DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2022

Nomor: 03
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II KEMUDAHAN PEYELENGGARAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO. BAB III PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO. BAB IV PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO. BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT. BAB VI PELAPORAN. BAB VII PENGAWASAN. BAB VIII SANKSI. BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan peran koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bulukumba diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 SALINAN 2 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

[ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 3 dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh camat.
7.Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
11.Bahan Penolong adalah bahan yang diperlukan untuk memenuhi proses produksi yang hanya dimanfaatkan untuk waktu tertentu.
12.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
14.Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan usaha.
15.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha.

Pasal 2

Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan asas:

a.partisipasi;
b.kemandirian;
c.kewirausahaan;
d.transparansi;
e.kebersamaan;
f.kekeluargaan; dan
g.demokrasi ekonomi. 4

Pasal 3

Kemudahan, perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, bertujuan untuk:

a.meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan;
b.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha Mikro;
c.mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
d.meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
e.menumbuhkembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan;
f.meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g.mengembangkan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro; dan
h.mewujudkan ekonomi rakyat yang berdikari, maju, sejahtera, adil, dan makmur.

Pasal 4

Ruang lingkup kemudahan, perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:

a.kemudahan penyelenggaraan koperasi dan usaha mikro;
b.perlindungan usaha koperasi dan usaha mikro;
c.pemberdayaan usaha koperasi dan usaha mikro;
d.peran serta masyarakat;
e.pelaporan
f.pengawasan; dan
g.sanksi administrasi.

BAB II

KEMUDAHAN PEYELENGGARAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 5

(1)Koperasi dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(2)Usaha koperasi meliputi:
1. a.usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
2. b.usaha koperasi yang meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
(3)Usaha koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut;
1. a.kebutuhan anggota dan kapasitas koperasi;
2. b.pengutamaan, pemenuhan, pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
3. c.praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota; dan
4. d.kerjasama koperasi dan/atau antar koperasi dan badan usaha lain.
(4)Usaha koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut: 5
1. a.manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan koperasi;
2. b.kerjasama antar koperasi; dan
3. c.kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi.
(2)Untuk memberikan kemudahan dalam sistem pelaporan koperasi, perangkat daerah yang membidangi koperasi dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh kemitraan.
(3)Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Pasal 7

(1)Kriteria Usaha mikro sebagai berikut:
1. a.usaha Mikro memiliki modal usaha dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
2. b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2)Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha.
(2)Perizinan berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
1. a.nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
2. b.nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
3. c.nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha berisiko tinggi.
(3)Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro, dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan perizinan berusaha.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan:
1. a.identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko 6 rendah, menengah dan tinggi; dan
2. b.pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
2. b.memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
(4)Ketentuan mengenai pendampingan dari Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…