DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2016

Nomor: 03
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian Nama Jalan di Daerah berasal dari: a. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa; b. nama tumbuhan, hewan, dan pulau di Indonesia; c. nama Pahlawan Nasional dan/atau Pejuang Daerah; d. nama tokoh masyarakat yang berjasa pada masa perjuangan kemerdekaan dan pembangunan yang telah meninggal dunia; e. nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan ajaran agama yang telah meninggal dunia; dan f. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan menyinggung unsur Suku, Agama, Ras, serta Antar golongan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan perlu diatur serta ditetapkan nama jalan yang ada di Kabupaten Bulukumba; c. d. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
7.Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
8.Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
9.Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten;
10.Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
11.Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
12.Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud. 4
13.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
14.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pemberian nama Jalan adalah dalam rangka mengidentifikasi, menata, mengatur, menertibkan, dan memberi kemanfaatan terhadap penggunaan nama Jalan di daerah.
(2)Tujuan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
1. a.memudahkan memperoleh informasi nama Jalan;
2. b.memberikan kemudahan dalam pelayanan dan akses transportasi;
3. c.sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada masa perjuangan kemerdekaan dan pembangunan;
4. d.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
5. e.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
6. f.mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

BAB III

STATUS JALAN UMUM

Pasal 3

Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

a.Jalan Nasional;
b.Jalan Provinsi;
c.Jalan Kabupaten;
d.Jalan Kota; dan
e.Jalan Desa; 5

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 4

(1)Setiap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada dalam Daerah wajib mempunyai nama Jalan.
(2)Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

Pemberian Nama Jalan di Daerah berasal dari:

a.nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
b.nama tumbuhan, hewan, dan pulau di Indonesia;
c.nama Pahlawan Nasional dan/atau Pejuang Daerah;
d.nama tokoh masyarakat yang berjasa pada masa perjuangan kemerdekaan dan pembangunan yang telah meninggal dunia;
e.nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan ajaran agama yang telah meninggal dunia; dan
f.nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan menyinggung unsur Suku, Agama, Ras, serta Antar golongan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 6

(1)Pemberian nama jalan diusulkan kepada Bupati.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis beserta alasan dan latar belakang usulan.
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
1. a.pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan;
2. b.tokoh masyarakat, pemuka agama, Pemangku adat;
3. c.organisasi kemasyarakatan;
4. d.keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang yang diakui berjasa kepada Negara atau Daerah; dan
5. e.pengembang perumahan bagi jalan di dalam kawasan perumahan. 6
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian nama jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

TIM PEMBENTUKAN NAMA JALAN

Pasal 7

(1)Dalamrangkamenghimpun dan menginventarisasi usulan nama jalan dan nama jalan yang telah ada,PemerintahDaerahdapa t membentukTim Pembentukan Nama Jalan.
(2)Tim Pembentukan Nama Jalan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) ditetapkandalam KeputusanBupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembentukan Nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PAPAN NAMA JALAN

Pasal 8

(1)Setiap Jalan yang sudah diberi nama, dibuatkan Papan Nama jalan.
(2)Papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan tulisan:
1. a.nama Jalan ditulis dengan huruf kapital latin;
2. b.huruf Lontara; dan
3. c.kode pos.
(3)Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kedua ujung jalan diatas permukaan tanah dengan pondasi cor beton.
(4)Papan Nama Jalan terbuat dari bahan yang kuat dan awet dengan menggunakan papan/plat dan tulisan berwarna cerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pembuatan, pemasangan, dan pemeliharaan papan nama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba. 7

Pasal 10

(1)PengembangPerumahan wajib melakukan pemasangan papan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah jalan dibangun dan/atau difungsikan.
(2)Pembuatan, pemasangan,dan pemeliharaan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh PengembangPerumahansebelum fasilitas jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…