraturan ini. 3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu !'asal, yakni Pasal 8a, sehingga berbunyi sebagberikut: perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 4. Ketentuan ayat
(1)huruf a dan ayat
(4)

Pasal 9

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(I) Jenis pelayanan kesehatan yang terdapat pada: 15 17 tingkat pertama. pengantin cal on ., 8. pemeriksaan(mempelai); dan 9. surat keterangan Calon Jemaah Haji 1. rawat jalan; 2. rawat inap; 3. puskesmas keliling; 4. penunjang diagnostik; 5. pelayanan ambulance/mo bi! jenazah; 6. Ver (visum et revertum); 7. pemeriksaan kesehatan umum (surat keterangan sehat); b. Puskesmas yang dikenakan tarif retribusi,meliputi pelayanan:

(2)Tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUDsebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf a meliputi komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Jasa Medis, sesuai kebutuhanmasing-masing pelayanan. 16 a. RSUD dilaksanakan di instalasi-instalasj yang dikenakan tarif retribusj dikelompokkan kedalam:1. Pelayanan kesehatan rawat jalan; 2. Pelayanan rawat darurat; 3. Pelayanan kesehatan rawat inap; 4. Pelayanan Tindakan Medik; 5. Pelayanan persalinan; 6. Pelayanan rehabilitasi medik; 7. Pelayanan medik gigi dan mulut; 8. Pelayanan konsultasi dan tindakan khusus; 9. Pelayanan medicolegal;

10.Pelayanan jenazah;11. Pelayanan pengunjung diagnostik;12. Pelayanan penunjang logistik;13. Pelayanan Mobil Ambulance dan Jenazah;
14.Pelayanan Darah; dan15. Pelayanan praktek klinik dan riset kesehatan. - -- � Pasal 10 19 dan satu kursi untuk masing-masing penderita serta menu makanan standar Rumah Sakit Pemerintah. b. Kelas II, dengan fasilitas meliputi:4 tempat tidur untuk 4 orang pasien,kipasangin, kamar mandi/WC untuk dipakai bersama 4 orang penderita, bed side table dan satu kursi untuk masing-masing penderita serta menu makanan standar Rumah Sakit Pemerintah. c. Kelas I, dengan fasilitas meliputi:2 tempat tidur untuk 2 orang pasien,kipasangin, kamar mandi/WC untuk 2 orang penderita di dalam ruangan, bed side table, kursi untuk pengunjung serta menu makanan kelas. d. Kelas Utama, dengan fasilitas meliputi: . .1 tempat tidur untuk pasien,AC, kamar mandi/WC, TV, kulkas, bad side locker dan menu makanan kelas. ,1

(3)Tarif retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud p ayat
(1)huruf b meliputi Jasa Sarana d Jasa Pelayanan.
(4)Jenis-jenis pemeriksaan, tindakan dan t dalam kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan perubahan dan penambah yakni sebagaimana tercantum lampiran I dan lampiran II Peraturan ini.
(1)Pembagian Kelas Perawatan di RSU ditetapkan sebagai berikut:a. Kelas III, dengan fasilitas meliputi: 8 tempat tidur untuk 8 orang pasien, kipsangin, kamar mandi/WC untuk dipak bersama 8 orang penderita, bed side tabl 5. Ketentuan ayat
(1)dan ayat
(2)Pasal 10 diub sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Komponen dan besarnya tarif retribusi rawatinap di RSUD terdiri dari:a. jasa sarana;b. jasa medik (visite); dan
1. c.jasa pelayanan. 21
(2)Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini, tidak termasuk obat- obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabilaada dibayar tersendiri oleh pasien.
(3)Jasa medik (visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap pelayanan untuk satu jenis spesialis.
(4)Jasa medik (visite) pada hari libur atau Cito ditambah 25% dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi e. Kelas VIP, dengan fasilitas meliputi:1 tempat tidur untuk pasien,AC, mandi/WC, TV, kulkas, bad side seperangkat kursi tamu menu makanan kelas. f. Paviliun Utama, dengan fasilitas meliputi:1 tempat tidur, 1 sofa penjaga pasien, A TV, kulkas, lemari pakaian, 1 set ku tamu, sampiran handuk, mandi/WC, dan menu makanan kelas. g. Non Kelas, meliputi pelayanan;HCU, !CCU, N!CU, ICU, PACU, Kam Isolasi, dan Perinatologi.
(2)Kelas perawatan pada Puskesmas disamakdengan tarif perawatan Kelas III pada RSUD. 6. Ketentuan ayat ( 1) dan ayat
(5)Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. a.Tindakan Medik Non Operatif; danb. Tindakan Medik Operatif.b. Jasa medik (operator); dan
2. c.Jasa medik anastesi. I 23
(2)Komponen dan besarnya tarif retribusi Tindakan Medik Non Operatif di RSUD meliputi:a. Jasa sarana;b. Jasa pelayanan; danc. Jasa medik.
(3)Komponen dan besarnya tarif retribusi Tindakan Medik Operatif di RSUD meliputi:a. J asa sarana
(4)Klasifikasi tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
(5)Jasa medik (visite) yang dilakukan 0 dokter umum dan dokter gigi dari jasa visite dokter spesialis.dengan catatan maksimal visite yang diba hanya 2 kali per hari.

