DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2021

Nomor: 07
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN BAB IV BAB IV OTONOMI UNIT PELAKSANA TEKNIS RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA BAB V TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB VI ESELONISASI JABATAN BAB VII TATA KERJA BAB IX KETENTUAN PERALIHAN VIIIPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja pada Dinas Kesehatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)sebaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
17.Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.03/I/0196/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bulukumba.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
7.Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja yang selanjutnya disingkat UPT RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
8.Kepala UPT yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur UPT RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja;
9.Wakil Direktur adalah Wakil Direktur UPT RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;
10.Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
11.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
12.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
13.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
14.Dokumen Pelaksanan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA Dinas adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
15.Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
16.Sarana Prasarana Alat adalah sarana prasarana alat yang digunakan dalam pelayanan medis maupun non medis di UPT RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
17.Central Sterile Supply Department yang selanjutnya disingkat CSSD adalah unit yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses sterilisasi mulai dari pencucian atau dekontaminasi, pengepakan dan sterilisasi peralatan bedah atau peralatan lain yang dibutuhkan rumah sakit dalam merawat atau melakukan tindakan kepada pasien.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)UPT Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja dipimpin oleh Direktur.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT, terdiri atas :
1. a.Direktur;
2. b.Wakil Direktur Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Keperawatan, terdiri dari:
  1. 1.Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, terdiri dari : a) Seksi Pelayanan Medik; dan b) Seksi Penunjang Medik
  2. 2.Bidang Keperawatan, terdiri dari: a) Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan b) Seksi Rawat Khusus.
3. c.Wakil Direktur Pelayanan Non Medik dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  1. 1.Bidang Pelayanan Non Medik dan Penunjang Non Medik, terdiri dari: a) Seksi Pelayanan Non Medik; dan b) Seksi Penunjang Non Medik.
  2. 2.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan b) Seksi Penelitian dan Pengembangan
4. d.Wakil Direktur Administrasi Umum, Keuangan dan Program, terdiri dari:
  1. 1.Bagian Adminstrasi Umum dan Kepegawaian; a) Subbagian Tata Usaha; b) Subbagian Rumah Tangga; dan c) Subbagian Kepegawaian
  2. 2.Bagian Keuangan dan Aset, terdiri dari: a) Subbagian Perbendaharaan; b) Subbagian Aset; dan c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
  3. 3.Bagian Program, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kemitraan, terdiri dari: a) Subbagian Program, Monitoring dan Evaluasi; b) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; dan c) Subbagian Hukum dan Kemitraan
5. e.Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

OTONOMI UNIT PELAKSANA TEKNIS RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA

Pasal 4

(1)Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(2)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
(3)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokuman pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan jabatan pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
(5)Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapataan dan belanja Rumah Sakit.

Pasal 6

(1)Dalam pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan:

a.Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Direktur memiliki kewenangan dalam menyelanggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
c.Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

(1)Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, menyelenggarakan, mengoordinasikan, membina dan mengawasi serta mengendalikan pengelolaan Rumah Sakit sesuai ketentuan perundang- undangan.
(2)Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
2. b.pelaksanaan penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai kewenangannya;
3. c.pelaksanaan penyelanggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
4. d.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi unsur organisasi;
5. e.pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Direktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam linkgungan rumah akit untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merumuskan penetapan kebijakan teknis serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
7. g.memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan rencana strategis Rumah Sakit sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
8. h.memimpin, mengoordinir, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan Rumah Sakit yang meliputi Bidang Pelayanan Medik Penunjang Medik dan Keperawatan, Bidang Pelayanan Non Medik, Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Penelitian dan Pengembangan, serta Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Program;
9. i.menetapkan penugasan pegawai dan mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
10. j.mengusulkan pengangkatan, mutasi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pemberhentian pegawai negeri kepada pejabat pembina kepegawaian daerah;
11. k.mengangkat dan memberhentikan pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
12. l.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan, selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan;
13. m.menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan evaluasi pegawai secara berjenjang;
14. n.memimpin pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;
15. o.mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
16. p.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat kauangan dan pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Bupati;
17. q.menyelenggarakan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit kepada Kepala Dinas;
18. r.menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
19. s.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. t.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Direktur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. u.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1)Wakil Direktur Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Keperawatan berada dibawah dan bertangung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan serta membantu Direktur dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit;
(2)Dalam melaksanakan tugas Wakil Direktur Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pemberian pelayanan medik, penunjang medik dan Keperawatan;
2. b.koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan Keperawatan;
3. c.pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik, penunjang medik dan Keperawatan; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi pelayanan medik, penunjang medic dan Keperawatan
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Wakil Direktur Pelayanan Medik, Penunjang medik dan Keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan rumah sakit untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perumusan kebijakan pengelolaan Pelayanan Medik, Penunjang Medik, dan Keperawatan
7. g.mengkoordinasikan kegiatan pelayanan Rumah Sakit dengan mengedepankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan RSUD;
8. h.mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf medis (Medical Staff By Law dan Staff Nursing) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik;
9. i.melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medik, penunjang medik dan Keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
10. j.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat khusus, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Rekam Medis, Instalasi SIRS dan Instalasi Pelayanan darah melalui rapat koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
11. k.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. l.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Wakil Direktur Pelayanan Medik, Penunjang medik dan Keperawatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

(1)Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik dan penunjang medik serta membantu Wakil Direktur Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Keperawatan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik dan penunjang medik.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai ungsi sebagai berikut:
1. a.perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Medik;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Medik;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Medik;
4. d.pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Medik; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3)Uraian tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pelayanan Medik dan Penujang Medik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan medik, rekam medis, rujukan dan penunjang medik serta sistem informasi kesehatan, dan lainnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kajian peraturan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
7. g.mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebijakan strategi RSUD serta prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, rekam medis, rujukan dan penunjang medis serta pengelolaan sistem informasi kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien;
9. i.melaksanakan pengawasan pelaksanaan Status Staf Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik;
10. j.mengoordinasikan pengelolaan Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memberikan arah dalam pemberian pelayanan medis yang bermutu dan berkualitas;
11. k.mengoordinasikan pelaksanaan Disaster Plan Rumah Sakit melalui rapat koordinasi untuk mewujudkan kesatuan tindakan dalam penanganan pasien korban bencana;
12. l.melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik yang meliputi pelayanan medik dan penunjang medik;
13. m.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
14. n.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. o.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
16. p.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…