DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Objek retribusi merupakan pemakaian kekayaan daerah. (2) Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dikecualikan dari kewajiban membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum. (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan banyaknya penambahan peralatan/jasa bidang perikanan, perlu menambah objek kekayaan daerah dalam pasal 3 dan jenis barang kekayaan daerah dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Kekayaan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, dan disisipkan 1 angka yakni angka 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bulukumba. 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulukumba.
5.Pegawai pemungut retribusi adalah pegawai pemerintah daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 3
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
9.Kekayaan Daerah adalah barang milik Pemerintah Kabupaten.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17.Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, dan ayat

(3)diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek retribusi merupakan pemakaian kekayaan daerah.
(2)Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemakaian Tanah;
2. b.pemakaian ruangan/gedung;
3. c.pemakaian kendaraan;
4. d.pemakaian laboratorium;
5. e.pemakaian alat kantor/rumah tangga; dan
6. f.pemakaian peralatan perikanan. 4
(3)Dikecualikan dari kewajiban membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
(4)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 27 Desember 2019 BUPATI BULUKUMBA, ttd A. M.SUKRI A. SAPPEWALI Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 3 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, ttd A. B. AMAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 1 NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.001.1.20 5 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR : 1 TAHUN 2020 TANGGAL : 3 JANUARI 2020 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH RETRIBUSI PERALATAN/JASA PERIKANAN No Jenis Barang Kekayaan Daerah Kapasitas/ Ukuran/ Kelas Tarif Persewaan (Rp) Satuan Ket. 1 2 3 4 5 6 I. PERALATAN /JASA PERIKANAN Peralatan/Jasa Budidaya Perikanan

1.Excavator khusus Tambak Unit 150.000,- Unit/ Jam Diluar biaya operasional (Tarif biaya operasional akan diatur dengan Perbup)
2.Excavator khusus Tambak Unit 100.000.000,- Unit/ Tahun
3.Sewa Pasar Benih Ikan (PBI) Unit 20.000.000,- Unit/ Tahun
4.Sewa Balai Benih Ikan (BBI) Unit 20.000.000,- Unit/ Tahun Pemakaian Peralatan Perikanan 1 Pemakaian Solar Packed Dealer Nelayan Milik Dinas Unit 10,- Liter 2 Sewa tempat Solar Packed Dealer Milik Swasta Unit 5,- Liter 3 Sewa Kapal Latih Perikanan Unit 300.000,- Hari Diluar Biaya Operasional Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1.Sewa Cold Storage - 15.000.000,- Unit/ Tahun
2.Sewa Pabrik Es Balok - 15.000.000,- Unit/ Tahun
3.Sewa Pabrik Es Curah - 5.000.000,- Unit/ Tahun 6 No Jenis Barang Kekayaan Daerah Kapasitas/ Ukuran/ Kelas Tarif Persewaan (Rp) Satuan Ket. 1 2 3 4 5 6
4.Tarif Penyimpanan di Cold Storage: - Udang - 500,- Per etmal Kg (24 Jam) - Ikan - 300,- Per etmal Kg (24 Jam)
5.Es Curah - 500,- Kg
6.Es Balok - 1.250,- Balok
7.Pengelolaan Senkul Serba Ikan Unit 20.000.000,- Tahun
8.Sewa Lapak Senkul (Bangunan Permanen) - 7.000,- M2/ Bulan Diluar Biaya Operasional BUPATI BULUKUMBA, ttd A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…