Pasal 17

(6)Besarnya tarif rawat gabungan yang lahir di RSUD meliputi:a. akomodasinya dikenakan 50% dari t akomodasi ibunya; dan
1. b.jasa visite spesialis sama dengan visite kelas perawatan ibunya.
(1)Tindakan Medik dan Tindakan keperawa terdiri dari: 7. Ketentuan ayat
(1), ayat
(2), ayat
(3), ayat ( dan ayat
(5)Pasal 17 diubah serta ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat
(6), ayat
(7), ayat
(8)d ayat
(9), sehingga berbunyi sebagai berikut: I I 25
(9)Apabila dalam suatu waktu dilakukan 2 (dua) macam Tindakan Medik Operatif sekaligus, rnaka berlaku ketentuan sebagai berikut:a. dilakukan oleh operator yang sama dengan klasifikasi tindakan medik operatif yang sama, maka nilai pelayanan Tindakan Medik Operatif Utama adalah 100% dan Tindakan Medik Operatif Kedua adalah 60%;
1. b.dilakukan oleh operator yang sama tetapi klasifikasi Tindakan Medik Operatif berbeda, maka nilai pelayanan Tindakan Medik Operatif untuk klasifikasi yang lebih tinggi adalah 100% dan Tindakan Medik Operatif untuk klasifikasi yang lebih rendahadalah 60%;
2. c.dilakukan oleh 2 operator yang berbeda � pesialisasinya dengan klasifikasi Tindakan Medik Operatif yang sama, maka nilai Pelayanan Tindakan Medik Operatif yang utama (diagnose pertama) adalah 100% dan
(8)Jasa medik dokter adalah 50% d jasa medik spesialis, tidak dibedakan an tindakan elektif (direncanakan) maupun cit
(7)Jasa medik spesialis anastesi pada tindmedik operatif apabila ada, sebesar 50% jasa operator, sedangkan J penata anastesi (apabila ada) sebesar 5 dari jasa spesialis anastesi.
(6)Jasa pelayanan, jasa medik (operator) jasa anastesi termasuk penata anastesi y dilaksanakan segera (cito) besarnya ditam 25% dari masing-masing komponen jasa.
(5)Tarif tindakan medik sebagaimana dimakpada ayat
(1)tidak termasuk obat-o narkose dan obat-obat lain, biaya penunj medik, jasa konsultasi antar spesialis, apaada dibayar terpisah oleh pasien. Tindakan Medik Operatif Kedua adalah 600,,. dari tarif klasifikasinya;
1. d.dilakukan oleh 2 operator yang berbeda spesialisanya dengan klasifikasi Tindakan Medik Operatif yang berbeda, maka nilai pelayanan Tindakan Medik Operatif untuk klasifikasi yang lebih tinggi adalah 100% dan Tindakan Medik Operatif untuj klasifikasi yang lebih rendah adalah 60%;
2. e.apabila dalam keadaan tertentu dilakukan operasi ulangan akibat komplikasi dari operasi pertama, maka operasi ulangan diganti sebesar 60% dari Tindakan Medik Operatif sebelumnya; dan f. Tarif sebagaimana huruf a, b, c, d dan e tersebut diatas berlaku untuk jasa pelayanan, jasa anastesi, jasa penata anastesi (bila ada) dan jasa spesialis anak (bila ada) dengan nilai jasa ditambah 60° dari komponen jasa masing-masing. Ketentuan ayat ( 1), ayat
(5)dan ayat
(8)Pasal 18 8. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Besarnya tarif retribusi di RSUD untuk pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan kategori penolong persalinan.
(2)Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginaan, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah( Sectio Caesaria).
(3)Komponen dan besarnya tarif pelayanan persalinan meliputi:a. jasa sarana; b. jasa pelayanan; c. jasa medik operator; dan d. jasa medik pediatri (spesialis anak). 27 ...... __ ,_ pada elektif tindakan operator residen antara (direncanakan) maupun cito. dibedakan
(8)Jasa medik pertolongan persalinan adalah 25% (dua puluh lima persen) dari spesialis, tidak 29 Pasal 23 •
(2)Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lain.
(1)Dihapus.
(3)Komponen tarif pelayanan perawatan jenazahmeliputi:a. jasa sarana; b. jasa pelayanan; dan 9. Ketentuan ayat
(1)

Pasal 23

dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: •

(6)Jasa medik spesialis anak (pediatri) pelayanan persalinan apabila ada, besarm adalah 30% (tiga puluh persen) dari ja medik operator (spesialis).
(7)Jasa medik operator (spesialis) pa tindakan segera (cito) ditambah 25% (d puluh lima persen) dari jasa pelayanan.
(5)Jasa medik spesialis anastesi pada tindak medik operatif apabila ada, dibayark sebesar 50% jasa operator, sedangkan Ja penata anastesi (apabila ada) sebesar 50 dari jasa spesialis anastesi.
(4)Tarif pelayanan persalinan dimaksud pada ayat
(1), ayat
(2)dan ayat (3 tidak termasuk obat-obat narkose dan obat obat lain, biaya penunjang medik, ja konsultasi antar spesialis, apabila a dibayar terpisah oleh pasien. c. jasa medik.
(4)Penyimpanan jenazah atas permint penegak hukum dibebaskan dari biaya. jasa pelayanan transpor; dan b. . pelayanan paramedis atau jasa c. Jasa medik umum. tempuh. jarak ambulance/mo bi! tarif pelayanan dari penjumlahan
(3)Besarnyajenazah merupakan dan panjangnya biaya abonemen Bagian Kelima Belas h Penggantian Pengelolaan Dara Tarif Pelayanan Rumah Sakit Pasal 28b Bagian Keempat Belas Tarif Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah 10.

Pasal 24

dihapus. 11. Diantara

Pasal 28

dan

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…