DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BULUKUMBA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota;
6.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BULUKUMBA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf h, huruf i dan huruf k diubah dan ayat

(2)huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain di Kabupaten Bulukumba, yaitu: 3
1. a.Inspektorat Kabupaten;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. c.Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
4. d.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. e.Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan;
6. f.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
7. g.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
8. h.Badan Lingkungan Hidup Daerah;
9. i.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. j.Rumah Sakit Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja; dan
11. k.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
(2)Lembaga lain sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
1. a.Badan Penanaman Modal dan Perizinan; dan
2. b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
  1. 2.Ketentuan BAB III Bagian kedua Pasal 6 ayat (1) huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

INSPEKTORAT KABUPATEN

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri atas;
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat;
3. c.Inspektur Pembantu;
4. d.Sub Bagian;
5. e.Dihapus; dan
6. f.Jabatan Fungsional;
(2)Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dihapus.
4.Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. 4

5.Ketentuan Pasal 14 huruf b dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b.pengordinasian, penyusunan perencanaan dan pembangunan;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 6.Ketentuan BAB IV, Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 17 huruf a dan huruf d diubah serta huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;
b.Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
c.Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah;
d.Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan; dan
e.dihapus.
1. 7.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Perencanaan Makro dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

a.Sub Bidang Perencanaan Makro; dan
b.Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan.
1. 8.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bidang sumber daya alam dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c terdiri atas:

a.Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan
b.Sub Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
1. 9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b terdiri atas:

a.Sub Bidang Statistik dan Informasi Pembangunan; dan
b.Sub Bidang Pengendalian Pembangunan.
1. 10.Ketentuan Pasal 22 dihapus.
2. 11.Ketentuan judul BAB X diubah, sehinggga berbunyi sebagai berikut:
3. 12.Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5

Pasal 66

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

13.Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 14.Ketentuan Pasal 68 di ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…