DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba; Mengingat 1 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1822);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 2
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan BAB IV Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

DINAS KESEHATAN

Pasal 17

Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c terdiri atas:

a.Bidang Bina Pelayanan Kesehatan;
b.Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
c.Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan; dan
d.Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.

Pasal 18

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

a.Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
b.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
c.Seksi Pelayanan Kesehatan, Pengembangan, dan Penunjang.

Pasal 19

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b terdiri atas:

a.Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
b.Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
c.Seksi Penyehatan Lingkungan. 3

Pasal 20

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:

a.Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
b.Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
c.Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan.

Pasal 21

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:

a.Seksi Program Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
b.Seksi Kesehatan Keluarga; dan
c.Seksi Gizi Masyarakat.
1. 2.Ketentuan BAB V Pasal 26 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 26

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas:

a.Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
b.Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan Kesejahteraan Sosial;
c.Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Hubungan Industrial; dan
d.Bidang Pembinaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
1. 3.Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Hubungan Industrialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:

a.Seksi Pembinaan Norma Kerja;
b.Seksi Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja; dan
c.Seksi Pembinaan Hubungan Industrial.

Pasal 29

Bidang Pembinaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas:

a.Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
b.Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
c.Seksi Pemberdayaan Transmigrasi.
1. 4.Ketentuan judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 5.Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4

Pasal 39

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

6.Ketentuan BAB V Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…