(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Sulselbar direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
(1a)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penyertaaan modal yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).
(2a)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk penyertaaan modal yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
(3)Dihapus.
(4)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk modal, penyelesaian hutang (non kas), pembangunan infrastruktur dan/atau program lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 7 Oktober 2016 BUPATI BULUKUMBA, A. M. SUKRI. A. SAPPEWALI Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 7 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, A. B. AMAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.10.133.16 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODALPEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK SULSELBARDAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUKUMBA I. UMUM Pada umumnya masyarakat menghubungkan otonomi daerah yang mengandung pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah, adalah dalam rangka demokratisasi (politik) dan peningkatan pembangunan nasional di daerah. Melibatkan aspirasi dan partisipasi rakyat di daerah, adalah tentang bagaimana pembangunan dilaksanakan berdasarkan persepsi dan kehendak mereka dari sisi ekonomi-politik. Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia.Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing- masing. Pada dasarnya semua bidang usaha untuk melakukan penanaman modal modal daerah, dalam upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbuka bagi seluruh bidang ekonomi dan tidak hanya perbankan.Namun, hal ini harus tetap memperhatikan manfaat penyertaan modal ini bagi masyarakat daerah tersebut.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) biasanya juga tersebar di berbagai sektor ekonomi yang penting terhadap daerahnya.Bank adalah salah satunya, yang merupakan usaha daerah pada bidang perbankan pada umumnya.Peran pemerintah daerah baik itu Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dalam usaha ini relatif sangat besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham.Eksistensi dari BUMD ini juga termasuk sebagai konsekuensi di mana hal yang penting atau cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dalam hal ini daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Perseroan Terbatas (yang dimiliki oleh daerah atau BUMD) yang lebih diutamakan adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha di bidang- bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta daerah. Dalam prakteknya perusahaanmilik daerah ini tidak ada bedanya dengan perusahaan swasta, kecuali eksistensi unsur pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mayoritas di dalam suatu perusahaan tersebut. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba sejauh ini telah melakukan penyertaan modal pada PT.Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penyertaan Modal tersebut bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pendapatan Bagi hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam rangka membiayai berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah setiap tahunnya. Hal ini diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba.Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Hal ini berarti Penyertaan Modal merupakan salah satu bentuk investasi langsung d a r i P e m e r i n t a h / Pemerintah Daerah.Dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal saham pada PT. Bank Sulselbar guna memperoleh manfaat ekonomis berupa deviden yang lebih tinggi maka Pemerintah Daerah perlu menambah Penyertaan Modal (Investasi) pada PT. Bank Sulselbar dimaksud. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba dipandang perlu untuk ditinjau kembali dengan melakukan perubahan atas perda tersebut. II. PASAL DEMI PASAL