DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : PENATAAN PERMAKAMAN BAB IV : PENYELENGGARAAN PERMAKAMAN BAB V : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX : KETENTUAN PENYIDIKAN BAB X : KETENTUAN PIDANA BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan penduduk harus disertai dengan pelayanan permakaman dan pemakaman yang dilaksanakan secara sinergi, profesional, dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya dan kondisi daerah;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan permakaman dan pemakaman, perlu pengaturan dalam suatu peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Permakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3350); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA Dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN PERMAKAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
3.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulukumba.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba.
7.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bulukumba.
8.Tokoh Yang Berjasa Bagi Daerah yang selanjutnya disebut Tokoh Berjasa Daerah adalah orang yang telah melakukan perbuatan yang baik, berguna dan bernilai bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bulukumba.
9.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Penataan Tempat Permakaman adalah pengaturan tempat permakaman yang ada di daerah sesuai dengan agama, sosial, budaya, dan kondisi khusus daerah. 3
12.Penyelenggaraan Permakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
13.Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
14.Tempat Permakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah.
15.Tempat Permakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Desa.
16.Tempat Permakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan permakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan dan/atau organisasi keagamaan.
17.Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
18.Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
19.Tempat Perabuan atau Krematorium yang selanjutnya disebut Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sehingga menjadi abu.
20.Pengabuan atau Kremasi yang selanjutnya disebut Kremasi adalah pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan permakaman dan pemakaman yang sesuai dengan agama, keyakinan, sosial, budaya, dan kondisi khusus Daerah;
b.mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan tempat permakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, lingkungan, dan kesehatan; dan
c.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan permakaman dan pemakaman di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penataan permakaman;
b.penyelenggaraan permakaman;
c.peran serta masyarakat; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENATAAN PERMAKAMAN

Pasal 4

(1)Permakaman di Daerah terdiri atas:
1. a.TPU;
2. b.TPU Desa;
3. c.TPBU; dan
4. d.Tempat Permakaman Khusus. 4
(2)TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)TPU Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
(4)TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dan dikelola oleh Badan dan/atau organisasi keagamaan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan untuk:
1. a.memperoleh informasi dan lokasi makam dan permakaman di luar TPU dan TPU Desa; dan
2. b.memperoleh informasi jenazah dan ahli waris jenazah.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait;
(3)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat ke dalam basis data permakaman.
(4)Basis data permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.jumlah makam dan permakaman;
2. b.lokasi permakaman; dan
3. c.nama dan ahli waris jenazah.

Pasal 6

Penataan TPU meliputi:

a.penyediaan lahan;
b.pembangunan; dan
c.penggunaan petak makam.

Pasal 7

(1)Penyediaan lahan untuk keperluan TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.proyeksi kebutuhan lahan permakaman;
2. b.tidak berada di wilayah yang padat penduduk;
3. c.tidak berada di atas lahan produktif;
4. d.tersedianya akses jalan;
5. e.keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
6. f.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
(3)Lahan untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
2. b.hibah; dan/atau
3. c.wakaf.
(4)Penyediaan lahan untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 5

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembangunan TPU di atas tanah yang telah disediakan.
(2)Pembangunan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.petak makam; dan
2. b.sarana dan prasarana.
(3)Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokan berdasarkan agama.
(4)Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi atas blok yang diperuntukan bagi:
1. a.Tokoh Berjasa Daerah;
2. b.masyarakat Daerah;
3. c.masyarakat dari Luar Daerah; dan
4. d.jenazah tanpa identitas.
(5)sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.jalan;
2. b.kantor pelayanan TPU;
3. c.parkir;
4. d.listrik dan/atau penerangan;
5. e.pohon pelindung;
6. f.batas antar blok permakaman;
7. g.pagar pembatas pada bagian terluar; dan
8. h.ruang hijau permakaman termasuk permakaman tanpa perkerasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total area permakaman dengan tingkat liputan vegetasi 40% (empat puluh persen) dari luas ruang hijaunya.

Pasal 9

(1)Petak Makam mempunyai ukuran paling panjang 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan paling lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter dengan kedalaman paling sedikit 1,50 (satu koma lima puluh) meter.
(2)Petak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jarak antar Petak Makam paling sedikit sebesar 0,5 (nol koma lima) meter.
(3)Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan dalam keadaan tertentu meliputi:
1. a.kondisi tanah yang tidak memungkinkan; dan/atau
2. b.permakaman massal.

Pasal 10

(1)Setiap Petak Makam yang telah digunakan harus diberi tanda berupa nisan pada bagian kepala.
(2)Nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ukuran 15 (lima belas) centimeter kali 20 (dua puluh) centimeter.
(3)Nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian jenazah.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…