DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi maksud huruf a maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba; Mengingat : 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBANOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK SULSELBAR DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUKUMBA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 7 diubah, dan ditambahkan 1 angka yakni angka 8, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bulukumba .
4.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlahmodal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daeraholeh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disingkat PDAMadalah Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT Bank Sulselbar adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dariPerusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
2.Ketentuan Pasal 3huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah sampai dengan tahun anggaran 2016 ke dalam modal saham meliputi:

a.PT Bank Sulselbar sebesar Rp7.215.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima belas juta rupiah); dan
b.PDAM sebesar Rp5.276.439.402,90 (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah, sembilan puluh sen).
1. 3.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat (1a),sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Jumlah seluruh modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar sampai dengan tahun anggaran 2016 sebesar Rp7.215.000.000,00(tujuh milyar dua ratuslima belas jutarupiah).
(1a)Jumlah seluruh modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
1. a.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2005 sebesarRp819.000.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta rupiah);
2. b.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2006 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. c.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. d.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2012sebesarRp1.244.400.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
5. e.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2013sebesarRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. f.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2014sebesarRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. g.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2015sebesarRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
8. h.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2016sebesarRp1.000.600.000,00 (satu milyarenam ratus ribu rupiah).
(2)Jumlah seluruh modal pemerintah daerah kepada PDAM sampai dengan tahun anggaran 2015 sebesar Rp5.276.439.402,90 (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah sembilan puluh sen) dengan perincian sebagai berikut:
1. a.pada tahun 1981/1982 bantuan tanah, biaya/ongkos angkut pipa dan bantuan pembayaran listrik sebesar Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
2. b.pada tahun 1990 penyertaan modal atas proyek air minum/bersih dari Departemen Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebesar Rp255.191.023,50 (dua ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah lima puluh sen);
3. c.pada tahun 1997 penyertaan modal atas bantuan Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum dengan} berita acara serah terima Nomor: 10/BA/PPSAB/SS/1996 sebesar Rp3.439.568.849,40 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh sen); dan
4. d.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyertaan modal sebesar Rp1.545.279.530,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 5ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (2) dan ayat
(3)disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Sulselbar direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
(1a)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penyertaaan modal yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).
(2a)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk penyertaaan modal yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
(3)Dihapus.
(4)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk modal, penyelesaian hutang (non kas), pembangunan infrastruktur dan/atau program lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 7 Oktober 2016 BUPATI BULUKUMBA, A. M. SUKRI. A. SAPPEWALI Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 7 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, A. B. AMAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.10.133.16 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODALPEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK SULSELBARDAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUKUMBA I. UMUM Pada umumnya masyarakat menghubungkan otonomi daerah yang mengandung pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah, adalah dalam rangka demokratisasi (politik) dan peningkatan pembangunan nasional di daerah. Melibatkan aspirasi dan partisipasi rakyat di daerah, adalah tentang bagaimana pembangunan dilaksanakan berdasarkan persepsi dan kehendak mereka dari sisi ekonomi-politik. Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia.Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing- masing. Pada dasarnya semua bidang usaha untuk melakukan penanaman modal modal daerah, dalam upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbuka bagi seluruh bidang ekonomi dan tidak hanya perbankan.Namun, hal ini harus tetap memperhatikan manfaat penyertaan modal ini bagi masyarakat daerah tersebut.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) biasanya juga tersebar di berbagai sektor ekonomi yang penting terhadap daerahnya.Bank adalah salah satunya, yang merupakan usaha daerah pada bidang perbankan pada umumnya.Peran pemerintah daerah baik itu Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dalam usaha ini relatif sangat besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham.Eksistensi dari BUMD ini juga termasuk sebagai konsekuensi di mana hal yang penting atau cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dalam hal ini daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Perseroan Terbatas (yang dimiliki oleh daerah atau BUMD) yang lebih diutamakan adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha di bidang- bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta daerah. Dalam prakteknya perusahaanmilik daerah ini tidak ada bedanya dengan perusahaan swasta, kecuali eksistensi unsur pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mayoritas di dalam suatu perusahaan tersebut. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba sejauh ini telah melakukan penyertaan modal pada PT.Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penyertaan Modal tersebut bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pendapatan Bagi hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam rangka membiayai berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah setiap tahunnya. Hal ini diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba.Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Hal ini berarti Penyertaan Modal merupakan salah satu bentuk investasi langsung d a r i P e m e r i n t a h / Pemerintah Daerah.Dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal saham pada PT. Bank Sulselbar guna memperoleh manfaat ekonomis berupa deviden yang lebih tinggi maka Pemerintah Daerah perlu menambah Penyertaan Modal (Investasi) pada PT. Bank Sulselbar dimaksud. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba dipandang perlu untuk ditinjau kembali dengan melakukan perubahan atas perda tersebut. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1a) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2a) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam bentuk penyelesaian hutang (non kas) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. Ayat (5) Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 10

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…