DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah yang diubah Pasal II: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien melalui penataan kembali Perangkat Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulukumba;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan huruf d, angka 3, angka 9, angka 12, angka 14, angka 17, angka 18, angka 22, dan huruf e, angka 1 dan angka 2 Pasal 4 diubah dan huruf d angka 6, angka 7, angka 10, angka 19, angka 3 20, angka 23, angka 25 dan huruf e, angka 3 dan angka 5 Pasal 4 dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dihapus ;
7. 7.Dihapus ;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
10. 10.Dihapus;
11. 11.Dinas Perikanan tipe A yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
12. 12.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
13. 13.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
14. 14.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; 4
15. 15.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
16. 16.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian serta urusan pemerintahan bidang statistik;
17. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
18. 18.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
19. 19.Dihapus;
20. 20.Dihapus;
21. 21.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. 22.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
23. 23.Dihapus;
24. 24.Dinas Perhubungan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
25. 25.Dihapus;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Dihapus;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;
5. 5.Dihapus;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Gantarang dengan tipe A
2. 2.Kecamatan Kindang dengan tipe A
3. 3.Kecamatan Ujung Bulu dengan tipe A
4. 4.Kecamatan Ujung Loe dengan tipe A
5. 5.Kecamatan Bonto Bahari dengan tipe A
6. 6.Kecamatan Bonto Tiro dengan tipe A
7. 7.Kecamatan Herlang dengan tipe A
8. 8.Kecamatan Kajang dengan tipe A 5
9. 9.Kecamatan Bulukumpa dengan tipe A
10. 10.Kecamatan Rilau Ale dengan tipe A
11. 2.Ketentuan Pasal 11 huruf a diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah meliputi:
1. 1.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
2. 2.Dinas Ketahanan Pangan;
3. 3.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. 4.Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. 5.Dinas Pemuda dan Olah Raga;
6. 6.Dinas Pariwisata;
7. 7.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
8. 8.Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
9. 9.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
10. 10.Dinas Pengelola Sumber Daya Air;
11. 11.Dinas Tenaga Kerja;
12. 12.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. 14.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. 16.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. 17.Badan Pengelola Keuangan Daerah;
18. 18.Badan Pendapatan Daerah;
19. 19.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.Dihapus;
c.Dihapus;
d.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6
e.Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.Dihapus
h.Dihapus.
i.Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bukukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 6 Agustus 2021 BUPATI BULUKUMBA ttd MUCHTAR ALI YUSUF Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 9 Agustus 2021 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, ttd MISBAWATI A. WAWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 NOMOR 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.01.074.21 7

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…