DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pedoman dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2004 Nomor 4). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.
6.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 3
13.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
(2)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
(3)BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(4)Syarat pendirian BUM Desa adalah:
1. a.atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
2. b.adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
3. c.sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. d.tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
5. e.tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
6. f.adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
7. g.untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pasal 3

(1)Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:
1. a.musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
2. b.kesepakatan dituangkan dalam berita acara;
3. c.pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
4. d.pembentukan peraturan desa tentang pendirian BUM Desa
(2)Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 4

(1)Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
(2)Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.penasihat; dan
2. b.pelaksana operasional 4
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa.
(4)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa.
(5)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
(6)Struktur kepengurusan BUM Desa selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
(2)Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 6

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IV

14 HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
(3)Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
(4)Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
(5)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 8

(1)Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
(2)Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 5
(3)Modal BUM Desa terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Desa; dan
2. b.penyertaan modal masyarakat Desa.
(4)Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
1. a.dana segar;
2. b.bantuan Pemerintah;
3. c.bantuan pemerintah daerah; dan
4. d.aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
(6)Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUM Desa, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BAGI HASIL USAHA

Pasal 9

BUM Desa berhak menghimpun usaha-usaha yang ada dan menjadi milik desa untuk dikelola dalam rangka peningkatan pendapatan hasil usaha BUM Desa.

Pasal 10

(1)Pengelola BUM Desa wajib memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia masyarakat Desa.
(2)Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
(3)Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.
(4)BUM Desa wajib memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa.
(5)Pengelola BUM Desa wajib menjaga aset Desa.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…