DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2016

Nomor: 02
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan/atau badan usaha. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perseroan terbatas; b. perseroan komanditer; c. badan usaha milik negara; dan/atau d. badan usaha milik daerah. (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun. (4) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, perlu dilakukan hubungan yang selaras antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha sesuai kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
c.bahwa agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat memperoleh hasil yang optimal maka diperlukan adanya pedoman dan kepastian hukum untuk penyalurannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 perihal Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 4
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah dilingkungan pemerintahan Bulukumba.
11.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
12.Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.
13.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
14.Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non-fisik.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Program TJSL dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan;
e.partisipatif dan aspiratif;
f.berkelanjutan; dan
g.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Asas penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan prinsip:

a.kesadaran umum;
b.kepedulian;
c.keterpaduan;
d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
e.kemandirian;
f.sensitivitas; 5
g.keberpihakan;
h.kemitraan;
i.inisiasi;
j.mutualistis dan non diskriminasi; dan
k.koordinatif.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arahan, kebijakan, kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSL dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 5

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaksanaan program TJSL beserta pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TJSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSL secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.terlaksananya program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup pengaturan Program TJSL mencakup:
1. a.asas;
2. b.penyelenggaraan;
3. c.besaran dana;
4. d.program kerja;
5. e.mekanisme dan prosedur;
6. f.forum Pelaksana TJSL; 6
7. g.tata cara perekrutan Forum Perencana TJSL;
8. h.sistem informasi;
9. i.pelaporan;
10. j.penghargaan;
11. k.penyelesaian sengketa;
12. l.pembinaan dan pengawasan; dan
13. m.pembiayaan dan sanksi.
(2)Ruang lingkup TJSL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.
(3)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan/atau badan usaha.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.perseroan komanditer;
3. c.badan usaha milik negara; dan/atau
4. d.badan usaha milik daerah.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun.
(4)Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib:

a.melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dengan mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.menetapkan bahwa TJSL adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan. 7

Pasal 9

(1)Perencanaan penyelenggaraan program TJSL dilakukan melalui:
1. a.kebijakan pemerintah berdasarkan program prioritas pembangunan di Daerah; dan
2. b.partisipatif, yaitu berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Forum Perencana Program TJSL Perusahaan di Daerah.
(2)Dalam hal wilayah kecamatan di Daerah tidak terdapat Perusahaan yang memiliki program TJSL, Pemerintah Kecamatan dan/atau masyarakat setempat dapat mengusulkan program TJSL kepada perusahaan atau Forum Perencana TJSL dan ditembuskan kepada Bupati.
(3)Bupati dapat menindaklanjuti usulan Pemerintah Kecamatan dan/atau masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)melalui koordinasi dengan perusahaan atau Forum Perencana TJSL.
(4)Forum Perencana TJSL dapat melakukan koordinasi dan penyelarasan dengan Forum TJSL Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program TJSL tingkat nasional.

BAB V

PENENTUAN BESARAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Penentuan besaran dana TJSL harus memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…