DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Radio Swara Panrita Lopi FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Radio Swara Panrita Lopi FM berkedudukan di Ibukota Daerah. (3) Radio Swara Panrita Lopi FM melekat secara kelembagaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan salah satu sarana efektif yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyebarluaskan informasi pembangunan daerah dan mendidik masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses pembangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Panrita Lopi FM; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PANRITA LOPI FM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 3
6.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio, melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7.Penyiaran radio adalah komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8.Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
9.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
11.Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
12.Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13.Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14.Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

BAB II

PEMBENTUKAN, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Swara Panrita Lopi FM yang selanjutnya disebut Radio Swara Panrita Lopi FM.
(2)Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.
(3)Radio Swara Panrita Lopi FM bersifat independen, netral, dan tidak komersil. 4

Pasal 3

Radio Swara Panrita Lopi FM dibentuk dengan tujuan:

a.sebagai media pendidikan dan hiburan yang sehat;
b.sebagai media informasi pembangunan dan kebencanaan;
c.sebagai media komunikasi masyarakat dan Pemerintah Daerah;
d.sebagai media pelestarian budaya;
e.sebagai media peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
f.sebagai media perekat sosial.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembentukan, asas, sifat, dan tujuan;
b.kedudukan dan bentuk organisasi;
c.perizinan;
d.dewan pengawas dan dewan direksi;
e.pelaksanaan siaran;
f.sumber pembiayaan; dan
g.bentuk peran serta masyarakat.

BAB IV

KEDUDUKAN, LOGO, DAN BENTUK ORGANISASI

Pasal 5

(1)Radio Swara Panrita Lopi FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Radio Swara Panrita Lopi FM berkedudukan di Ibukota Daerah.
(3)Radio Swara Panrita Lopi FM melekat secara kelembagaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 6

(1)Bentuk Logo Organisasi Radio Swara Panrita Lopi FM sebagaimana tergambar dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Bentuk Organisasi Radio Swara Panrita Lopi FM terdiri dari:
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi. 5

BAB V

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, Radio Swara Panrita Lopi FM wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Biaya proses penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

(1)Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah 3 (tiga) orang.
(2)Dewan Pengawas terdiri dari:
1. a.unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Penyiaran;
2. b.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika; dan
3. c.unsur praktisi Penyiaran Radio.
(3)Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 9

Calon Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.mempunyai kompetensi pengetahuan terkait Penyelenggaraan Penyiaran;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas yang memiliki pengalaman atau kompetensi di bidang penyiaran;
f.bukan anggota partai politik; dan
g.tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya.

Pasal 10

(1)Calon Dewan Pengawas diusulkan paling tinggi 12 (dua belas) orang oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2)DPRD melakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 6
(3)DPRD mengusulkan kepada Bupati paling tinggi 6 (enam) calon Dewan Pengawas yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan.
(4)Bupati memilih dan menetapkan 3 (tiga) Dewan Pengawas dari calon yang diusulkan oleh DPRD.
(5)Salah satu dari 3 (tiga) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih menjadi Ketua Dewan Pengawas melalui keputusan Rapat Dewan Pengawas.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…